Home » Headline » Hentikan Polemik Pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, Jadi kan Pertemuan tersebut Momentum Desak Pengakuan Negara Terhadap Ojolsecara De’jure

Hentikan Polemik Pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, Jadi kan Pertemuan tersebut Momentum Desak Pengakuan Negara Terhadap Ojolsecara De’jure

dito 07 Sep 2025 434

NasionalPos.com, Jakarta-

Pertemuan Perwakilan Ojol dengan petinggi negara sudah berlangsung beberapa kali, baik itu di era kepemimpinan Presiden Jokowi maupun di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, pada tanggal 11 Maret 2025 lalu, beberapa perwakilan ojol Bertemu dengan Presiden Prabowo di istana negara, dan pertemuan berikutnya perwakilan ojol Bertemu dengan Wapres pada tgl 31 Agustus 2025 lalu, yang hingga saat ini pertemuan tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ella koordinator Paguyuban Penggunaan Jasa Transportasi Digital kepada wartawan, ia mengatakan bahwa sesungguhnya pertemuan ojol baik dengan Presiden Prabowo maupun terakhir dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu di jadikan Polemik berkepanjangan.

” Adapun Polemik yang terjadi tersebut tidak esensial dan tidak substansial karena yang di ributkan hanya soal siapa sosok yang datang di undang oleh petinggi negara baik itu Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran” ungkap Ella kepada wartawan, Minggu, 7 September 2025 di Jakarta.

Baca Juga :  Komisi V DPR RI Desak Ditjen Perhubungan Udara Turunkan Harga Tiket Pesawat

Menurutnya, kegaduhan yang terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi, jika di kalangan ojol tidak mempersoalkan siapa yang hadir dengan juga tidak perlu mempersoalkan representasi ojol yang saat ini berjumlah jutaan orang tersebut,

Di karenakan yang lebih sangat penting dan lebih sangat strategis dari pertemuan ojol baik dengan Presiden Prabowo maupun dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah masalah pengakuan negara terhadap keberadaan ojol secara de facto.

” Kalau dulu di Era kepemimpinan Jokowi, ojol hanya bisa di temui oleh setingkat wakil menteri, tapi di Era kepemimpinan Prabowo Subianto, ojol bisa di undang ke istana, ini sesungguhnya peningkatan pengakuan secara de facto negara terhadap ojol” tandas Ella.

Baca Juga :  KPU Tegur Gibran yang Kompori Pendukung saat Debat Capres

 

Lebih lanjut Ella mengatakan bahwa selama ini permasalahan mendasar dari ojol terutama driver ojol Roda 2 adalah soal pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan ojol sebagai transportasi massal, yang kemudian di atur dalam Undang undang Transportasi atau Undang-undang khusus tentang Transportasi Online,

 

Nah dengan demikian sudah semestinya pengakuan negara terhadap ojol lewat pertemuan dengan Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran tersebut, yang kemudian bisa menjadi momentum bagi ojol untuk mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi bersifat fundamental mengatur berbagai ketentuan tentang perlindungan ojol.

” Saya sangat berharap hentikan polemik pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, sebaiknya Jadi kan Pertemuan itu sebagai momentum desak pengakuan negara terhadap ojol secara de’jure “tandas Ella

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dana CSR Diduga Mengalir Puluhan Juta Tiap Tahun, Jalan Plantaran Tetap Hancur; AWI Dpc Banyuwangi Soroti Transparansi Pengelolaan Dana

- Banyuwangi

16 Jul 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Kerusakan Jalan Plantaran, Dusun Plantaran, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, kembali memicu sorotan tajam. Di tengah kondisi jalan yang bertahun-tahun dikeluhkan warga karena menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, justru beredar dokumen yang menunjukkan adanya dana kontribusi atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp40 juta setiap tahun. …

Didukung Berbagai Stakeholder, PMKRI Cabang Jakarta Pusat Optimistis Siap Menjadi Tuan Rumah Kongres XXXV dan MPA XXXIV Tahun 2028

dito

15 Jul 2026

Nasionalpos.com, Jakarta- Keseriusan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus untuk menghadirkan Kongres PMKRI kembali di Jakarta semakin nyata.   Setelah membangun komunikasi dan menjalin audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta, PMKRI Cabang Jakarta Pusat menyatakan optimisme dan kesiapannya apabila dipercaya oleh forum nasional PMKRI sebagai penyelenggara Kongres XXXV …

SLF dan Pansus Parkir DKI: Ujian Integritas Pemerintahan Pramono

Dhio Justice Law

15 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos,com, Jakarta – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta seharusnya menjadi momentum memperbaiki tata kelola kota secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar peningkatan pendapatan parkir. Sebab, persoalan parkir tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kepatuhan bangunan terhadap aturan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik …

Poros Rawamangun Desak PT Moya Indonesia Bertanggung jawab Atas Kecelakaan kerja Karyawannya, & Minta Said Iqbal Tidak Cari Panggung

dito

15 Jul 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Beberapa hari lalu terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan tiga pekerja meninggal dunia. Ketiga korban merupakan pekerja subkontraktor PT Moya Indonesia yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jaringan distribusi pipa air bersih di dalam gorong-gorong di kawasan Jalan Pintu III TMII, Cipayung, Jakarta Timur, pada Kamis 9 Juli 2026 pekan lalu. Insiden tersebut bermula ketika …

Wakil Wali Kota Terima Audiensi Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

15 Jul 2026

Nasionalpos.com/LUBUK LINGGAU-Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi menerima audiensi sekaligus membahas rencana pembuatan video sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Rabu (15/7/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Dalam diskusi, disepakati rencana pembuatan …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

x
x