Home » Headline » Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law 07 Agu 2026 4

Oleh: Ridwan Umar

(Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)

 

NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet.

Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah pergantian kabinet dilakukan sekedar kalkulasi politik  atau atas dasar kapasitas, kapabilitas dan integritas.

Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku gagal menyusul kasus meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan yang diduga akibat buruknya pelayanan kesehatan. Pengakuan gagal sang menteri hanyalah salah satu cermin bahwa masih ada jurang antara kebijakan pemerintah dan realitas pelayanan publik. Sehingga persoalannya tidak berhenti pada satu kementerian. Fakta ini membuktikan keberhasilan pemerintahan tidak pernah ditentukan oleh banyaknya program dan dana terserap, tetapi oleh kualitas negara dalam melayani rakyat.

Bila Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle, maka ukuran utamanya tidak boleh berhenti pada loyalitas politik, keseimbangan koalisi, atau representasi partai. Tetapi harus lebih sederhana dan jauh lebih penting: siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, siapa yang menghasilkan perubahan, dan siapa yang justru menjadi beban pemerintahan.

Baca Juga :  Polri Gelar Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2024, 700 Atlet Akan Berlaga Besok

Jika Presiden Prabowo menganggap kabinet adalah mesin utamanya, maka mesin itu tidak boleh diperlakukan sama dengan mesin yang kehilangan daya. Menteri yang gagal membangun koordinasi, lamban mengambil keputusan, lemah dalam eksekusi dan telah kehilangan kepercayaan publik harus diganti.

Mungkin Presiden sering menghadapi godaan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Namun, sejarah mencatat bahwa pemerintahan yang kuat justru lahir dari seorang presiden yang berani menempatkan kepentingan negara di atas kenyamanan politik.

Reshuffle karena pertimbangan politik mungkin mampu meredam gejolak elite untuk sementara. Namun jika basisnya kapasitas, kapabiltas dan integritas akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih mahal: kepercayaan publik. Dan dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan publik adalah modal politik yang nilainya bahkan melebihi stabilitas koalisi.

Memori public mencatat, Prabowo sejak awal membawa narasi tentang pemerintahan yang bekerja cepat, berpihak kepada rakyat, dan mengutamakan hasil. Narasi itu kini menunggu pembuktian. Reshuffle menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun jabatan yang kebal terhadap evaluasi, sekalipun diisi oleh tokoh berpengaruh atau berasal dari partai pendukung pemerintah.

Baca Juga :  Memiskinkan Koruptor Melalui Pembahasan RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera

Rakyat butuh kabinet yang menghadirkan rasa aman dan nyaman bukan kabinet yang nyaman bagi para menteri. Menteri tidak diangkat untuk mempertahankan kursinya, tetapi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan Presiden dan rakyat.

Akhirnya, reshuffle bukan tentang siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Namun, terpenting adalah pesan yang dikirimkan kepada seluruh jajaran pemerintahan: bahwa setiap jabatan publik adalah kontrak kinerja, bukan hak istimewa politik.

Saatnya Presiden Prabowo berani menjadikan meritokrasi sebagai dasar utama evaluasi kabinet, ini akan dikenang sebagai titik awal penguatan pemerintahan. Namun jika reshuffle jadi ajang kompromi antar-elite, maka publik akan melihatnya sebagai pergantian pemain dengan naskah sama yang berujung menguatnya delegitimasi.

Ini bukan soal berapa kali seorang presiden melakukan reshuffle. Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah reshuffle itu membuat negara bekerja lebih baik atau sekadar membuat politik terasa lebih nyaman.

Kini di tangan Prabowo, reshuffle tidak sedang diuji oleh kepentingan partai dan para elit, tetapi oleh harapan rakyat. Sebab rakyat tidak memilih kabinet, rakyat memilih seorang Presiden yang berani memastikan setiap kursi menteri diduduki oleh mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. (X)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

HUT Ke-75 SMPK Santo Yusup Banyuwangi Berlangsung Spektakuler, Pentas Seni Kolosal “PARAKRAMAH” Teguhkan Karakter, Budaya, dan Semangat Pancasila

- Banyuwangi

02 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Gemuruh tepuk tangan ribuan penonton memenuhi arena pertunjukan saat SMPK Santo Yusup Banyuwangi sukses menggelar pentas seni kolosal bertajuk PARAKRAMAH (Sukma Sang Ksatria) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75, Sabtu (1/8/2026). Pertunjukan megah yang menjadi puncak rangkaian perayaan tersebut tidak hanya menyuguhkan hiburan berkualitas, tetapi juga menghadirkan pesan kuat tentang …

x
x