Home » Headline » DPRD Kota Jayapura Kunker ke Jakbar Bahas Smart City

DPRD Kota Jayapura Kunker ke Jakbar Bahas Smart City

dito 11 Jul 2023 135

NasionalPos.com, Jakarta– Komisi A DPRD Kota Jayapura, Provinsi Papua, menggelar kunjungan kerja (kunker) ke kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat.

Rombongan legislator tersebut diterima Asisten Pemerintahan Pemkot Administrasi Jakarta Barat, Firmanuddin Ibrahim didampingi Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatikan, dan Statistik (Sudin Kominfotik) di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Rombongan yang berjumlah 16 orang tersebut kemudian menyambangi kantor Sudin Kominfotik Jakarta Barat untuk melihat keberadaan dan operasional server.

Baca Juga :  Pencabutan Tap MPRS XXXIII/1967, Sudah Final & Tidak Ada Yang Dipersoalkan Lagi

“Kunker kami lakukan untuk sharing terkait informasi smart city. Sebab, tahun ini kami bersama Pemkot Jayapura akan membahas terkait perubahan Perda Smart City,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi, Selasa (11/7).

Menurut Mukri, layanan publik yang dilakukan di Pemkot Administrasi Jakarta Barat sudah berjalan baik.

“Dari banyaknya layanan kepada masyarakat, kami akan fokus pada layanan aplikasi JAKI. Kami berencana menerapkan layanan serupa pada masyarakat agar lebih cepat, efisien, dan efektif,” katanya.

Baca Juga :  Sebanyak 13 Juta Surat Suara Sudah Disortir dan Dilipat Oleh KPU DKI Jakarta

Kepala Sudin Kominfotik Jakarta Barat, Andrie Yuswanto menambahkan, pihkanya mengapresiasi kunker yang dilakukan DPRD Kota Jayapura. Dikatakan Andrie, layanan Jakarta Smart City (JSC) dapat dijadikan pilot project yang dapat diadopsi oleh daerah lain karena terbukti efektif dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi kunker DPRD Kota Jayapura yang menjadikan Jakarta Barat sebagai salah satu acuan dalam hal pelayanan publik,” tandasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x