Home » Headline » Batasi Mahasiswa Baru PTN hingga Juli, Mendiktisaintek Di Sorot DPR RI

Batasi Mahasiswa Baru PTN hingga Juli, Mendiktisaintek Di Sorot DPR RI

dito 16 Jul 2025 179

NasionalPos.com, Jakarta-Mendiktisaintek Brian Yuliarto menanggapi terkait adanya penerima mahasiswa baru yang berlebihan di perguruan tinggi negeri (PTN).

Brian menegaskan PTN tidak boleh melakukan rekrutmen penerimaan mahasiswa baru lebih dari Juli.

Hal itu disampaikan Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Brian mengatakan peristiwa penerimaan mahasiswa baru yang berlebihan itu terjadi pada 2023/2024.

“Kemudian, memang setelah itu dilakukan evaluasi dan ditegur, dan memang diminta untuk mengurangi jumlahnya, jadi kembali ke sebelumnya,” kata Brian.

Dia menegaskan PTN tak boleh menambah rekrutmen mahasiswa baru. Brian mengatakan proses rekrutmen PTN hanya sampai Juli.

 

“Jadi memang beberapa rekrutmen mahasiswa baru itu kami minta untuk tidak melakukan penambahan oleh PTN,” ujarnya.

 

“Jadi sesuai dengan kuota sebelumnya, termasuk dengan waktunya kita batasi sampai dengan bulan Juli, kita sudah mengeluarkan dua kali surat edaran agar negeri tidak membuka setelah bulan Juli,” sambungnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Ingin BUMD Daerah Khusus Jakarta Ambil Posisi di Investment Summit Amerika 2024

Lebih lanjut, Brian juga menanggapi terkait peristiwa mahasiswa lulusan perguruan tinggi swasta (PTS) direkrut untuk mengajar di PTN. Brian mengatakan akan berkoordinasi dengan MenPAN-RB Rini Widyantini terkait kejadian tersebut.

“Kami nanti akan coba bicara dengan MenPAN-RB kemungkinannya seperti apa,” ujarnya.

Menurut dia, sesama perguruan tinggi harus saling menghargai. Sebab itu, dia mengusulkan nantinya mahasiswa lulusan PTS yang akan menjadi dosen di PTN harus menyertakan persetujuan dari PTS.

“Rasanya kita bisa minta nantinya ketika dia mendaftar mungkin persetujuan gitu ya karena bagaimanapun ketika orang sudah memberikan beasiswa tentu harus dihormati,” ujarnya.

Seperti juga di PTN juga kan, kalau sudah di sekolah kan dia punya kewajiban untuk mengajar 3N+1. Mungkin nanti kita akan rekrutmen-rekrutmen di PTN kita akan meminta adanya persetujuan dari atasannya begitu ya kalau dia dosen,” imbuh dia.

Baca Juga :  Kawasan Properti Terpadu Bakal Dibangun, BPKPT Kadin Siap Kerja Sama dengan Pemprov DKI

 

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Lita Machfud Arifin, menyoroti adanya perguruan tinggi negeri yang menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru. Lita meminta Kemendiktisaintek membuat kebijakan untuk membatasi penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri.

 

“Di Surabaya terdapat banyak kampus swasta berkualitas dengan akreditasi unggul dan rekam jejak yang baik, namun mengalami kekurangan mahasiswa,” ujar Lita.

“Hal ini terjadi karena salah satu perguruan tinggi negeri membuka penerimaan mahasiswa baru, dalam jumlah yang sangat besar, bahkan melebihi 30 ribu orang dalam satu tahun ajaran,” sambungnya.

Selain itu, dia meminta Kemendiktisaintek memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana kampus untuk menjaga kualitas pembelajaran. Lita juga mengaku menerima laporan adanya mahasiswa S2 dan S3 lulusan perguruan tinggi swasta direkrut menjadi dosen di perguruan tinggi negeri.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

Di duga Di salahgunakan Ainun Naim dkk, Paguyuban Karyawan Trisakti Desak BNI Blokir Rekening Yayasan Trisakti & Usakti

dito

01 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta- -Paguyuban Karyawan Trisakti mendesak kepada Pimpinan BNI Cabang Harmoni untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening dari Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 407/G/2022/PTUN.JKT, jt No. 250/B/2023/PT.DKI, jt Nomor 292-K/TUN/2024jt Nomor 227 PK/TUN/2025 bahwa Yayasan Trisakti yang diinisiasi oleh Pemerintah c.q Menteri Pendidikan Tinggi secara inkracht adalah tidak …

x
x