Home » Headline » Bak Pepatah Habis Manis Sepah Tak Terpakai, Tak Satupun Putra-Putri Dayak Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran?”

Bak Pepatah Habis Manis Sepah Tak Terpakai, Tak Satupun Putra-Putri Dayak Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran?”

dito 19 Okt 2024 138

NasionalPos.com, Jakarta-  Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil berbagai kalangan yang di sebut sebagai calon mentri dalam Kabinet Indonesia Maju, Sekurangnya ada 49 orang yang di panggil dalam Sekurangnya ada 49 orang yang di panggil dalam susunan tersebut yang terdiri dari kalangan partai koalisi, profesional, relawan dan lainnya

Namun dari mereka yang di panggil oleh Ketum DPP Partai Gerindra di rumahnya di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan tersebut,  tak satupun nampak keterwakilan orang Dayak Kalimantan di panggil sebagai repensetasi masyarakat Dayak.

Hal ini tentu menjadi perhatian dan keprihatinan khususnya dari warga Dayak mengingat Ibu Kota Negara (IKN) berada di Kalimantan.

Keprihatinan dan kekecewaan tersebut disampaikan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan beberapa organisasi serta lembaga Dayak dalam Jumpa Pers yang digelar pada Jumat 18/10/2024 malam  di Jakarta.

“ Kami sangat menyayangkan, ini Kabinet Indonesia Maju, kabinet dari presiden terpilih saat ini tidak ada sama sekali mengiraukan masyakat Dayak karena sampai saat ini belum ada satupun keterwakilan orang Dayak di panggil oleh pak Presiden untuk masuk di jajaran mentri” Ini tentu miris ya, kita yang notabene tuan rumah dari IKN tapi seperti terabaikan,” ujar Juru Bicara MADN, Mikael Pay kepada awak media.

 

Jika berbicara Sumber Daya Manusia (SDM),lanjut Mikael tidak sedikit putra putri Dayak yang mumpuni dan berkapabilitas dalam Pemerintahan, serta berpengalaman dalam pemerintahan maupun dalam berbagai bidang yang terkait dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,  sekarang bukan lagi tahapan pemilu yang harus membedakan kalangan tertentu melainkan saatnya Presiden terpilih sebagai kepala negara merangkul semua pihak untuk bisa bersama terlibat dalam membangun negara termasuk duduk di dalam kabinet, dulu di masa pemerintahan Presiden Jokowi, masih ada salah seorang putra Dayak yang menjadi wakil Menteri di Kabinet,

Baca Juga :  Operasi SAR Banjir Bandang Humbang Hasundutan Diperpanjang Tiga Hari

Tapi anehnya di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, nampaknya tak satupun putra-putri Dayak masuk di jajaran Kabinet Prabowo-Gibran, sedangkan di Malaysia yang di wilayahnya hanya ada dua wilayah di Sabah & Serawak yang berpenduduk suku Dayak, ada 4 orang sebagai Menteri, namun di Indonesia, yang punya lima Provinsi berpenduduk mayoritas suku Dayak, tak satupun putra-putri asli Dayak masuk di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menyikapi kondisi tersebut, maka  Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Dewan Adat Dayak (DAD) se – Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se – Kalimantan  menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Pindah Ibu Kota Negara, Pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran Bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah Ibu Kota Negara yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-229,
  2. Kontribusi Pajak, Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapat terbesar Negara Nasional, namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat Nasional.
  3. Potensi SDM, Warga Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan Pusat.
  4. Dukungan Kuat, Pada Pemilu 2024, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60% lebih suara kepada pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan yang Dayak bagi pura-putri Dayak.
  5. Keadilan, Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra Dayak yang diangkat menjadi menteri. Kami menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman
Baca Juga :  Antisipasi Monopoli di Usaha Transportasi online, POI Usulkan Peran Pemda di atur dalam Perpres Ojol

Selain itu, Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra – putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029:

Adapun putra putri Dayak yang direkomendasikan untuk dapat diakomodir dala Kabinet adalah:

  • Dr. Drs. Marthin Billa, MM
  • Dr. H. Rahmat Nasution Hamka, SH.,
  • DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH
  • Tamunan Kiting, SE., MM CPM., CTM
  • Alue Dohong, P. hd

“Kami berharap pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya Masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia,” pungkasnya

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x