Home » Headline » Bahas Kebebasan Berpendapat Di Era Digital, Komisi I Dukung Implementasi HAM Dalam Pemilu 2024

Bahas Kebebasan Berpendapat Di Era Digital, Komisi I Dukung Implementasi HAM Dalam Pemilu 2024

dito 30 Mei 2023 198

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi I DPR RI menerima kunjungan para perwakilan parlemen yang tergabung dalam ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR). Membahas kebebasan berpendapat (freedom of speech) dalam dunia digital, Indonesia termasuk DPR berupaya menjunjung tinggi implementasi perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama jelang Pemilihan Umum 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi usai memimpin diskusi ‘Fact-Finding Mission on Internet Freedoms’ dengan para perwakilan parlemen APHR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Ia juga menambahkan Komisi I DPR turut mendukung terciptanya pemilu seperti yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Saat ini, Indonesia sudah sangat akomodatif dan juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi kita, jadi tadi dari diskusi sekiranya dapat menetapkan bahwa Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi HAM dalam spektrum digitalnya,” ucap Bobby kepada wartawan.

Baca Juga :  Diperlukan SDM Berkualitas Untuk Mengisi Posisi Jabatan di Kemhan

Terbukti, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan mengusahakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Sebab itu, ia berharap dukungan setiap elemen pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Kami memastikan bahwa instrumen negara yang dibawah koordinasi kami (Komisi I DPR) yaitu BSSM, BIN, Kemenhan, Kominfo, dan Kementerian Luar Negeri  sudah siap untuk melaksanakan pesta demokrasi kita tahun 2024 dengan prinsip luber (langsung, bebas, dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil),” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Sebagai informasi, selama diskusi berlangsung, Bobby turut didampingi oleh Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan dan Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan. Selain terdapat tiga perwakilan parlemen dari APHR yang turut hadir. Di antaranya, Anggota Parlemen dari Malaysia Yuneswaran Ramaraj, Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago, dan Anggota Parlemen dari Timor Leste Elvina Sousa Carvalho.

Baca Juga :  Jakarta Jadi Tuan Rumah IMF 2024, Sinergi Membangun Kota Berkelanjutan

Selaras, masing-masing perwakilan delegasi menyatakan dukungan untuk terciptanya partisipasi publik agar masyarakat dalam sistem demokrasi merasa nyaman dalam mengekspresikan pandangan diri. Sehingga, dialog bermakna terwujud untuk masa depan negara yang lebih baik.

“Indonesia adalah salah satu negara demokratis dan menghormati hak asasi manusia di Asia Tenggara. Mempertimbangkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, maka Indonesia harus menjadi contoh dengan tidak mundur dalam memajukan demokrasi selama tiga dekade terakhir ini,” pungkas Anggota Parlemen dari Filipina Sarah Jane Elago itu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Ojol jadi UMKM, ganti Istilah bukan Ganti nasib, Perpres no 27 tahun 2026 Rentan Di gugat Di batalkan

dito

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ojol bakal resmi menyandang status UMKM. Pemerintah bilang ini kabar baik. Tapi coba tanya: apa yang benar-benar berubah buat pengemudi di jalan?     Selama bertahun-tahun, status ojol ada di zona abu-abu, bukan buruh, bukan juga pengusaha. Sekarang lewat Perpres 27/2026, status itu “diselesaikan.” Jutaan pengemudi otomatis jadi pelaku usaha mikro. Tanpa daftar. …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Menkumham Di desak Andi Darwin R Rangreng SH MH, Segera Tutup Celah Hukum Pembentukan Organisasi Advokat Lewat Jalur ORMAS

dito

22 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan semakin menjamurnya organisasi advokat baru yang terbentuk di duga adanya celah hukum selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membentuk organisasi advokat melalui jalur pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) berbasis perkumpulan. Maka kepada wartawan, Sabtu, 22/8/2026 di Jakarta, Praktisi hukum Andi Darwin R Rangreng SH MH, ia mengatakan bahwa dirinya …

Mukerda III MUI Provinsi Jakarta Sudah Sukses di Laksanakan, MUI Siap Siaga Menyongsong Lima Abad Jakarta

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pada tanggal, 18-19 Agustus 2026 bertempat di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta Barat, telah terselenggara Musyawarah Kerja Daerah ke 3 ( Mukerda III) MUI Provinsi DKI Jakarta dengan Mengusung tema “Khidmah Keumatan Menyongsong Lima Abad Jakarta”, acara ini menjadi agenda strategis untuk merumuskan program kerja dan memperkuat sinergi keumatan yang berada …

Dana USD 26 Juta Adalah Amanah Kemanusiaan Secara Hukum Terpisah dari Kasus Febrie Adrianyah,Harus di Kembalikan

dito

21 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Terkait dengan keberadaan dana sebesar USD 26.000.000 yang saat ini ikut menjadi barang bukti dalam penyidikan, kepada wartawan, Jumat , 21 Agustus 2026 di Masjid Almusyawaoroh Klapa Gading Jakarta Utara, Andi Darwin R. Ranreng, S.H. selaku kuasa hukum Agustino Boer, menjelaskan bahwa dana tersebut adalah dana amanah kemanusiaan murni yang secara hukum …

Pengamat: Target Pertumbuhan Ekonomi 6% Antara Harapan, Peluang dan Tantangannya

dito

20 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2027 sebagai target yang ambisius, tetapi masih realistis untuk dikejar. Namun, 6 persen tidak akan datang secara otomatis. Pemerintah harus menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar konsumsi pemerintah dan belanja APBN, demikian di sampaikan oleh Jan Prince Permata seorang pengamat ekonomi, kepada NasionalPos.com, Kamis, 20/8/2026 di …

x
x