Home » Nasional » HUT Bhayangkara ke 78, Ketua Umum BPAI Apresiasi Kinerja Polri

HUT Bhayangkara ke 78, Ketua Umum BPAI Apresiasi Kinerja Polri

Eni 01 Jul 2024 103

 

Nasionalpos.com l Jakarta – 1 juli 2024 genap sudah usia lembaga kepolisian Negara kesatuan Republik Indonesia / Polri sekarang berusia 78 tahun, bukan usia yg muda lagi bagi institusi penegak hukum ini, namun diusianya yg sudah matang ini polri semakin maju semakin berbenah diri dan semakin profesional, perbaikan dari sisi kelembagaan dan sisi sumber daya manusia / SDM dan sistem peralatan kerja penunjang yang semakin canggih, maka polri mampu melewati berbagai tantangan tugas yang selalu menerpa.

Baca Juga :  Rico Sia Minta Kementerian ESDM Beri Perhatian Tambang Ilegal di Papua Barat

Dibawah kepemimpinan kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. polri telah mengusung perubahan yakni menjadi polisi yang _PRESISI, kini kinerja polri semakin profesional meskipun selalu diterpa berbagai isue negatif dan berbagai pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum oleh oknum anggotanya namun polri tetap mencoba mengembalikan citra polri yang baik dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi polri.

Baca Juga :  Warga Desak APH & Satpol PP Banyuwangi "JANGAN TUTUP MATA!!! Aduan Masyarakat Jangan Diabaikan

Harapan kami Semoga dengan usia yang semakin tua dan matang ini lembaga Polri bisa semakin terus berjaya dan tetap menjadi institusi polisi Indonesia yang di cintai oleh masyarakat indonesia dan di kagumi oleh masyarakat internasional, DIRGAYAHU BHAYAGKARA POLRI KE 78, BRAVO POLRI.(Tim/red)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x