Home » Headline » Indonesia Masih Darurat Judi Online, Mahasiswa Desak KPK Panggil Menkominfo

Indonesia Masih Darurat Judi Online, Mahasiswa Desak KPK Panggil Menkominfo

dito 09 Sep 2024 251

NasionalPos.com, Jakarta- Semakin maraknya Judi online di tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sehingga menimbulkan situasi yang sangat meresahkan bukan hanya dalam kehidupan masyarakat, namun juga sangat mencemaskan bagi perilaku, aklaq maupun kepribadian bangsa Indonesia yang dapat menjadi penghambat Pembangunan bangsa di masa kini dan di masa mendatang, tentunya kondisi tersebut tidak terlepas dari tanggungjawab kemenkominfo di bawah pimpinan Budi Arie, demikian di sampaikan Dawud Fahim Koordinator Gerakan Pemuda Muslim Lawan Kemaksiatan kepada wartawan, Senin, 9/9/2024 saat menggelar aksi damai di Gedung KPK di Jakarta.

“Ya, Budi Arie harus bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut, dengan alasan apapun, dia tidak bisa lari dari rasa tanggungjawab sebagai Menteri di Kementerian yang membidangi permasalahan digital atau online.” Ungkap Dawud Fahim

Menurut Dawud, selama ini Budi arie sebagai Menkominfo selalu mengklaim telah memblokir ribuan akun platform judi online, tapi realitasnya, di media sosial, yakni di Istagram, dan Facebook masih banyak di temukan platform judi online, sehingga terciptalah kondisi kondisi Indonesia Darurat Judi Online yang banyak memakan korban di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda,

Baca Juga :  Peringati 68 Tahun Injil Masuk Ke Maybrat, Satgas Yonif 623 Gelar Acara Jalan Santai

Ketika yang bersangkutan di tanya mengapa Judi online sulit di hapus atau di blokir, si Budi Arie ini selalu beralasan situs judi online itu servernya berada di luar negeri, sehingga sulit di blokir, padahal tidak semua situs judi online tersebut servernya ada di luar negeri, alasan tersebut justru menunjukkan ketakutan Kemenkominfo dibawah kepemimpinan Budi Arie dalam menghadapi backing maupun pengelola situs Judi Online tersebut,

“Atas alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan, maka justru kami menduga jangan-jangan ada aliran dana dari para backing Judi online ke yang bersangkutan dan juga ke beberap pejabat di kemenkominfo.”tukas Dawud

Oleh karena itu, lanjut Dawud, dirinya bersama kawan-kawannya melaporkan dugaan itu ke KPK, dan mendesak KPK untuk segera melakukan audit investigasi terhadap rekening pribadi maupun harta kekayaan Budi Arie beserta pejabat di Kemenkominfo,

Baca Juga :  Menkominfo Budi Arie Diharapkan Dapat Kembalikan Marwah ORARI Sebagai Organisasi Non Politik.

Karena, sambung Dawud, pihak mensinyalir dan menduga  selama yang bersangkutan menjabat di Kemenkominfo, di duga telah terjadi peningkatan harta kekayaan yang di miliki oleh Budi Arie sejak menjabat sebagai Menkominfo, yang tidak di laporkan ke negara, dan dirinya juga mencermati kebijakan dari yang bersangkutan melemah dan bahkan terkesan ragu-ragu maupun tebang pilih terhadap penghapusan situs Judi Online.

“Jangan-jangan Situs Judi Online yang kecil-kecil di hapus, yang gede-gede dibiarkan tumbuh berkembang merusak mentalitas masyarakat, karena itu kami mendesak KPK agar memanggil Segera Budi Arie untuk di periksa atas pengaduan kami tersebut, ya kalau nggak mau di curigai terima sesuatu dari backing Judi Online, ayo segera blokir semua situs Judi Online, Bersihkan Media Sosial dari iklan Judi Online ”pungkas Dawud yang juga bicara Koalisi Mahasiswa Berantas Judi Online

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Sempat Kejar-kejaran di Kebun Sawit, Tim Tabur Kejari Pessel Akhirnya Berhasil Amankan DPO Terpidana Kasus Kehutan

Primadoni,SH

28 Agu 2026

Pessel , Nasionalpos.com — Operasi penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana kasus tindak pidana kehutanan di Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (28/8/2026), berlangsung menegangkan. Tim Tabur Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan harus melakukan pengejaran hingga ke area kebun sawit setelah terpidana Marsedes Pgl. Sedes melakukan perlawanan saat hendak dieksekusi. Seperti diketahui, …

Blokir Nomor rekening Bank Tidak Bisa Sewenang-wenang, Ada Aturannya, Jika di langgar, Rentan Di gugat

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Blokir rekening adalah tindakan pembatasan sementara terhadap akses rekening bank, sehingga kamu tidak bisa melakukan transaksi keluar seperti penarikan, transfer, maupun pembayaran.  Namun, saldo di dalam rekening tetap tercatat dan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak berwenang.   Tujuan utama pemblokiran biasanya untuk mencegah aliran dana yang diduga terkait tindak pidana, sengketa perdata, …

x
x