Home » Headline » Bak Pepatah Habis Manis Sepah Tak Terpakai, Tak Satupun Putra-Putri Dayak Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran?”

Bak Pepatah Habis Manis Sepah Tak Terpakai, Tak Satupun Putra-Putri Dayak Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran?”

dito 19 Okt 2024 166

NasionalPos.com, Jakarta-  Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil berbagai kalangan yang di sebut sebagai calon mentri dalam Kabinet Indonesia Maju, Sekurangnya ada 49 orang yang di panggil dalam Sekurangnya ada 49 orang yang di panggil dalam susunan tersebut yang terdiri dari kalangan partai koalisi, profesional, relawan dan lainnya

Namun dari mereka yang di panggil oleh Ketum DPP Partai Gerindra di rumahnya di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan tersebut,  tak satupun nampak keterwakilan orang Dayak Kalimantan di panggil sebagai repensetasi masyarakat Dayak.

Hal ini tentu menjadi perhatian dan keprihatinan khususnya dari warga Dayak mengingat Ibu Kota Negara (IKN) berada di Kalimantan.

Keprihatinan dan kekecewaan tersebut disampaikan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan beberapa organisasi serta lembaga Dayak dalam Jumpa Pers yang digelar pada Jumat 18/10/2024 malam  di Jakarta.

“ Kami sangat menyayangkan, ini Kabinet Indonesia Maju, kabinet dari presiden terpilih saat ini tidak ada sama sekali mengiraukan masyakat Dayak karena sampai saat ini belum ada satupun keterwakilan orang Dayak di panggil oleh pak Presiden untuk masuk di jajaran mentri” Ini tentu miris ya, kita yang notabene tuan rumah dari IKN tapi seperti terabaikan,” ujar Juru Bicara MADN, Mikael Pay kepada awak media.

 

Jika berbicara Sumber Daya Manusia (SDM),lanjut Mikael tidak sedikit putra putri Dayak yang mumpuni dan berkapabilitas dalam Pemerintahan, serta berpengalaman dalam pemerintahan maupun dalam berbagai bidang yang terkait dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,  sekarang bukan lagi tahapan pemilu yang harus membedakan kalangan tertentu melainkan saatnya Presiden terpilih sebagai kepala negara merangkul semua pihak untuk bisa bersama terlibat dalam membangun negara termasuk duduk di dalam kabinet, dulu di masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih ada salah seorang putra Dayak yang menjadi wakil Menteri di Kabinet,

Baca Juga :  Saka Tatal Akui Korban Salah Tangkap Kasus Vina

Tapi anehnya di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, nampaknya tak satupun putra-putri Dayak masuk di jajaran Kabinet Prabowo-Gibran, sedangkan di Malaysia yang di wilayahnya hanya ada dua wilayah di Sabah & Serawak yang berpenduduk suku Dayak, ada 4 orang sebagai Menteri, namun di Indonesia, yang punya lima Provinsi berpenduduk mayoritas suku Dayak, tak satupun putra-putri asli Dayak masuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menyikapi kondisi tersebut, maka  Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se – Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se – Kalimantan  menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Pindah Ibu Kota Negara, Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-229,
  2. Kontribusi Pajak, Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapat terbesar Negara Nasional, namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat Nasional.
  3. Potensi SDM, Warga Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan Pusat.
  4. Dukungan Kuat, Pada Pemilu 2024, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60% lebih suara kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang Dayak bagi pura-putri Dayak.
  5. Keadilan, Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri. Kami menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman
Baca Juga :  FK Ulum Jaktim Adakan Pelatihan Metode Dakwah Digital

Selain itu, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra – putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029:

Adapun putra putri Dayak yang direkomendasikan untuk dapat diakomodir dala Kabinet adalah:

  • Dr. Drs. Marthin Billa, MM
  • Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH.,
  • DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH
  • Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM
  • Alue Dohong, P. hd

“Kami berharap pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya Masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” pungkasnya

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x