Home » Headline » Hentikan Polemik Pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, Jadi kan Pertemuan tersebut Momentum Desak Pengakuan Negara Terhadap Ojolsecara De’jure

Hentikan Polemik Pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, Jadi kan Pertemuan tersebut Momentum Desak Pengakuan Negara Terhadap Ojolsecara De’jure

dito 07 Sep 2025 421

NasionalPos.com, Jakarta-

Pertemuan Perwakilan Ojol dengan petinggi negara sudah berlangsung beberapa kali, baik itu di era kepemimpinan Presiden Jokowi maupun di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, pada tanggal 11 Maret 2025 lalu, beberapa perwakilan ojol Bertemu dengan Presiden Prabowo di istana negara, dan pertemuan berikutnya perwakilan ojol Bertemu dengan Wapres pada tgl 31 Agustus 2025 lalu, yang hingga saat ini pertemuan tersebut menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ella koordinator Paguyuban Penggunaan Jasa Transportasi Digital kepada wartawan, ia mengatakan bahwa sesungguhnya pertemuan ojol baik dengan Presiden Prabowo maupun terakhir dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, tidak perlu di jadikan Polemik berkepanjangan.

” Adapun Polemik yang terjadi tersebut tidak esensial dan tidak substansial karena yang di ributkan hanya soal siapa sosok yang datang di undang oleh petinggi negara baik itu Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran” ungkap Ella kepada wartawan, Minggu, 7 September 2025 di Jakarta.

Baca Juga :  Pengurus Ponpes Candipuro Ditahan Atas Kasus Pernikahan Gadis di Bawah Umur

Menurutnya, kegaduhan yang terjadi sebenarnya tidak perlu terjadi, jika di kalangan ojol tidak mempersoalkan siapa yang hadir dengan juga tidak perlu mempersoalkan representasi ojol yang saat ini berjumlah jutaan orang tersebut,

Di karenakan yang lebih sangat penting dan lebih sangat strategis dari pertemuan ojol baik dengan Presiden Prabowo maupun dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah masalah pengakuan negara terhadap keberadaan ojol secara de facto.

” Kalau dulu di Era kepemimpinan Jokowi, ojol hanya bisa di temui oleh setingkat wakil menteri, tapi di Era kepemimpinan Prabowo Subianto, ojol bisa di undang ke istana, ini sesungguhnya peningkatan pengakuan secara de facto negara terhadap ojol” tandas Ella.

Baca Juga :  Tiga Korban Pesawat Jatuh Dilarikan ke RS Polri

 

Lebih lanjut Ella mengatakan bahwa selama ini permasalahan mendasar dari ojol terutama driver ojol Roda 2 adalah soal pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan ojol sebagai transportasi massal, yang kemudian di atur dalam Undang undang Transportasi atau Undang-undang khusus tentang Transportasi Online,

 

Nah dengan demikian sudah semestinya pengakuan negara terhadap ojol lewat pertemuan dengan Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran tersebut, yang kemudian bisa menjadi momentum bagi ojol untuk mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi bersifat fundamental mengatur berbagai ketentuan tentang perlindungan ojol.

” Saya sangat berharap hentikan polemik pertemuan ojol dengan Wapres Gibran, sebaiknya Jadi kan Pertemuan itu sebagai momentum desak pengakuan negara terhadap ojol secara de’jure “tandas Ella

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Membaca Motif Politik di Balik Satgas Dasco

Dhio Justice Law

30 Mei 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Posisi Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI sulit dibaca semata sebagai langkah teknokratis. Dalam politik, terutama pada lingkar kekuasaan inti, hampir tidak ada penempatan strategis yang benar-benar netral dari kepentingan politik. Apalagi Dasco bukan hanya pimpinan DPR. Ia …

Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat Periode 2026–2031 Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Rantau dan Ranah

Suryana Korwil Jabar

30 Mei 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau (Gebu Minang) Jawa Barat resmi menggelar acara Pengukuhan Pengurus DPD Gebu Minang Jawa Barat periode 2026–2031 dengan mengusung tema “Sinergi Rantau dan Ranah dalam Menguatkan Ekonomi dan Budaya Minangkabau”, yang berlangsung di Balai Kota Bandung, Sabtu (30/5/2026). Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan …

Di duga Sampah sebagai Bancakan Anggaran: Poros Rawamangun Kritik Keras Arah Kebijakan Pemprov DKI

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Kritik keras terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mencuat. Ketua Umum organisasi masyarakat Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, SH kepada wartawan, yang menghubungi nya, ia menilai kebijakan pemilahan sampah yang saat ini digencarkan Pemprov DKI Jakarta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan pengelolaan sampah di ibu kota. “Kebijakan tersebut berpotensi hanya …

LA Connextion Kupas Ketahanan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik Global

dito

29 Mei 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Sekelompok masyarakat yang pernah berkuliah di berbagai kampus di Kota Los Angeles dan berbagai kota lainnya di Amerika Serikat, menggelar Talkshow, Rabu 20 Mei 2026 lalu di peringatan hari Kebangkitan Nasional di ruang Jimbaran hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Acara ini di hadiri sebanyak 85 orang peserta Saat ini pada umumnya mereka yang …

Diduga Belum Kantongi Izin, Proyek Pembangunan di Benelan Kidul Disorot AWI Dpc Banyuwangi

- Banyuwangi

28 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – Dugaan belum jelasnya perizinan pembangunan proyek di Dusun Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, mulai menjadi sorotan publik. Aktivitas alat berat yang tampak beroperasi di lokasi proyek tersebut menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPC Banyuwangi, Kamis (28/05/2026). Ketua AWI DPC Banyuwangi, Indra, menegaskan bahwa …

Kemitraan dengan Media Dipertanyakan, Wartawan Banyuwangi Sampaikan Kritik ke Polresta

- Banyuwangi

27 Mei 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com -Gelombang kekecewaan terhadap pola komunikasi dan kemitraan jajaran Polresta Banyuwangi mulai mengemuka. Sejumlah wartawan menilai institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kombes Pol Rofiq Ripto Himawan belum sepenuhnya menjalankan hubungan yang sehat, terbuka, dan profesional dengan seluruh insan pers. Keluhan itu muncul setelah beberapa jurnalis mengaku mengalami perlakuan yang dinilai diskriminatif dalam akses informasi …

x
x