Home » Top News » Dugaan Korupsi Proyek RS Khusus Paru Senilai Rp.15 Meliar.Ketua DPW PWDPI Dki Jakarta, Desak KPK Usut Tuntas

Dugaan Korupsi Proyek RS Khusus Paru Senilai Rp.15 Meliar.Ketua DPW PWDPI Dki Jakarta, Desak KPK Usut Tuntas

Admin Redaksi 15 Jun 2026 161

Jakarta, Nasionalpos.com

JAKARTA–Ketua DPW PWDPI DKI Jakarta, Mayuli, selaku kuasa dari DPW PWDPI Sumatera Utara, desak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menindaklanjuti dan mengusut secara tuntas dugaan korupsi pada proyek pembangunan UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Desakan ini disampaikan menyusul laporan resmi yang telah diajukan ke lembaga antirasuah tersebut.

Seperti disampaikan sebelumnya oleh Ketua DPW PWDPI Sumut, Dinatal Lumbantobing, S.H, perkara ini tidak bisa dianggap sekadar kesalahan prosedur biasa.

“Ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas berpotensi merugikan uang rakyat. Yang paling penting, kami menduga kuat ada keterlibatan oknum auditor BPK, aparat penegak hukum, serta kroni-kroninya yang berperan sebagai aktor intelektual di balik skema ini,” tegasnya.

Ia menilai permintaan KPK untuk menunjukkan bukti rinci cara pembagian “fee” apakah lewat transfer atau tunai kepada pelapor adalah hal yang tidak masuk akal.

“Tugas melacak aliran dana dan membuktikan cara pembagiannya adalah ranah penyidikan. Kami sudah melaporkan indikasi kuat, maka selanjutnya KPK harus menggunakan kewenangannya untuk menelusuri, bukan meminta bukti teknis penyidikan kepada kami,” ujar DL Tobing panggilan akrabnya.

Desakan ini diperkuat oleh Mayuli selaku kuasa di tingkat pusat. “Sebagai perpanjangan tangan pengawasan, kami menegaskan bahwa laporan ini lengkap dengan dasar aturan, mulai dari Perpres Nomor 46 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, hingga temuan adanya keterlibatan PPK, PPTK, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana proyek PT Ghali,” jelas Mayuli.

Baca Juga :  Jumbo Bakal Tayang Di 17 Negara Visinema Puji Dukungan Kemenekraf Bantu Menembus Pasar Global

Menurut Mayuli, dugaan kuat terjadinya korupsi ini semakin diperkuat dengan munculnya informasi bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai utusan dari pihak terkait, yang secara terang-terangan meminta agar laporan yang telah disampaikan ke KPK segera dicabut. Langkah ini dinilai mencurigakan dan justru menjadi bukti tambahan bahwa ada pihak yang merasa terancam dan berusaha menutupi kasus ini.

“Jika tidak ada apa-apa, mengapa ada pihak yang berusaha keras meminta laporan ini ditarik kembali? Upaya menekan atau membujuk agar pengaduan dicabut justru menjadi petunjuk kuat bahwa kasus ini tidak boleh dibiarkan mengambang. KPK harus segera menelusuri siapa orang tersebut dan siapa di belakangnya yang berusaha menghentikan proses hukum ini,” tegas Mayuli.

DPW PWDPI Sumut dan DKI Jakarta juga meminta KPK meninjau ulang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang sudah diserahkan, sesuai amanat Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004. “Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK. Jika hasilnya dianggap sudah bersih, tapi di lapangan masih ada indikasi penyimpangan, berarti ada yang tidak beres dalam proses pemeriksaan,” tegas DL Tobing.

Baca Juga :  *Kolaborasi Strategis: Wamenekraf Irene Menghadiri Acara Kuliah Ramadhan' Mahir Digital *

Mayuli menambahkan, pihaknya menolak keras jika nanti penanganan perkara ini hanya menyentuh pihak pelaksana tingkat bawah saja, sementara pengambil kebijakan dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar luput dari jerat hukum.

“Jangan biarkan hanya ada ‘kambing hitam’. Prinsip persamaan di depan hukum harus ditegakkan, termasuk memeriksa siapa saja yang menjabat di posisi strategis pada masa itu, seperti mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto, agar tidak ada kesan perlakuan istimewa,” tandasnya.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum DPP PWDPI M. Nurullah RS menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal proses hukum ini secara nasional.

“Sumatera Utara belakangan ini kerap disebut sebagai lahan subur bagi praktik korupsi. Kasus ini harus menjadi titik balik perbaikan. Kami mendesak KPK tidak berhenti pada satu atau dua orang saja, tapi bongkar jaringan dan aktor intelektual yang mengatur skemanya,” tegasnya.

Nurullah menegaskan, dengan dukungan 30 DPW PWDPI di seluruh Indonesia dan lebih dari 1200 media yang tergabung, pihaknya akan terus memantau perkembangan.“Jika prosesnya lambat atau terkesan berjalan di tempat, kami siap menggelar aksi pengawalan secara nasional agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi. Uang rakyat Rp15 miliar bukan jumlah kecil, hak rakyat harus dikembalikan dan pelakunya dihukum setimpal,” pungkasnya.

(Humas DPP PWDPI)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pemko Padang Gelar Pelatihan Imam dan Khatib, Dorong Dai Moderat, Komunikatif dan Adaptif di Era Digital

Zulwandi

22 Nov 2026

Padang, Nasionalpos.com — Pemerintah Kota Padang menggelar pelatihan imam dan khatib sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta kompetensi keagamaan, guna mewujudkan dai yang moderat, komunikatif dan adaptif di era digital. Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan SDM dan Kompetensi Keagamaan: Mewujudkan Dai yang Moderat, Komunikatif, dan Adaptif di Era Digital” tersebut berlangsung selama …

Honda Hayati Gelar Donor Darah Peringati Hari Pahlawan, 149 Kantong Darah Terkumpul

Zulwandi

20 Nov 2026

Padang, Nasionalpos.com — Memaknai semangat Hari Pahlawan Nasional, Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Sumatera Barat, PT Hayati Pratama Mandiri, kembali menunjukkan kepedulian sosial terhadap sesama melalui kegiatan donor darah. Kegiatan yang digelar di Dealer Hayati Pemuda, Selasa (17/11/2026), tersebut berhasil mengumpulkan sebanyak 149 kantong darah. Mengusung semangat berbagi dan kepedulian terhadap kehidupan, kegiatan donor …

Pemkot Lubuk Linggau Adakan Pertemuan dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel

Andi Ledi Lubuk Linggau

19 Nov 2026

Nasionalpos.com-LUBUK LINGGAU-Pemerintah Kota Lubuk Linggau menggelar pertemuan dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VI Sumatera Selatan, Romi Hidayat, di Museum Perjuangan Subkoss Garuda, Kamis (19/11/2026). Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat yang diwakili Pj Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Erwin Armeidi, menghadiri langsung pertemuan tersebut. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Wali …

Bome Bake and Brew Buka Cabang Kedua di Belanti, Tawarkan Aneka Roti dan Minuman dengan Harga Terjangkau

Zulwandi

19 Nov 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kabar gembira bagi masyarakat Kota Padang, khususnya pencinta kuliner. Bome Bake and Brew resmi membuka cabang kedua melalui grand opening yang digelar pada Minggu (15/11/2026), berlokasi di Jalan Belanti, Kecamatan Padang Utara, tepatnya di depan Kantor Camat Padang Utara. Kafe milik Silvi Aliya Safira, yang akrab disapa Silvi, tersebut hadir dengan konsep …

Karang Taruna Leadership Building Day 2026, Dinsos Kota Padang Dorong Penguatan Kepemimpinan Generasi Muda

Zulwandi

18 Nov 2026

Padang, Nasionalpos.com – Dinas Sosial Kota Padang terus mendorong penguatan peran Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan mengatasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Building Day Karang Taruna se-Kota Padang Tahun 2026 yang digelar di Gedung Youth Center, Jalan Bagindo Aziz …

Wali Kota Lubuk Linggau Studi Banding ke Lombok Timur *Jalin Kerja Sama Sektor Pertanian, Perkebunan, UMKM, dan Perdagangan

Andi Ledi Lubuk Linggau

18 Nov 2026

Nasioanalpos.com-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat didampingi Ketua TP PKK, Hj Risca Priba Ayu bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan studi banding ke Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (17/11/2026). Saat tiba, rombongan disambut hangat oleh Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah, H …

x
x