Home » Headline » Indikasi Perang Intelejen Asing Jelang Pilpres 2024, Harus Diwaspadai

Indikasi Perang Intelejen Asing Jelang Pilpres 2024, Harus Diwaspadai

dito 15 Feb 2023 120

Nasionalpos.com, Jakarta, Pada 2014 silam kedua negara AS dan RRC mendukung Capres yang sama, yaitu Joko Widodo, Incumbent Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi Konstelasi politik jelang Pilleg/Pilpres Indonesia 2024 sudah jauh sekali (signifikan) berubah drastis, demikian dikatakan Setyoko Pengamat Politik kepada nasionalpos.com

“Kini, menghadapi perhelatan Pilpres Indonesia 2024 yang satu tahun ke depan — sepertinya sulit dibuktikan, namun dapat dirasakan adanya indikasi perang intelijen AS versus RRC tersebut.” Ungkap Setyoko

Menurut Setyoko, AS dan RRC dinilai punya kepentingan dalam Pilpres Indonesia 2024, dirinya menduga 2 negara ini punya kepentingan dan agenda besar menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis mereka. AS maupun RRC pasti butuh Indonesia. Itu wajar, karena Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang sangat melimpah.

Lebih lanjut Setyoko mengatakan Jadi, wajar AS dan RRC punya kepentingan di setiap Pilpres Indonesia, kita bisa lihat 2 periode Presiden Joko Widodo berkuasa, bagaimana dekatnya Indonesia dengan RRC, sementara pada saat yang sama AS belum tentu enjoy/happy melihat kedekatan RI — RRC. AS bahkan menginginkan RI jauhi RRC, dekati Israel. Pada saat kampanye Pilpres 2024 mendatang yang akan berlangsung selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dipastikan akan banyak pendapat yang mengatakan akan terjadi perang intelijen dalam Pilpres Indonesia 2024.

“Beberapa pendapat dari berbagai pihak, mengkhawatirkan tentang kemungkinan keterlibatan badan-badan intelijen, baik itu badan intelijen dalam negeri maupun intervensi badan intelijen asing.”ucap Setyoko kepada NasionalPos.com, Rabu, 15/2/2023 di Jakarta.

Setyoko juga mengungkapkan bahwa Yang lebih menggetarkan lagi kata sejumlah pengamat politik/intelijen, ada intelijen asing yang turun tangan dan atau jemput bola ke Indonesia, kabarnya kekuatan-kekuatan asing tersebut, diduga mencoba menarik BIN, TNI, dan Polri untuk mendukung Paslon tertentu. 2024 adalah tahun politik, selain berlangsung Pilpres Indonesia adalah agenda penyelenggaraan terpenting di Indonesia, setelah Pilleg DPR/DPD RI. Kedua agenda tersebut adalah bagian dari implementasi sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia.

Baca Juga :  Antisipasi Potensi Kenaikan Genangan di Wilayah Kabupaten Tebo

“Ihwal penyelenggaraan Pilleg biasanya tak diributkan soal keterlibatan intelijen, namun pada event Pilpres Indonesia 2024 justru kemungkinan perang intelijen asing disebut-sebut lebih riuh terlibat. Banyak yang kemudian menyederhanakan dan atau berspekulasi keterlibatan intelijen baik sebagai organisasi maupun pribadi/personal.” tukas Setyoko.

Tentunya, imbuh Setyoko, sangat disayangkan sesungguhnya menyebut intelijen demikian entengnya, padahal Intelijen bisa didefinisikan, yaitu: a. Intelijen Sebagai Pengetahuan; b. Intelijen Sebagai Kegiatan; c. Intelijen Sebagai Organisasi; Penggunaan ilmu intelijen seperti pembentukan opini, negative campaign memang nampaknya telah digunakan, namun penggunaan black campaign nampaknya belum terlihat. Akan tetapi, dinilai masih dalam tahap yang wajar–bukan sebagai sebuah hasil operasi intelijen dalam lingkup besar yang terencana dengan apik/matang.

Contoh operasi intelijen yang sukses adalah pola pemenangan Capres Donald Trumph oleh pihak Telik Sandi Rusia pada perhelatan Pilpres AS akhir 2016 silam, yang mana disinyalir kuat bahwa Markas Besar Partai Demokrat, dan E-Mail dari Capres Partai Demokrat Hillary Clinton itu diintersepsi/disadap oleh agen-agen intelijen Rusia.

“Jadi, soal kemungkinan adanya monitoring serta ikhtiar mempengaruhi dari pihak telik sandi asing sangat memungkinkan terjadi pada perhelatan Pilpres Indonesia 2024 mendatang. Hal ini yang sangat mendesak untuk diwaspadai agar agen-agen telik sandi Indonesia dan elite politik Indonesia tidak sampai terbina (tergalang) dan membocorkan rahasia NKRI kepada kekuatan-kekuatan asing tersebut.”ucap Setyoko.

Baca Juga :  PBL Smart Sector Jadi Andalan Cetak Talenta Digital Siap Kerja, Menaker Yassierli Beri Dukungan

Setyoko juga mengingatkan agar semua ikhtiar infiltrasi dan atau penetrasi pihak telik sandi asing jelas sangat terkait dengan kepentingan nasional (national interest) negaranya masing-masing. Pada prinsipnya aktivitas sebuah kantor perwakilan diplomatik atau Kedubes asing selain mewakili sebuah negara, juga melakukan aktivitas apa yang biasa disebut dalam bahasa intelijen sebagai Pulin, Puldat, dan atau Pulbaket. Intinya, Kedubes asing itu adalah sebuah intelligence station.

Maka dari itu, lanjut Setyoko, yang lebih mendesak kini bagi para bakal capres-cawapres sebaiknya harus ekstra hati-hati dengan adanya bisikan dan atau masukan yang nampaknya baik–tetapi kemudian justru menyesatkan atau menimbulkan polemik yang merugikan citranya sebagai Paslon Pilpres 2024 mendatang.

Awalnya nampak baik-baik saja, tapi justru mengarahkan dan atau mendorong seseorang (capres atau cawapres) tercebur dalam perangkap, kejeblos dalam lubang got. Sangat mendesak, selain waspada perlu aksi kontra-intelijen–mendatang prioritaskan pengamanan pribadi, pengamanan informasi, pengamanan alutsistel, pengamanan aktivitas, dll, agar masing-masing Paslon terhindar dari unsur-unsur pendadakan strategis.

“Pendadakan strategis di sini tentunya bersifat multi dimensi, bukan sekedar kepentingan politik elektoral sebetulnya. Lebih dari itu, ideologi, ekonomi, budaya, dan banyak aspek lainnya, karena itu sebaiknya bacapres, parpol, masyarakat dan bahkan Badan Intelijen Negara agar lebih mewaspadai adanya indikasi perang intelejen asing yang bisa berimplikasi menggerogoti kedaulatan NKRI “pungkas Setyoko.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Sorotan Publik Terhadap Sultan Madura, H.Her

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

NASIONALPOS.com | PAMEKASAN – Nama Khairul Umam atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Haji Her, pemilik dari Bawang Mas Group, kini menjadi sorotan publik usai dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2026. Pemeriksaan ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, terutama karena yang bersangkutan selama ini dikenal getol memperjuangkan terbentuknya …

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Perkuat Seluruh Pos Keamanan serta Rest Area di PT Freeport Indonesia

Kabiro Madura, Bambang Riyadi, S.H

17 Apr 2026

  NASIONALPOS.com | Papua – Pascaserangan mendadak dan mematikan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, TNI bahkan menyiagakan kendaraan tempur taktis, salah satunya panser Anoa Pindad, di sejumlah titik PT Freeport Indonesia. Dengan mengenakan senjata lengkap, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyambangi Rest Area Mile 50 PT Freeport …

Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

x
x