- Top NewsPemko Padang Gelar Pelatihan Imam dan Khatib, Dorong Dai Moderat, Komunikatif dan Adaptif di Era Digital
- HeadlineUndang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH
- HeadlineDewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan
- Top NewsHonda Hayati Gelar Donor Darah Peringati Hari Pahlawan, 149 Kantong Darah Terkumpul
- Top NewsPemkot Lubuk Linggau Adakan Pertemuan dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri
Oleh: Ridwan Umar
(Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)
NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam.
Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan sekadar menyatakan akan menindaklanjuti, melainkan memastikan bahwa persoalan tersebut memiliki ujung yang jelas: pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Sebab, pajak bukan milik pemerintah. Pajak adalah hak negara yang bersumber dari kewajiban hukum dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ketika ada dugaan penerimaan negara yang tidak tertagih, publik berhak menuntut penjelasan.
Pemerintah Jangan Bersembunyi di Balik Pergantian Menteri
Pernyataan Purbaya dalam rapat dengan DPD RI pada 14 September 2026 bukan informasi yang boleh diperlakukan sebagai angin lalu. Dalam forum resmi tersebut, Purbaya menyinggung 40 pabrik baja asal China yang disebut tidak membayar pajak secara utuh, sekaligus mencurigai adanya permainan oknum dalam pengawasan perpajakan.
Purbaya menyebut bahwa satu perusahaan saja berpotensi memiliki kewajiban pajak ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mendekati Rp1 triliun berdasarkan pemeriksaan yang lebih ketat. Angka tersebut masih merupakan dugaan yang memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan resmi.
Di sinilah tanggung jawab pemerintah diuji.
Apakah negara akan membiarkan informasi tersebut berhenti sebagai dugaan?
Ataukah pemerintah berani membuka proses pemeriksaan secara transparan dan memastikan setiap kewajiban pajak yang terbukti harus dibayar?
Publik tidak membutuhkan janji penertiban yang berulang. Publik membutuhkan bukti bahwa negara benar-benar bekerja.
Identitas Perusahaan Harus Dijelaskan, Bukan Disembunyikan
Tuntutan agar pemerintah membongkar identitas 40 perusahaan tersebut bukan tuntutan untuk menghakimi perusahaan tanpa proses hukum. Ini adalah tuntutan agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai objek pemeriksaan, status kewajiban, dan hasil penegakan hukum.
Jika identitas perusahaan belum dapat dibuka karena ketentuan kerahasiaan perpajakan, pemerintah harus menjelaskan batasan hukumnya secara terbuka.
Namun, kerahasiaan perpajakan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menghilangkan akuntabilitas negara.
Pemerintah tetap dapat menyampaikan informasi agregat mengenai jumlah perusahaan yang diperiksa, total potensi kekurangan pembayaran, jumlah yang telah ditagih, serta tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi wajib pajak tanpa batas. Transparansi berarti memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, melalui mekanisme yang sah.
Pengusaha Domestik Jangan Jadi Korban Ketidakadilan
Masalah ini juga menyangkut persaingan usaha.
Purbaya menilai perusahaan domestik dapat dirugikan apabila perusahaan asing tidak memenuhi kewajiban pajak secara penuh. Ia menyebut situasi tersebut menciptakan persaingan yang tidak adil.
Jika dugaan itu terbukti, pemerintah harus memastikan adanya perlakuan hukum yang setara.
Pengusaha Indonesia tidak boleh merasa bahwa kepatuhan mereka justru menjadi beban, sementara pelanggaran perusahaan tertentu tidak mendapatkan tindakan yang sepadan.
Negara harus menjamin bahwa investasi asing dan perusahaan domestik sama-sama tunduk pada aturan perpajakan.
Bukan karena perusahaan itu berasal dari China, melainkan karena tidak ada modal yang boleh ditempatkan di atas hukum.
Presiden Prabowo Harus Pastikan Kasus Tidak Hilang
Pergantian Menteri Keuangan tidak boleh menghapus tanggung jawab kelembagaan pemerintah.
Apabila terdapat pemeriksaan yang telah diperintahkan, pemerintah perlu menjelaskan kelanjutannya. Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum pajak, proses pemeriksaan internal dan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi tentang 40 perusahaan tersebut tidak dipolitisasi untuk menyerang atau melindungi pihak tertentu.
Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan:
Apakah perusahaan-perusahaan itu telah diperiksa? Berapa kewajiban pajak yang terbukti? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pembiaran? Dan kapan negara memastikan kewajiban pajak dibayar?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Itu adalah bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan kewenangan negara.
Negara Harus Membuktikan Keberaniannya
Kasus 40 perusahaan baja asal China menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa kebocoran penerimaan negara akan ditutup. Pemerintah harus menunjukkan proses, hasil, dan pertanggungjawaban.
Jika perusahaan terbukti tidak memenuhi kewajiban pajak, kewajiban tersebut harus ditagih sesuai hukum. Jika terdapat oknum yang melindungi pelanggaran, mereka harus diperiksa. Jika dugaan tidak terbukti, pemerintah juga wajib menyampaikan klarifikasi.
Publik tidak boleh dibiarkan hanya mengetahui dugaan, sementara penguasa menyimpan seluruh jawaban.
Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan yang baru memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan ini tidak berakhir dalam kesunyian birokrasi.
Sebab, uang pajak bukan milik pejabat. Bukan milik partai. Bukan milik pengusaha.
Pajak adalah kewajiban hukum yang hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dan ketika ada dugaan kewajiban pajak yang tidak dipenuhi, negara wajib membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima—bukan kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan. (X)
dito
21 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …
dito
21 Nov 2026
Nasional pos.com, Jakarta- KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut. Kondisi tersebut di respon …
dito
17 Nov 2026
NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya . Riwayat Tanah Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …
dito
14 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini. Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …
dito
13 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …
dito
11 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …
21 Nov 2024 2.619 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 2.024 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
28 Jul 2025 1.766 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
17 Mei 2022 1.750 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
23 Jul 2025 1.657 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.608 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.396 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.