Home » Headline » Butuh Fondasi Kesadaran Etika dan Nurani Untuk Ciptakan Pemilu 2024 Bermartabat

Butuh Fondasi Kesadaran Etika dan Nurani Untuk Ciptakan Pemilu 2024 Bermartabat

dito 10 Feb 2024 110

NasionalPos.com, Jakarta- Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Sinta Nuriyah A Wahid menyatakan untuk menciptakan Pemilu 2024 yang jujur, adil, damai, dan bermartabat membutuhkan fondasi kesadaran etika dan kemurnian hati nurani dari segenap penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia.

“Etika dan hati nurani harus dikedepankan di atas segalanya,” kata dia dalam konferensi pers bertema “Gerakan Nurani Bangsa Pemilu 2024” di Jakarta, Sabtu, 10/2/2024

Oleh karena itu, istri Presiden Ke-4 RI ini, menyatakan GNB meminta semua pihak terkait mulai dari peserta, penyelenggara, pengawas, maupun masyarakat yang menjadi pemilih hingga lembaga negara berkomitmen untuk menjaga etika politik dan tidak menyalahi ketentuan peraturan dalam pesta demokrasi ini.

Baca Juga :  APBD 2023 Dipastikan Ketua DPRD DKI Jakarta, Penuhi Skala Prioritas

Pihaknya menilai komitmen tersebut penting untuk meredam atau mencegah gejolak kepercayaan publik atas independensi penyelenggaraan Pemilu 2024, menyusul adanya seruan dari kalangan akademisi dan guru besar di Tanah Air yang menyoroti masalah etika kontestasi politik.

“Legitimasi kuat hasil pemilu bersumber dari kepercayaan publik juga, bukan hanya berasal dari asas legalitas semata,” kata dia.

GNB merupakan wadah perkumpulan kalangan akademisi, guru besar, tokoh keagamaan dan budayawan yang berkonsentrasi untuk menciptakan Pemilu 2024 jujur, adil, damai, dan bermartabat dengan mengedepankan etika dan hati nurani kenegarawanan.

Baca Juga :  Politisi Gerindra Apresiasi Kapolri Menjadikan Kasus Sambo, Momentum Lakukan Reformasi SDM Di Polri

GBN beranggotakan Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof Quraish Shihab, KH A Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, AA Yewangoe, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Karlina Supelli, Makarim Wibisono.

Selain itu, Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid, Slamet Rahardjo, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, Frans Magnis Suseno, Ery Seda, Jacky Manuputty, Laode M Syarief, Setyo Wibowo, dan Lukman Hakim Saifuddin.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

Pancasila bukan untuk slogan, tapi untuk dijalankan

dito

01 Jun 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan melalui adu gagasan yang intens dalam sidang PPKI. Namun, adu gagasan ini diselesaikan setelah dihilangkan kata kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Suatu kompromi nasional saat itu, yang kemudian pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang Sah sebagai ideologi negara adalah …

MS. Kaban: Indonesia Belum Menemukan Pemimpin Yang Tepat

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan, Dr. MS. Kaban menilai Bangsa Indonesia belum menemukan pemimpin yang tepat. Indikasinya, segala bentuk kejahatan dan yang dibenci Allah SWT semakin tumbuh subur. Hal itu dilontarkan Kaban yang juga dikenal senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) dalam Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi …

Rochendi Terpilih Ketua KAHMI Rayon Unas Periode 2026-2030

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Rochendi Suryadinata terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Korps Alummni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Universitas Nasional (Unas) periode 2026-2030 menggantikan Hamka, S.IP, M.si yang menjabat periode 2022-2026. Musyawarah KAHMI Rayon Unas yang digelar di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat pada Minggu (31/5/2026) kali ini bertema Merajut Silaturahim, Meneguhkan Kiprah Menyongsong Kepemimpinan Baru …

x
x