Home » Headline » Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK

Bupati Pati Sudewo Penuhi Panggilan KPK

dito 27 Agu 2025 479

NasionalPos.com, Jakarta-

Bupati Pati Sudewo akhirnya memenuhi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Rabu (27/8/2025).

Sudewo tiba didampingi kuasa hukumnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu sekitar pukul 09.42 WIB.

Ia mengenakan kemeja batik bernuansa coklat dan masker medis biru muda di wajahnya. Ia berjalan cepat, tetapi terhenti akibat kerumunan wartawan.

Ia hadir untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Ya memenuhi panggilan, memenuhi panggilan. Sebagai saksi,” ujar Sudewo kepada awak media.

Saat ditanya mengenai persiapan sebelum pemeriksaan, Sudewo menegaskan dirinya tidak membawa dokumen tambahan.

 

“Nggak ada berkas,” katanya singkat.

 

Ketika dicecar lebih jauh mengenai kemungkinan status hukum bila ditetapkan tersangka atau isu pengembalian uang yang disebut-sebut terkait kasus tersebut, Sudewo memilih tidak memberikan jawaban.

Baca Juga :  Bak Pepatah Habis Manis Sepah Tak Terpakai, Tak Satupun Putra-Putri Dayak Masuk di Kabinet Prabowo-Gibran?”

 

“Terima kasih,” ujarnya sambil berlalu.

 

Menanggapi aksi masyarakat Pati yang sempat menggelar demonstrasi hingga mengirimkan surat kepada KPK, Sudewo hanya berkomentar singkat.

 

“Ya semoga baik-baik saja, semoga baik-baik saja,” katanya.

Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam persidangan kasus yang melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, serta pejabat pembuat komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023.

Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut lembaganya menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, termasuk barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.

 

Namun, Sudewo membantah menerima uang tersebut. Ia juga membantah tuduhan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Baca Juga :  Perubahan Cuti Bersama dan Libur Iduladha, Dinas Pendidikan Sesuaikan Jadwal PPDB 2023/2024

Kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah.

Hingga kini, KPK telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk dua korporasi. Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan ASN Kemenhub, Risna Sutriyanto.

 

Kasus ini mencakup sejumlah proyek besar, mulai dari jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan rel kereta di Makassar, hingga proyek konstruksi di Cianjur dan perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam prosesnya, diduga terjadi rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang tender untuk mengatur pelaksana proyek.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Kuasa Hukum, Keluarga, dan Sahabat Almarhum Karim Gelar Tabur Bunga di Permindo

Primadoni,SH

04 Apr 2026

Padang, Nasionalpos.com — Kuasa hukum, keluarga, serta sahabat almarhum Karim menggelar konferensi pers di kawasan Jalan Permindo, tepatnya di depan Trenshop, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan mengenang sosok almarhum Karim yang dikenal dekat dengan masyarakat sekitar. Dalam suasana haru, para sahabat dan rekan …

Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

Hery

21 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos — Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Izzatul Islam, kawasan Grand Wisata, berlangsung khidmat dan aman berkat dukungan pengamanan dari komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata (FPKUB GWS). Sejak pagi hari, ratusan jamaah telah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Ied. Di …

Ketika Replik Mengubah Arah Perkara: Kuasa Hukum Tergugat Kritisi Putusan PN Bale Bandung

Suryana Korwil Jabar

19 Mar 2026

Bandung, Nasional pos.com – Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kritik tajam terhadap putusan dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2025/PN.Blb yang di putus pada 26 Februari 2026. Meski menghormati proses peradilan, pihak tergugat menilai putusan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan mendasar, baik dalam pertimbangan hukum maupun penerapan fakta persidangan. Dalam keterangan resminya, kuasa hukum menilai bahwa …

FK REPNUS Dukung Gerakan Pilah Sampah Jakarta, Dorong Peran Strategis Pasar Jaya dalam Pengolahan Sampah Terpadu

dito

17 Mar 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara mendasar. Hal ini merespons ajakan Gubernur DKI Jakarta yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan memilah sampah dari sumbernya. Faisal Nasution menegaskan bahwa persoalan sampah …

x
x