- Sosial-BudayaDandim 0827/Sumenep Letkol Arm Bendi Wibisono, S.E.,M.Han, Serahkan Bibit Mangrove Secara Simbolis Kepada Humas Perumahan Paradise
- HeadlineSetahun Pemerintah Prabowo-Gibran, Kondisi Hukum Ada Perubahan, Patut Di Optimalkan Di masa Mendatang
- daerahPolres Pessel Gelar Donor Darah Sambut HUT Humas Polri ke-74 Tahun 2025
- HeadlineSekda DKJ, Marullah Timbulkan Potensi Perpecahan Warga Jakarta?
- HeadlineTerkait Pengadaan Bansos, Dinsos DKI Jakarta di Duga Jadi Sarang Penyamun
Bawaslu ajak daerah kencangkan kewaspadaan tekan netralitas kades
NasionalPos.com, Jakarta- Pelaksana Harian Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengajak daerah untuk mengencangkan kewaspadaan, saling mengingatkan dan saling menekan potensi terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan kepala desa pada Pilkada Serentak 2024.
“Mari sama-sama kita pastikan seluruh proses pilkada minim pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan,” kata Lolly dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan lembaganya mencatat ada sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas dilakukan kepala desa. Dari angka tersebut, tren dugaan pelanggaran pertama adalah kepala desa ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.
Kedua, kepala desa menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ketiga, kepala desa memberikan dukungan kepada pasangan calon, dan keempat adalah kepala desa mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
“Lalu, potret (dugaan pelanggaran netralitas kepala desa) provinsi tertinggi hingga hari ini berkenaan dengan laporan dan temuan yang ada di Bawaslu Banten, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” ujarnya.
Selain itu, Lolly juga menjelaskan rekapitulasi sengketa proses pemilihan yang diterima Bawaslu hingga 30 Oktober 2024 sebanyak 131 sengketa proses, lalu 83 diregistrasi, 39 tidak dapat diregistrasi, dan sembilan sengketa tidak dapat diterima.
Dari 83 yang diregistrasi, putusannya menolak seluruhnya 34 perkara, 26 perkara tercapai kesepakatan, enam perkara gugur, mengabulkan seluruhnya sebanyak dua perkara, dan mengabulkan sebagian 15 perkara.
“Sebagian besar putusan sengketa yang diregistrasi itu ditolak, meskipun ada yang dikabulkan. Artinya jika sengketanya antarpeserta, bisa diselesaikan antarpeserta, begitu sengketanya peserta dengan penyelenggara pemilu (KPU) menunjukkan sebagian besar ditolak, berarti proses yang berjalan di KPU sudah dinyatakan sesuai,” jelas Lolly.
Selanjutnya, data penanganan pelanggaran, yaitu 247 temuan dan 1.105 laporan. “Dari proses yang berjalan, sebanyak 339 ditetapkan sebagai pelanggaran dan 333 bukan pelanggaran, dan yang masih proses sebanyak 79 perkara,” tambahnya.
Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tersebut, tertinggi adalah penanganan pelanggaran lainnya sebanyak 165 perkara, kode etik penyelenggara pemilu 71 perkara, dugaan pelanggaran administrasi 70 perkara, dan dugaan pelanggaran pidana 61 perkara.
“Tren hukum lainnya, salah satunya berkenaan kepala desa,” ungkap Lolly.
NasionalPos.com, Jakarta- Masih terkait Dengan peringatan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentunya perlu di cermati apa yang telah di capai, apa yang sudah di lakukan Pemerintah Prabowo-Gibran selama kurun waktu setahun ini, diantaranya di bidang hukum. Sehubungan dengan itu, tentunya di respon oleh berbagai kalangan masyarakat, di antara nya A. Darwin R Rangreng SH …
NasionalPos.com, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DK Jakarta Marullah Matali dianggap memicu potensi perpecahan warga. Isu tersebut makin mencuat pasca gelaran Kongres Istimewa Masyarakat Kaum Betawi (MKB) yang dipimpin Marullah pada 18 Oktober 2025 lalu. “Ya, Kongres MKB yang dipimpin Pak Sekda, Marullah pada 18 Oktober kemarin itu jelas berdampak pada potensi perpecahan warga …
NasionalPos.com, Jakarta- Program Bansos Warga Jakarta adalah program kebijakan terbaik Pemda Jakarta baik berkaitan dgn program sosial panti, maupun Bantuan Sosial lainya antara lain PKH, Lansia dan bantuan Bencana lainnya. Akan tetapi dari hasil penelusuran berbagai sumber mengindikasikan bahwa program bansos tersebut, di duga telah menjadi ladang Bancaan dengan modus operandi dugaan Gratifikasi dan Korupsi …
NasionalPos.com, Jakarta- Di tengah proses penataan ulang kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang berimbas pada isu relokasi pedagang Pasar Barito, aksi sejumlah politisi dan anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI menuai sorotan tajam. Alih-alih menyajikan advokasi yang substantif, kehadiran mereka di lokasi justru dinilai sebagai upaya pencitraan politik yang berlebihan dan manipulatif, demikian yang di …
NasionalPos.com, Jakarta- Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK Repnus) secara tegas menyikapi pemberitaan terkait serangan siber canggih yang menargetkan sistem pembayaran Bank Jakarta (dulu Bank DKI), yang belakangan dikabarkan menyebabkan transaksi anomali melebihi Rp200 miliar, demikian di katakan oleh Ketua Umum FK Repnus, Faisal Nasution kepada wartawan, Rabu, 22 Oktober 2025 di Jakarta. ” Kami …
NasionalPos.com, Jakarta- Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran dengan menyelenggarakan Kuliah Tamu bertajuk “Visual Diplomacy: Film sebagai Medium Komunikasi Internasional di Era Digital”, Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 09.00–12.00 WIB di Aula C1, Universitas Paramadina, kampus Cipayung, Jakarta Timur. Acara ini menghadirkan empat sineas muda berbakat Indonesia: Mikhail Adam, Dahlan …
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
NasionalPos.com, Jakarta – Calon Ketum Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Prof. KH. Husnan Bey Fananie segera somasi Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum (Menkum) tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Mardiono dan Waketum Agus Suparmanto. Pengamat politik yang juga Ketua Program Doktor Universitas Nasional, Assoc.Prof. Dr. TB Massa Djafar menilai langkah tersebut …
Comments are not available at the moment.