Home » Headline » Jangan Merampok PTS, Berikan Otonomi Penuh Saja

Jangan Merampok PTS, Berikan Otonomi Penuh Saja

dito 09 Okt 2025 585

NasionalPos.com, Jakarta-

Forum Peduli Pendidikan Indonesia (FPPI) menggelar Focus Group Diskusi, bertempat di Gumati Resto, Kamis, 9/10/2025, dengan tema” Pendidikan Ugal-ugalan”

Pada acara ini menghadirkan dua narasumber yakni Pengamat Pendidikan Ki Darmaningtyas dan Handoko Agung Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang hadir mewakili Dony Yugiantoro Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

 

R. Wahyu Handoko Ketua Forum Peduli Pendidikan Indonesia, mengawali acara ini ia menyampaikan sambutan, dengan mengatakan bahwa saat ini kondisi pendidikan di Indonesia, nampak di selimuti oleh berbagai kebijakan yang berlangsung Ugal-ugalan sehingga menghasilkan produk pendidikan yang jauh dari harapan yang tercantum dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

” Semoga acara ini dapat memberikan kontribusi solusi untuk mencegah terjadinya pendidikan yang Ugal-ugalan ini” ucap R. Wahyu Handoko.

Dalam penyampaian materinya, Ki Darmaningtyas mengungkapkan bahwa

Indonesia saat ini memiliki sedikitnya 4.539 perguruan tinggi (PT) yang terdiri dari 372 Perguruan Tinggi Nasional ( PTN) dan 4.167 Perguruan Tinggi Swasta ( PTS) . Ini artinya 92% PT di Indonesia Adalah PTS (Perguruan Tinggi Swasta), namun realitanya dari sekian banyak PTS ternyata tidak Produktif, di karenakan banyak PTS dihadapkan pada tata kelola yang buruk, ditandai dengan banyaknya PTS yang menghadapi konflik internal berkepanjangan, sehingga mengganggu kinerja PTS itu sendiri.

“Dengan tata Kelola yang lebih kompleks tersebut PTS memiliki peluang konflik lebih besar, konflik itu di perparah dengan adanya intervensi pemerintah dalam tata kelola internal PTS, Pemerintah yang sesungguhnya berperan sebagai regulator atau pembina atau wasit dalam permasalahan yang terjadi di PTS, malahan ada oknum Pemerintah yang memposisikan diri sebagai wasit ” ungkap Ki Darmaningtyas.

Baca Juga :  Saham Blue Chip Menjadi Layak Dibeli, Pada Posisi IHSG Diproyeksi Bullish

Lebih lanjut Ki Darmaningtyas mengatakan salah satu contoh persoalan yang di alami PTS, adalah apa yg di alami Universitas Trisakti yakni terjadinya konflik antar para pemangku kepentingan.

Banyak sekali PTS-PTS di Indonesia yang hancur karena konflik antara para pemangku kepentingan, dan sampai hari ini konflik tersebut masih tetap berlangsung. Bedanya adalah, di PTS-PTS lain, konflik itu hanya terjadi antar pemangku kepentingan atau antar pemangku kepentingan dengan organnya.

 

” Sedangkan Di Universitas Trisakti, konflik itu makin berkepanjangan konfliknya bukan hanya antar pemangku kepentingan atau antar pemangku kepentingan dengan organ Yayasan atau Organ Pimpinan PTS atau Organ Pimpinan Senat PTS,” tukasnya

Adanya, lanjut Ki Darmaningtyas, keterlibatan oknum-oknum Pemerintahan yang seharusnya menjadi wasit, tapi malah turut menjadi pemain. Celakanya, bukan hanya menjadi pemain belaka, tapi menjadi pemain yang memaksakan untuk menjadi pemenang.

” Dengan kondisi tersebut, saya berharap siapapun utamanya pemerintah dengan alasan apapun jangan merampok PTS , berikan otonomi ke PTS, kembalikan ke masyarakat, sedangkan pemerintah kembali berfungsi sebagai regulator ” tandas Ki Darmaningtyas.

 

Sementara itu, dalam paparannya, Handoko Agung Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, mengatakan bahwa dalam konteks keterbukaan informasi publik, baik PTN maupun PTS adalah Badan Publik yang juga mesti menyampaikan informasi tentang berbagai aktivitas penyelenggaraan pendidikan hingga anggaran pendidikan yang di kelola nya kepada masyarakat.

” Berdasarkan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, maka yang terkait dengan kepentingan publik, sudah semestinya PTN maupun PTS harus terbuka menyampaikan ke publik ” ucap Handoko Agung.

Baca Juga :  Sekjen PP AMMDI Hadi Susanto: Siap Dukung Agus Gumiwang, Plt. Ketum DPP Partai Golkar Untuk Persiapkan Munas

Bukan hanya itu saja, lanjut Handoko Agung, masyarakat juga dapat meminta informasi kepada pihak PTN maupun PTS terkait dengan kepentingan publik, misalnya berkaitan dengan berbagai aktivitas penyelenggaraan pendidikan maupun pengelolaan beserta penyerapan anggaran yang di peroleh dari masyarakat.

Adapun yang terjadi saat ini, karena tidak adanya transparansi pengelolaan PTN maupun PTS, berakibat memicu terjadinya berbagai konflik kepentingan antar pengurus pengelola PTN maupun PTS.

 

” Untuk mencegah itu sudah saatnya masyarakat sebagai subjek pendidikan juga turut mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh PTN maupun PTS dengan meminta informasi mengenai hal tersebut, masyarakat punya hak untuk mempertanyakan nya, ” tukas Handoko Agung.

Handoko Agung juga menjelaskan bahwa pengelola PTN atau PTS harus menanggapi permintaan informasi tersebut dalam waktu 10 hari, bisa di tambah 7 hari jika pengelola PTN atau PTS belum siap menyampaikan informasi tersebut ke pemohon, jika pemohon belum puas dengan informasi yang di sampaikan pihak PTN atau PTS, maka pemohon bisa melaporkan ke komisi informasi.

Kegiatan yang di hadiri 50 orang terdiri dari perwakilan alumni lintas Perguruan Tinggi, dosen dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, aktivis mahasiswa, pers, kalangan genZ,

Bahkan dari respon yang di sampaikan Dr. Rowlan Takaya, MM Ketum Asosiasi Reformasi Dosen Indonesia ( ARDI) dan Saut Sinaga, ST, M. Arch wakil ketua umum Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia, telah mengungkapkan sikap keprihatinan terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang nampaknya terjadi fenomena darurat Pendidikan, yang harus segera di respon secara cepat dengan menginisiasi terbentuk nya Komite Reformasi Pendidikan sebagai solusi darurat Pendidikan.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Undang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH

dito

21 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …

Dewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan

dito

21 Nov 2026

Nasional pos.com, Jakarta-  KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut.   Kondisi tersebut di respon …

Di Atas Tanah Status Quo: Siapa Bertanggung Jawab atas Papan Klaim dan Perumahan di Manggala?

dito

17 Nov 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya .   Riwayat Tanah    Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …

Poros Rawamangun Bakal Lapor ke KPK, Dugaan Mark-up Pengadaan Barang dan Jasa Program Sekolah Rakyat

dito

14 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini.   Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …

Poros Rawamangun Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Mark-up Proyek pengadaan jasa sertifikasi halal di BGN bernilai total sekitar Rp141,79 miliar Tahun Anggaran 2025

dito

13 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.   Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …

Putusan Inkrah Mahkamah Agung Dasar Kepemilikan Yayasan Trisakti Akte No.33 Tahun 2023

dito

11 Nov 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im.   Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …

x
x