Home » Headline » Diskusi Infrastruktur Mitigasi Pantai Padang: Pembangunan Fisik Harus Sejalan dengan Penguatan Vegetasi

Diskusi Infrastruktur Mitigasi Pantai Padang: Pembangunan Fisik Harus Sejalan dengan Penguatan Vegetasi

dito 07 Feb 2023 100

Nasionalpos.com, Padang; http://Nasionalpos.com, Padang;Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Pemerintah Kota Padang menggelar diskusi bertajuk “Rancangan Infrastruktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana” di pelataran Masjid Al-Hakim, Kota Padang, pada Selasa, 7/2/2023

Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,13 Km. Pembangun infrastruktur pelindung Pantai Padang menjadi penting mengingat 25,7% perekonomian Provinsi Sumatra Barat berada di Kota Padang. Aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kegiatan perdagangan, transportasi, dan industri mayoritas berada pada zona merah.
“Apabila kita membangun infrastruktur pelindung Pantai Padang, maka kita sudah menyelamatkan 25% dari ekonomi Provinsi Sumatra Barat,” kata Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi.
Di pesisir pantai sendiri, terdapat dua jenis bencana yang berpotensi terjadi yaitu tsunami yang bersifat _rapid on set_ dan abrasi yang bersifat _slow on set_.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, pada prinsipnya setiap pantai memiliki sirkulasinya masing-masing. Pada waktu musim barat dan timur misalnya, gelombang dominan membawa sedimen pasir dalam arah tegak lurus pantai. Sedangkan pada musim peralihan, gelombang membentuk arus sejajar pantai yang akan membawa sedimen dalam arah sejajar pantai, baik dalam arah utara-selatan, maupun sebaliknya.
Karakteristik abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Padang juga berbeda-beda. Misalnya di sekitar Monumen Merpati Perdamaian hingga kawasan Muaro, karakteristik abrasi dominan dalam arah tegak lurus pantai. Berbeda dengan kawasan di bagian utara di sekitar Bandara Internasional Minangkabau (BIM), gelombang dan arus masih dominan bergerak sejajar pantai.
Pola arus atau karakteristik ini juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pertambahan bangunan pelindung pantai.
“Prinsip dan krakteristik ini yang harus kita petakan satu-persatu untuk menentukan pelindung pantai seperti apa agar efektif untuk mencegah abrasi,” jelasnya.
Adapun menurut Abdul, salah satu pilihan infrastruktur untuk memitigasi adanya abrasi di Pantai Padang saat ini adalah dengan membangun _offshore breakwater_  yang sejajar pantai, di laut sejauh 50 – 100 meter dari bibir pantai.
“Secara alami, dengan adanya pemecah gelombang _offshore_ yang sejajar pantai, akan terbentuk _Tombolo_ atau sedimen pasir yang terbawa arus yang tegak lurus dengan pantai,” tambahnya.
Adanya infrastruktur lepas pantai teraebut akan mendorong munculnya sedimen di belakang struktur hingga garus pantai, sehingga sedimen pasir ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menanam vegetasi, seperti mangrove, cemara udang dan beragam vegetasi lain yang dapat menahan abrasi sekaligus mengurangi dampak risiko jika terjadi tsunami. Pembangunan infrastruktur fisik harus pararel dengan upaya mitigasi berbasis vegetasi.
“Pembangunan fisik ini untuk jangka “pendek” 50 – 70 tahun, karena infrastruktur fisik semakin lama semakin berkurang kekuatannya. Sedangkan tsunami memiliki periode ulang 50 hingga ratusan tahun. Sementara kalau vegetasi, semakin lama ditanam akan semakin kuat menahan gelombang,” tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2023 Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan memprioritaskan pengamanan pantai di sekitar Masjid Al-Hakim. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air PUPR, Jarot Widyoko.
“Yang akan kita bangun berbentuk revetmen sepanjang 500 meter di sepanjang Pantai Padang. Selain pantai, kami juga akan melakukan normalisasi sungai di Batang Kandis,” kata Jarot.
Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan masyarakat Kota Padang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi abrasi dan tsunami di sepanjang Pantai Padang.
“Kita tidak pernah berharap datangnga bencana, tapi kita tetap harus waspada. Sekali lagi terima kasih, semoga dengan adanya diskusi ini segala hal yang telah direncanakan untuk melindungi pesisir Pantai Padang dapat terlaksana secepatnya,” tutupnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Pemerintah Kota Padang menggelar diskusi bertajuk “Rancangan Infrastruktur Abrasi Pesisir Pantai Padang Berbasis Mitigasi Bencana” di pelataran Masjid Al-Hakim, Kota Padang, pada Selasa 7/2/2023
Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,13 Km. Pembangun infrastruktur pelindung Pantai Padang menjadi penting mengingat 25,7% perekonomian Provinsi Sumatra Barat berada di Kota Padang. Aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kegiatan perdagangan, transportasi, dan industri mayoritas berada pada zona merah.
“Apabila kita membangun infrastruktur pelindung Pantai Padang, maka kita sudah menyelamatkan 25% dari ekonomi Provinsi Sumatra Barat,” kata Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi.
Di pesisir pantai sendiri, terdapat dua jenis bencana yang berpotensi terjadi yaitu tsunami yang bersifat _rapid on set_ dan abrasi yang bersifat _slow on set_.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, pada prinsipnya setiap pantai memiliki sirkulasinya masing-masing. Pada waktu musim barat dan timur misalnya, gelombang dominan membawa sedimen pasir dalam arah tegak lurus pantai. Sedangkan pada musim peralihan, gelombang membentuk arus sejajar pantai yang akan membawa sedimen dalam arah sejajar pantai, baik dalam arah utara-selatan, maupun sebaliknya.
Karakteristik abrasi yang terjadi di sepanjang Pantai Padang juga berbeda-beda. Misalnya di sekitar Monumen Merpati Perdamaian hingga kawasan Muaro, karakteristik abrasi dominan dalam arah tegak lurus pantai. Berbeda dengan kawasan di bagian utara di sekitar Bandara Internasional Minangkabau (BIM), gelombang dan arus masih dominan bergerak sejajar pantai.
Pola arus atau karakteristik ini juga dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan pertambahan bangunan pelindung pantai.
“Prinsip dan krakteristik ini yang harus kita petakan satu-persatu untuk menentukan pelindung pantai seperti apa agar efektif untuk mencegah abrasi,” jelasnya.
Adapun menurut Abdul, salah satu pilihan infrastruktur untuk memitigasi adanya abrasi di Pantai Padang saat ini adalah dengan membangun _offshore breakwater_  yang sejajar pantai, di laut sejauh 50 – 100 meter dari bibir pantai.
“Secara alami, dengan adanya pemecah gelombang _offshore_ yang sejajar pantai, akan terbentuk _Tombolo_ atau sedimen pasir yang terbawa arus yang tegak lurus dengan pantai,” tambahnya.
Adanya infrastruktur lepas pantai teraebut akan mendorong munculnya sedimen di belakang struktur hingga garus pantai, sehingga sedimen pasir ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menanam vegetasi, seperti mangrove, cemara udang dan beragam vegetasi lain yang dapat menahan abrasi sekaligus mengurangi dampak risiko jika terjadi tsunami. Pembangunan infrastruktur fisik harus pararel dengan upaya mitigasi berbasis vegetasi.
“Pembangunan fisik ini untuk jangka “pendek” 50 – 70 tahun, karena infrastruktur fisik semakin lama semakin berkurang kekuatannya. Sedangkan tsunami memiliki periode ulang 50 hingga ratusan tahun. Sementara kalau vegetasi, semakin lama ditanam akan semakin kuat menahan gelombang,” tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2023 Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan memprioritaskan pengamanan pantai di sekitar Masjid Al-Hakim. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air PUPR, Jarot Widyoko.
“Yang akan kita bangun berbentuk revetmen sepanjang 500 meter di sepanjang Pantai Padang. Selain pantai, kami juga akan melakukan normalisasi sungai di Batang Kandis,” kata Jarot.
Walikota Padang, Hendri Septa mengatakan masyarakat Kota Padang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi abrasi dan tsunami di sepanjang Pantai Padang.
“Kita tidak pernah berharap datangnga bencana, tapi kita tetap harus waspada. Sekali lagi terima kasih, semoga dengan adanya diskusi ini segala hal yang telah direncanakan untuk melindungi pesisir Pantai Padang dapat terlaksana secepatnya,” tutupnya. (*dit)
Tags :
Share :
Whatsapp LinkedIn

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Wali Kota Lantik Direktur PDAM Tirta Bukit Sulap Periode 2026-2031

Andi Ledi Lubuk Linggau

27 Jul 2026

NASIONALPOS.COM/LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat melantik Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuk Linggau periode 2026–2031, H Suhada, di Cinema Hall Lantai 5 Pemkot Lubuk Linggau, Senin (27/7/2026). Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Lubuk Linggau H. Rustam Effendi, unsur Forkopimda, Sekda H. Trisko Defriyansa, …

Yayasan Trisakti Tolak Keras Rencana Ubah Status Universitas Trisakti Jadi PTN-BH

dito

27 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Adanya isu yang beredar tentang rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain dan Teknologi RI untuk mengubah Status UNIVERSITAS TRISAKTI dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum (PTN-BH),       Menanggapi permasalahan tersebut, pada acara konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026, bertempat di Kantor Yayasan Trisakti di kawasan Rawasari Jakarta Timur. …

Tabur Bunga Peringatan 30 Tahun Malapetaka 27 Juli 96, Menjadi Momentum Refleksi Demokrasi Kekinian

dito

27 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Peringatan 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 diperingati oleh jajaran DPP PDI Perjuangan melalui aksi tabur bunga di gedung DPP PDI-P di Diponegoro no 58 Jakarta Pusat.   Acara tabur bunga ini dipimpin oleh fungsionaris partai di depan Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.   Sementara itu acara tabur bunga, Digelar …

PMKRI SOROTI DUGAAN PEMBIARAN POLRES MANGGARAI, PENANGANAN KASUS PENGEROYOKAN KETUA PMKRI JAKARTA PUSAT DINILAI TIDAK PROFESIONAL

dito

26 Jul 2026

Nasional pos.com, Ruteng- Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus, menuai sorotan tajam.   Pasalnya hingga beberapa hari setelah laporan polisi dibuat, belum terlihat adanya langkah penegakan hukum yang memberikan kepastian kepada korban.   Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai profesionalisme Polres Manggarai dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi …

Anak Dan Masa Depan Bangsa ( Refleksi Hari Anak Nasional 2026 )

dito

25 Jul 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kab. Bogor & Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta.       Dalam konteks Agama, anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dirawat, dibimbing dan dipenuhi seluruh hak – haknya, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan.   Kenapa harus dilindungi …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

x
x