- Top NewsPemko Padang Gelar Pelatihan Imam dan Khatib, Dorong Dai Moderat, Komunikatif dan Adaptif di Era Digital
- HeadlineUndang undang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perlu Standar Pembuktian dan Pagar Hukum, Kata Andi Darwin R. Rangreng SH MH
- HeadlineDewas KPK di Desak Poros Rawamangun, Segera Supervisi Perkara OTT Fadh Rafiq, sebab di duga ada Kejanggalan
- Top NewsHonda Hayati Gelar Donor Darah Peringati Hari Pahlawan, 149 Kantong Darah Terkumpul
- Top NewsPemkot Lubuk Linggau Adakan Pertemuan dengan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumsel

Jangan Merampok PTS, Berikan Otonomi Penuh Saja
NasionalPos.com, Jakarta-
Forum Peduli Pendidikan Indonesia (FPPI) menggelar Focus Group Diskusi, bertempat di Gumati Resto, Kamis, 9/10/2025, dengan tema” Pendidikan Ugal-ugalan”
Pada acara ini menghadirkan dua narasumber yakni Pengamat Pendidikan Ki Darmaningtyas dan Handoko Agung Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang hadir mewakili Dony Yugiantoro Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
R. Wahyu Handoko Ketua Forum Peduli Pendidikan Indonesia, mengawali acara ini ia menyampaikan sambutan, dengan mengatakan bahwa saat ini kondisi pendidikan di Indonesia, nampak di selimuti oleh berbagai kebijakan yang berlangsung Ugal-ugalan sehingga menghasilkan produk pendidikan yang jauh dari harapan yang tercantum dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
” Semoga acara ini dapat memberikan kontribusi solusi untuk mencegah terjadinya pendidikan yang Ugal-ugalan ini” ucap R. Wahyu Handoko.
Dalam penyampaian materinya, Ki Darmaningtyas mengungkapkan bahwa
Indonesia saat ini memiliki sedikitnya 4.539 perguruan tinggi (PT) yang terdiri dari 372 Perguruan Tinggi Nasional ( PTN) dan 4.167 Perguruan Tinggi Swasta ( PTS) . Ini artinya 92% PT di Indonesia Adalah PTS (Perguruan Tinggi Swasta), namun realitanya dari sekian banyak PTS ternyata tidak Produktif, di karenakan banyak PTS dihadapkan pada tata kelola yang buruk, ditandai dengan banyaknya PTS yang menghadapi konflik internal berkepanjangan, sehingga mengganggu kinerja PTS itu sendiri.
“Dengan tata Kelola yang lebih kompleks tersebut PTS memiliki peluang konflik lebih besar, konflik itu di perparah dengan adanya intervensi pemerintah dalam tata kelola internal PTS, Pemerintah yang sesungguhnya berperan sebagai regulator atau pembina atau wasit dalam permasalahan yang terjadi di PTS, malahan ada oknum Pemerintah yang memposisikan diri sebagai wasit ” ungkap Ki Darmaningtyas.
Lebih lanjut Ki Darmaningtyas mengatakan salah satu contoh persoalan yang di alami PTS, adalah apa yg di alami Universitas Trisakti yakni terjadinya konflik antar para pemangku kepentingan.
Banyak sekali PTS-PTS di Indonesia yang hancur karena konflik antara para pemangku kepentingan, dan sampai hari ini konflik tersebut masih tetap berlangsung. Bedanya adalah, di PTS-PTS lain, konflik itu hanya terjadi antar pemangku kepentingan atau antar pemangku kepentingan dengan organnya.
” Sedangkan Di Universitas Trisakti, konflik itu makin berkepanjangan konfliknya bukan hanya antar pemangku kepentingan atau antar pemangku kepentingan dengan organ Yayasan atau Organ Pimpinan PTS atau Organ Pimpinan Senat PTS,” tukasnya
Adanya, lanjut Ki Darmaningtyas, keterlibatan oknum-oknum Pemerintahan yang seharusnya menjadi wasit, tapi malah turut menjadi pemain. Celakanya, bukan hanya menjadi pemain belaka, tapi menjadi pemain yang memaksakan untuk menjadi pemenang.
” Dengan kondisi tersebut, saya berharap siapapun utamanya pemerintah dengan alasan apapun jangan merampok PTS , berikan otonomi ke PTS, kembalikan ke masyarakat, sedangkan pemerintah kembali berfungsi sebagai regulator ” tandas Ki Darmaningtyas.
Sementara itu, dalam paparannya, Handoko Agung Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, mengatakan bahwa dalam konteks keterbukaan informasi publik, baik PTN maupun PTS adalah Badan Publik yang juga mesti menyampaikan informasi tentang berbagai aktivitas penyelenggaraan pendidikan hingga anggaran pendidikan yang di kelola nya kepada masyarakat.
” Berdasarkan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, maka yang terkait dengan kepentingan publik, sudah semestinya PTN maupun PTS harus terbuka menyampaikan ke publik ” ucap Handoko Agung.
Bukan hanya itu saja, lanjut Handoko Agung, masyarakat juga dapat meminta informasi kepada pihak PTN maupun PTS terkait dengan kepentingan publik, misalnya berkaitan dengan berbagai aktivitas penyelenggaraan pendidikan maupun pengelolaan beserta penyerapan anggaran yang di peroleh dari masyarakat.
Adapun yang terjadi saat ini, karena tidak adanya transparansi pengelolaan PTN maupun PTS, berakibat memicu terjadinya berbagai konflik kepentingan antar pengurus pengelola PTN maupun PTS.
” Untuk mencegah itu sudah saatnya masyarakat sebagai subjek pendidikan juga turut mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh PTN maupun PTS dengan meminta informasi mengenai hal tersebut, masyarakat punya hak untuk mempertanyakan nya, ” tukas Handoko Agung.
Handoko Agung juga menjelaskan bahwa pengelola PTN atau PTS harus menanggapi permintaan informasi tersebut dalam waktu 10 hari, bisa di tambah 7 hari jika pengelola PTN atau PTS belum siap menyampaikan informasi tersebut ke pemohon, jika pemohon belum puas dengan informasi yang di sampaikan pihak PTN atau PTS, maka pemohon bisa melaporkan ke komisi informasi.
Kegiatan yang di hadiri 50 orang terdiri dari perwakilan alumni lintas Perguruan Tinggi, dosen dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, aktivis mahasiswa, pers, kalangan genZ,
Bahkan dari respon yang di sampaikan Dr. Rowlan Takaya, MM Ketum Asosiasi Reformasi Dosen Indonesia ( ARDI) dan Saut Sinaga, ST, M. Arch wakil ketua umum Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia, telah mengungkapkan sikap keprihatinan terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang nampaknya terjadi fenomena darurat Pendidikan, yang harus segera di respon secara cepat dengan menginisiasi terbentuk nya Komite Reformasi Pendidikan sebagai solusi darurat Pendidikan.
dito
21 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus dikawal agar tidak menjadi alat represif dan tetap memulihkan kerugian negara. Selain itu, ternyata konsep perampasan aset tanpa pemidanaan, empat pilar pengelolaan aset, dan jalur hukum jika terjadi persoalan di dalam penerapan UU Perampasan Aset, demikian di sampaikan oleh Andi Darwin R Rangreng SH kepada …
dito
21 Nov 2026
Nasional pos.com, Jakarta- KPK menangkap Fahd Rafiq dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jabodetabek pada 14 September 2026 dan menetapkannya sebagai tersangka pada 15 September 2026 bersama tujuh orang lainnya, termasuk pejabat ATR/BPN dan petinggi PT Summarecon Agung Tbk, nampaknya memicu polemik di masyarakat, bahkan berbagai sorotan terhadap kasus tersebut. Kondisi tersebut di respon …
dito
17 Nov 2026
NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa lahan yang tidak kunjung selesai, maka untuk memahami kepemilikan lahan tersebut yang sah, sangat perlu di ketahui riwayat tanah nya . Riwayat Tanah Kepada wartawan, Andi Darwin R Rangreng SH, Selasa, 17/11/2026 di Makassar , ia menyampaikan bahwa Tanah seluas ±52 hektare, atau sekitar 520.000 meter persegi, dalam dokumen …
dito
14 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) adanya dugaan potensi celah korupsi dan ketidakwajaran anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada Program Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 ini. Terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Sabtu, 14/11/2026 di Jakarta, Ia mengatakan bahwa pihaknya …
dito
13 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan temuan BPK mengenai adanya kasus dugaan yang berpotensi mark-up dan penyimpangan dalam pengadaan jasa sertifikasi halal di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Kepada wartawan, Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Poros Rawamangun, Jumaat, 13 November 2026 di Jakarta, ia mengungkapkan bahwa dari temuan BPK tersebut, di duga Proyek …
dito
11 Nov 2026
NasionalPos.com, Jakarta- Dari informasi yang di dapat, yang menyebutkan adanya kegaduhan di internal tubuh Yayasan Trisakti, yang di duga terjadi upaya klaim atau perampasan Asset Milik Yayasan Trisakti oleh Pihak Ainun Na’im. Terkait dengan kondisi tersebut, maka pihaknya menyikapi hal itu dengan menyampaikan surat terbuka ke masyarakat dan civitas akademika, demikian yang di sampaikan …
21 Nov 2024 2.619 views
NASIONALPOS.com II Banyuwangi, 20 November 2024 – Kasus penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan media Tribunnews kembali terjadi. Kali ini, pelaku yang diduga bernama Noviar Arya Putra, bersama dengan kontak bernama Tiara, berhasil menipu korban melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini mengarah pada ancaman penyebaran video asusila yang direkam secara video call (VC). …
19 Sep 2025 2.024 views
Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sukses digelar di Aula Kantor Camat Lengayang pada Kamis (18/9) siang. Acara tersebut dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan antar sesama insan pencak silat. Muskab kali ini …
28 Jul 2025 1.766 views
NasionalPos.com, Jakarta- Koperasi Merah Putih, sebuah gerakan ekonomi berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Koperasi ini sungguh sungguh sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bertinggal di wilayah pedesaan, dan bahkan bisa mengurangi ketergantungan pada tengkulak serta rentenir, demikian di sampaikan Faris Galuh Pratama Koordinator Gerakan Masyarakat Berdikari …
17 Mei 2022 1.750 views
NasionalPos.com, Depok– Diperoleh informasi yang menyebutkan bahwa Pangdivif 1 Kostrad yang baru, Brigjen TNI Bobby Rinal Makmun sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya menggantikan Mayjen TNI Dedy Kusmayadi akan masuki masa Pensiun, secara resmi di lantik langsung oleh Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam suatu upacara serah terima jabatan (Sertijab) …
23 Jul 2025 1.657 views
NasionaPos.com, Jakarta- Diperoleh informasi yang menyebutkan adanya indikasi oknum Kementerian Perhubungan RI yang di duga menciptakan suasana tidak kondusif untuk menyelesaikan permasalahan di kalangan ojol, Sinyalemen itu nampak ketika bakal di gelar nya FGD yang di laksanakan oleh Kementerian Perhubungan RI yang nampak nya mengundang para pihak yang selama ini berkaitan erat dengan permasalahan …
09 Jul 2025 1.608 views
NasionalPos.com, Jakarta- Totok Ketua Forum Mahasiswa Jakarta Peduli Perumahan Rakyat, kepada wartawan, ia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi telah terjadi kekerasan itu terjadi bukan hanya sekali, namun berulang kali dialami warga pemilik dan penghuni Rusunami Gading Nias Residence, Kelapa Gading (hanya sekitar 10% warga sesuai klaim dari Pengurus PPPSRS), dan nampaknya kejadian itu sudah berlangsung …
31 Okt 2024 1.396 views
Banyuwangi – Nasionalpos.com ll Gerah terhadap pemberitaan yang menyudutkan Muhammad Murni (35) warga Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kab Banyuwangi dengan judul berita ” Aksi Koboy Warga Todong Menggunakan Senpi Ke Jukir” menggelar jumpa pers dengan beberapa awak media di Banyuwangi . Jumpa pers itu di geber , Kamis (31/10/2024) siang di warung Mbok Judges …



Comments are not available at the moment.