Home » Ekonomi » Dukung Operasional BUMN, Komisi IX Setujui PMN Non Tunai Beberapa BUMN Ini

Dukung Operasional BUMN, Komisi IX Setujui PMN Non Tunai Beberapa BUMN Ini

dito 19 Sep 2023 159

NasionalPos.com, Jakarta- Komisi XI DPR RI menyetujui pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Tahun Anggaran 2023 kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha dan PT Pertamina. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan disampaikan bahwa Komisi IX DPR RI menyetujui pelaksanaan PMN Non Tunai TA 2023 berupa Konversi Piutang APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.564,71 Miliar kepada PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan holding BUMN industri pangan.

“Komisi IX DPR juga menyetujui pelaksanaan PMN Non-Tunai TA 2023 berupa Barang Milik Negara sejumlah 12 unit kapal penumpang dengan nilai wajar sebesar Rp 388.564.810.000 kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang bertujuan untuk pelayanan masyarakat, meningkatkan struktur permodalan dan kapasitas usaha perusahaan,” katanya di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Baca Juga :  Didaulat Sebagai Kawasan Strategis, Legislator Dorong Penguatan Stabilitas ASEAN

Kemudian, pihaknya juga menyetujui PMN Non Tunai TA 2023 berupa Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan dengan nilai wajar sebesar Rp 211.981.785.000 kepada PT Brantas Abipraya. “Yang bertujuan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha perusa perusahaan dengan urgensi untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja, ruang pengembangan SDM dan sarana pendukung kendaraan parkir,” jelasnya.

Sementara kepada PT Sejahtera Eka Graha, Komisi IX DPR RI mengatakan menyetujui PMN Non Tunai TA 2023 berupa tanah aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan di Kawasan Bogor Timur yang berupa 71 SHGB yang berada di 3 kelurahan (Katulampa, Cimahpar, Tanah Baru) seluas 290.440 m2, dengan nilai wajar sebesar Rp 1.227.507.102.000 untuk optimalisasi pemanfaatan aset properti eks BPPN dan memperbaiki struktur permodalan dalam meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.

Baca Juga :  Legislator Dukung Penerapan Fumigasi Dalam Perawatan Museum di Jakarta

Terakhir, Komisi XI DPR menyetujui pelaksanaan PMN Non Tunai TA 2023 berupa 14 paket sarana dan prasarana bahan bakar nabati di lokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) pertamina, yaitu tangki bahan bakar nabati (BBN) kapasitas 100 KL dan 500KL beserta jalur pipa dan aksesoris tangki dengan nilai wajar sebesar Rp 49.945.989.000 kepada PT Pertamina yang bertujuan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka memperlancar pendistribusian biodiesel serta mendukung terwujudnya implementasi mandatori biodiesel.

Atas persetujuan itu, Komisi XI DPR meminta Kementerian keuangan melakukan monitoring dan evaluasi  atas PMN yang diberikan kepada PT RNI, PT ASDP, PT Brantas ABIPRAYA, PT Sejahtera Eka Graha dan PT Pertamina serta kinerja kontrak manajemen (KPI Manajemen) dan dilaporkan kepada Komisi XI DPR RI setiap semester.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi; Polarisasi Agama: Retak yang Dipelihara (3 – End)

Dhio Justice Law

29 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Polarisasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Sering kali, ia dibentuk—lalu dipelihara. Dalam lanskap politik kontemporer, konflik jarang lahir dari ruang hampa. Ia dirancang melalui narasi, diperkuat oleh repetisi, lalu dilegitimasi oleh emosi kolektif. Di titik inilah agama menjadi variabel yang paling sensitif sekaligus …

Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan Talk show Sastra Di Gelar Jaker Kudus

dito

29 Apr 2026

NasionalPos.com, Kudus- Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) Kabupaten Kudus menggelar diskusi/talkshow sastra bertajuk “Sastra Untuk Negeri” dalam rangka memperingati Bulan Puisi 2026, Sabtu (25/4/2026), di Sidji Coffee, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus.   Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mengangkat Tema Sastra (Puisi) Untuk Negeri Sub tema “Menemukan Makna Dalam Setiap Karya”   Serta …

Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Unjuk Rasa Terbesar? 5.000 Massa Siap Padati Kantor Bupati Banyuwangi

- Banyuwangi

25 Apr 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Sekitar 5000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di Depan Kantor Bupati Banyuwangi. Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya. Koordinator aksi,Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum. menyampaikan bahwa …

x
x