Diduga Ada Mafia Birokrasi Penghambat Eksekusi Kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta

NasionalPos.com, Jakarta- Genap tujuh bulan setelah dilantiknya Heru Budi menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Anies Baswedan. Berbagai program kerja dan perubahan terus diupayakan Heru Budi untuk memperbaiki kondisi Jakarta, namun realitasnya, langkah Heru Budi terkesan lamban pada saat mengeksekusi kebijakannya, sehingga berdampak pada laju pembangunan maupun pelayanan masyarakat yang terhambat, demikian disampaikan Damuri Fikri pengamat perkotaan, saat dihubungi awak media, Jumaat, 2/6/2023 di Jakarta.

“Dari pengamatan kami, kelambanan itu bukan dikarenakan kemampuan percepatan langkah Pj Gubernur, akan tetapi kami mencium ada sesuatu yang menghambat kinerja Pj Gubernur Heru Budi tersebut.”ungkap Damuri.

Menurut Damuri, memang perlu diakui, sejak dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah mengeluarkan berbagai terobosan kebijakan untuk mempercepat kemajuan pembangunan maupun melakukan pembenahan berbagai sector, termasuk sector prioritas pelayanan public, namun seiring dengan perjalanan waktu, rupanya terobosan itu mengalami kendala, hambatan dan bahkan perlawanan dari kalangan birokrasi yang selama ini menikmati berbagai kemudahan kelonggaran pengawasan di era kepemimpinan Gubernur Anies, ditengarai mereka merasa terganggu oleh gaya kepemimpinan Pj Gubernur Heru Budi Hartono, yang sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Gubernur Anies.

“Ya, diduga mereka kalangan birokrasi bermental korup, tentunya terganggu kepentingannya oleh kebijakan dilakukan PJ Gubernur sehingga mereka melakukan perlawanan secara terselubung dengan menghambat eksekusi kebijakan Pj Gubernur.”tukas Damuri.

Di duga, lanjut Damuri, kalangan birokrasi bermental korup yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tersebut, tidak hanya menghambat melainkan juga berusaha mempengaruhi dalam pergantian personal birokrat di setiap SKPD, yang disinyalir menjadi jaringan mereka agar kebijakan dikeluarkan PJ Gubernur dihambat, dari sini nampak bahwa mereka sudah membentuk semacam mafia yang menguasai berbagai lini sector untuk mengurung dan bahkan menghambat gerak langkah pembangunan dilakukan Pj Gubernur. Tentunya kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan, karena ini bak duri dalam daging, menusuk dari dalam, menjadi musuh dalam selimut, yang tentunya bukan hanya menjadi kendala serius, melainkan juga dapat menjadi beban serius terhadap upaya keberlangsungan pembangunan maupun pelayanan public di Provinsi DKI Jakarta.

“Ya, kami menduga adanya Mafia Birokrasi yang bukan hanya ada di lingkungan elit pemprov DKI Jakarta, melainkan juga mereka bergerak ke semua lini, dari tingkat atas sampai dengan tingkat kelurahan, mereka disinyalir juga berkolaborasi dengan DPRD, BUMD dan instansi lainnya.”tutur Damuri.

Damuri juga menyampaikan harapannya, sebagai langkah Solusinya, Pj Gubernur Heru Budi Hartono harus berani bersikap tegas, lugas dan tentunya terbuka adanya masukkan dari masyarakat, untuk bersama-sama melawan Mafia Birokrasi yang menghambat kinerjanya.

“Tanpa dukungan dari komponen warga Jakarta, maka keberadaan Mafia Birokrasi tidak bisa diberantas, karena itu saya berharap PJ Gubernur Heru Budi Hartono membuka pintu masukan dari masyarakat, untuk bersama-sama memberantas Mafia Birokrasi penghambat kemajuan pembangunan di Jakarta, nggak bisa memberantas mereka dari dalam saja, tapi harus melibatkan komponen warga yang berkompeten, akutanbel dan kredibel.”pungkas Damuri.