Jokowi Diingatkan Ancaman Kemiskinan Bertambah Akibat Inflasi Tinggi

- Editor

Kamis, 7 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri memproyeksikan jumlah orang miskin akan semakin bertambah. Hal itu akibat tingginya inflasi yang disebabkan harga pangan melonjak

“Akan ada legacy yang hilang kalau inflasi tinggi jumlah orang miskin akan double digit lagi. Padahal, Pak Jokowi mau menghilangkan kemiskinan ekstrem,” ungkap Faisal di acara diskusi online, Kamis (7/4/2022).

Faisal menjelaskan, tingkat kemiskinan sangat mungkin meningkat saat inflasi tinggi karena porsi pengeluaran 20 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah hanya untuk membeli bahan makanan. Data yang dikantonginya, 64 persen pengeluaran masyarakat miskin habis untuk beli makanan.

Namun, berbeda dengan 20 persen masyarakat kaya yang porsi pengeluaran untuk belanja bahan pangan cuma 39,22 persen. Sementara saat ini, harga beberapa komoditas pangan tengah naik, seperti minyak goreng, tempe, dan lainnya.

“Sehingga kalau (harga) pangannya bergejolak, itu pengaruhnya ke rakyat miskin akan besar dan memunculkan tensi sosial atau gejolak sosial,” jelas Faisal.

Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono bahwa ancaman peningkatan kemiskinan akan terjadi bila inflasi tinggi berlangsung dalam jangka panjang.

Menurutnya, inflasi tinggi akan mengerek beban pengeluaran masyarakat dan menekan daya beli, khususnya bagi masyarakat miskin.

Baca Juga :   Hasil Pertemuan FMM G20 Sebagai Langkah Meretas Perdamaian Dunia, Patut Diapresiasi

“Berikutnya yang dipastikan terjadi kalau inflasi tidak bisa dikendalikan dalam jangka panjang, kemiskinan akan meningkat. Karena kalau kita lihat garis kemiskinan terbesar karena makanan,” jelasnya.

Dampak inflasi tinggi, lanjut Margo, akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Sebab, konsumsi rumah tangga menyumbang 54 persen bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, biaya produksi akan meningkat. Sementara, jumlah produksi justru bisa menurun. Akibatnya, bisa mengerek tingkat pengangguran.

“Kalau output perekonomian berkurang, salah satu potensinya adalah pengurangan tenaga kerja dan itu berarti ada banyak pengangguran,” tutupnya. (*)

 

 

 

Loading

Berita Terkait

BI Tidak Sendiri, Ada Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kendalikan Inflasi
Pertumbuhan Premi Terbesar BRI Insure Raih Penghargaan
Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban
BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal
KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK
Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional
Tak Hanya Ormas Keagamaan, Masyarakat Sekitar Perlu Kecipratan Hasil dari Konsesi Tambang
Kebijakan Terkait IUP Untuk Ormas Di dukung PB Mathla’ul Anwar

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 19:48 WIB

BI Tidak Sendiri, Ada Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kendalikan Inflasi

Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:27 WIB

Pertumbuhan Premi Terbesar BRI Insure Raih Penghargaan

Selasa, 18 Juni 2024 - 19:49 WIB

Dharma Jaya Catatkan Penjualan 1.800 Ekor Sapi Kurban

Senin, 17 Juni 2024 - 20:56 WIB

BEI-Nasdaq Kerja Sama Perkuat Teknologi Pasar Modal

Sabtu, 15 Juni 2024 - 20:41 WIB

KemenKopUKM Tingkatkan Layanan Pendampingan Hukum Bagi Pelaku UMK

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:41 WIB

Distribusi Beras Sebaiknya Gandeng Warung Tradisional

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:56 WIB

Tak Hanya Ormas Keagamaan, Masyarakat Sekitar Perlu Kecipratan Hasil dari Konsesi Tambang

Sabtu, 8 Juni 2024 - 21:56 WIB

Kebijakan Terkait IUP Untuk Ormas Di dukung PB Mathla’ul Anwar

Berita Terbaru

daerah

Akurasi Data Pemilih Pilkada DKI Jakarta

Senin, 24 Jun 2024 - 19:20 WIB