Home » Nasional » Kepala Sekolah dan Humas SMKN 1 Banyuwangi Bungkam, Dugaan Penjualan Seragam Tuai Pertanyaan Publik

Kepala Sekolah dan Humas SMKN 1 Banyuwangi Bungkam, Dugaan Penjualan Seragam Tuai Pertanyaan Publik

- Banyuwangi 03 Jul 2026 2

Banyuwangi, Nasionalpos.com – 

Diduga penjualan seragam sekolah kepada peserta didik baru di SMKN 1 Banyuwangi menuai sorotan publik. Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah wali murid mengaku diarahkan membeli paket seragam usai dinyatakan lolos dan melakukan daftar ulang. Salah seorang wali murid bahkan menunjukkan bukti pembayaran yang Diduga berkaitan dengan pembelian seragam tersebut, Jumat (03/07/2026).

Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat sekolah negeri semestinya tidak menjadikan pembelian seragam melalui pihak tertentu sebagai kewajiban. Terlebih, sejumlah orang tua mengaku berharap diberi kebebasan untuk membeli kain maupun menjahit seragam sesuai kemampuan ekonomi masing-masing.

Untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, awak media telah berupaya mengonfirmasi Mul, selaku Kepala SMKN 1 Banyuwangi. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi juga disampaikan kepada pihak Humas SMKN 1 Banyuwangi inisial (R0), tetapi tidak memperoleh respons maupun penjelasan, sehingga memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi sekolah dalam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga :  Diduga ada kejanggalan pada Putusan Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT

Sementara itu, pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berinisial IM memberikan penjelasan berbeda. Menurutnya, peserta didik yang telah diterima dan melakukan daftar ulang tidak diwajibkan membeli seragam di koperasi sekolah.

“Bagi yang sudah dinyatakan diterima dan daftar ulang boleh membeli seragam di toko kain di luar atau di koperasi sekolah. Tidak beli pun tidak apa-apa, misalnya memakai seragam milik kakaknya, kakak kelasnya, atau tetangganya,” tegas IM.

Pernyataan tersebut selaras dengan Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengadaan pakaian seragam menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik. Sekolah tidak diperkenankan mewajibkan pembelian seragam dari penyedia tertentu sehingga membatasi hak orang tua untuk menentukan tempat pembelian.

Baca Juga :  Bakamla Amankan Pekerja Migran Nonprosedural di Dumai

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa perlakuan yang merugikan. Jika terdapat praktik yang mengesankan adanya kewajiban membeli seragam melalui pihak tertentu, maka hal tersebut patut dievaluasi oleh instansi yang berwenang untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Sekolah (Mul) maupun bu (R0) Humas SMKN 1 Banyuwangi masih belum memberikan klarifikasi atas dugaan yang berkembang di masyarakat.

(Tim).

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Meski Putusan Sudah Inkracht, PN Jakarta Pusat Tak Patut Eksekusi Eks Hotel Sultan

dito

02 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Eksekusi pengosongan dan pengambilalihan kawasan lahan Blok 15 Kompleks Gelora Bung Karno, lokasi eks Hotel Sultan seluas 13,6 hektar di Jakarta Pusat, telah dilaksanakan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2026 lalu.   Lahan yang nilainya ditaksir lebih dari Rp 28 triliun tersebut dinyatakan dikembalikan ke penguasaan negara, beralasan …

Ombudsman RI Resmi Terima Pengaduan Dugaan Penggunaan Alat Sadap Biologis, Laporan Masuk Tahap Penelaahan

- Banyuwangi

02 Jul 2026

Sidoarjo, Nasionalpos.com – Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia secara resmi menyampaikan informasi kepada pelapor terkait diterimanya pengaduan mengenai dugaan penggunaan alat sadap biologis, yang disampaikan melalui sistem layanan publik SP4N-LAPOR!. Berdasarkan surat bernomor **T/1714/PW.04.02/VII/2026** tertanggal 1 Juli 2026, lembaga pengawas pelayanan publik tersebut mencatat bahwa pengaduan diajukan oleh Billy Pratama Raharjo pada **26 Juni 2026**. Isi …

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual WNA di Pesisir Barat Jadi Sorotan, Terlapor Resmi Dilaporkan

- Banyuwangi

02 Jul 2026

Pesisirbarat,Nasionalpos.com –  Seorang WNA (Warga Negara Asing) perempuan berinisial SC Diduga menjadi Korban Dugaan Tindak Pidana Cabul (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Peristiwa yang menimpa WNA Perempuan SC tersebut terjadi di Penginapan Paradise Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Lampung pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 sekira pukul 21.00 wib. Informasi yang …

BP Yayasan Trisakti Sampai kan Alasan Tolak Rencana Pemerintah Jadikan Usakti Berstatus PTN – BH

dito

02 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Simpang siur masalah Yayasan Trisakti yang berlarut-larut serta adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),   Menanggapi permasalahan tersebut, kepada wartawan yang menghubunginya, Ketua Badan Pengurus Yayasan Trisakti, Dr. Himawan Brahmantyo, …

HUT Bhayangkara ke-80, Polda Jawa Barat Perkuat Komitmen Pelayanan Presisi, Sinergitas, dan Pengabdian untuk Masyarakat

Suryana Korwil Jabar

01 Jul 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Semangat pengabdian selama delapan dekade kembali diteguhkan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat melalui pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang berlangsung khidmat di Lapangan Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (1/7/2026). Mengusung tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, peringatan HUT Bhayangkara tahun ini menjadi momentum …

Ketua DPN Bapermen Ajak Masyarakat Gunakan Jasa Syar’i Tour dan Travel untuk Umrah serta Haji Plus

Primadoni,SH

01 Jul 2026

Padang , Nasionalpos.com – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Badan Advokasi Perlindungan Konsumen (BAPERMEN), Romi Yufhendra, S.H., CPM., CCPS., mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih biro perjalanan ibadah umrah dan haji plus. Ia merekomendasikan masyarakat menggunakan jasa Syar’i Tour dan Travel yang dinilai memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para calon jamaah. Menurut …

x
x