Home » Headline » Dinas PPKUKM DKI Jakarta Buka dan Bubuhkan Cap Tanda Tera 2024, Wujud Jakarta Tertib Ukur

Dinas PPKUKM DKI Jakarta Buka dan Bubuhkan Cap Tanda Tera 2024, Wujud Jakarta Tertib Ukur

dito 02 Jan 2024 276

NasionalPos.com, Jakarta- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, secara simbolis membuka segel dan melakukan pembubuhan tapak Cap Tanda Tera tahun 2024, di Gedung Serbaguna Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Selasa 2/1/2023.

Hal ini sebagai wujud komitmen Jakarta yang tertib ukur dan menjunjung kebenaran dalam setiap pengukuran di bidang perdagangan, serta menjadi bagian dari pelayanan kemetrologian (tera atau tera ulang) bagi masyarakat setelah penerbitan Cap Tanda Tera 2024.

Ratu menyampaikan, pembubuhan Cap Tanda Tera 2024 menjadi momentum untuk kembali menyamakan persepsi bahwa kegiatan tera atau tera ulang bukan sekadar melaksanakan tugas rutin semata dalam aktivitas perdagangan. Namun, memiliki makna dan tujuan lebih besar, yaitu melindungi kepentingan masyarakat.

“Mari jadikan Cap Tanda Tera sebagai simbol keadilan dan kejujuran. Menempatkan kebenaran pengukuran merupakan dasar sebuah kepercayaan, kepercayaan untuk maju bersama dan untuk bangkit bersama. Selain itu, mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dengan kepastian hukum dan ketertiban pengukuran sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal,” ujar Ratu.

Baca Juga :  FPM-NTT Bakal Kawal Pemeriksaan Jhonny G Plate di Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan tower BTS

Dalam kesempatan tersebut, Ratu turut mengimbau agar para pejabat Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)-Penera, yang telah diberi amanah oleh Undang-Undang sebagai Hakim Pengukuran, dapat menjaga dan melaksanakan amanat tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas.

“Mari bahu-membahu menjadikan Kota Jakarta sebagai barometer Daerah Tertib Ukur. Kota Jakarta yang sukses menjadikan warganya sadar dan peduli akan pentingnya kebenaran pengukuran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berkeadilan,” ungkap Ratu.

Perlu diketahui, Cap Tanda Tera berfungsi untuk memastikan alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam transaksi perdagangan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir dalam berbelanja jika timbangan yang digunakan oleh pelaku usaha sudah bertanda tera sah.

Usai pembubuhan Cap Tanda Tera 2024 secara simbolis, Ratu menandatangani prasasti rehabilitasi Gedung Pelayanan Kemetrologian, Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga :  Koruptor Harus Bisa Di Penjarakan Di Pulau Kematian Oleh Penguasa Hasil Pilpres 2024

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta Nur Hidayat melaporkan capaian kinerja Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Di antaranya, capaian untuk pelayanan kemetrologian, realisasi alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) sebanyak 1.269.800 unit, meningkat 31,8% dari tahun 2022

Sejumlah penghargaan juga diraih oleh Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta. Adapun rinciannya yaitu 58 pasar meraih penghargaan Pasar Tertib Ukur (jumlah tersebut terbanyak se-Indonesia), dua tahun berturut-turut meraih penghargaan Daerah Tertib Ukur, kemudian penghargaan Daerah Peduli Perlindungan Konsumen, serta Juara 1 Kategori Inovasi Kehumasan dan Juara 2 Kategori Komunikasi Publik dan Media Sosial pada Anugerah Humas Jakarta.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari jerih payah seluruh ASN Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta, para laboran, serta dukungan dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, pada 2024 ini, Unit Pengelola Metrologi Provinsi DKI Jakarta dapat mempertahankan kinerja yang optimal untuk melayani masyarakat Jakarta,” ujar Nur.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x