KABINET GEMUK BAKAL HADAPI TANTANGAN TRANSFORMASI MENUJU INDONESIA EMAS ATAU CEMAS??

NasionalPos.com, Jakarta-  Masih terkait dengan performance Kabinet Merah Putih di bawah Kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang baru beberapa hari lalu dibentuk, dan masih saja mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh akademisi, tokoh politik dan juga pendapat dari seorang pengamat politik, salah seorang diantaranya adalah Dr Kristiya Kartika pengamat politik, kepada wartawan, ia mengatakan  pada prinsipnya diyakini bahwa setiap penyusunan Kabinet Baru, didahului kajian mendalam atas program-program yang mendesak sebagai program prioritas  yang  perlu segera ditangani.

“Demikian juga dengan “Kabinet Merah Putih”. Inventarisasi Permasalahan  mendesak pasti di antisipasi secara prioritas dengan menugaskan pihak-pihak yang kapabel. Lebih bagus lagi jika kapabilitas tersebut didukung oleh pengalaman serta jaringan individual atau tokoh disektor politik, ekonomi dan kutural,”ucap Dr Kristiya Kartika kepada NasionalPos.com, Rabu, 23/10/2024 di Jakarta.

Yang tentunya, Lanjut Dr Kristiya, sesuai dengan Strategi dasar Pemerinrah melalui Kabinet dalam menyelesaikan permasalahan yg ada atau peningkatan kualitas dan kuantitas program yg masuk dalam kriteria sangat strategis bahkan  “darurat”, adapun Permasalahan yang bisa dianggap strategis atau darurat antara lain di bidang Sosial-ekonomi, yakni untuk mengatasi realitas terjadinya “deflasi” saat ini, hingga menyebabkan minimnya perputaran keuangan berakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini memicu minusnya daya jual produk tertentu yang merupakan akibat rendahnya daya beli konsumen. Jika keadaan ini berlangsung lama, bukan mustahil lahir keadaan rendahnya Gross Domestic Bruto (GDP), dan akibatkan impact lainnya pertumbuhan ekonomi rendah.

Akibat lebih lanjut, jika tidak diimbangi oleh langkah strategis, akan melahirkan ketimpangan ekonomi menyeluruh karena besarnya program resmi Pemerintah yg membutuhkan dana besar, sementara penbiayaan program-program tersebut harus dan pasti mengandalkan APBN dengan menitikberatkan pendapatan negara dari pembayaran pajak Masyarakat (sekitar >70 %).

“Sementara kemampuan masyarakat untuk membayar pajak, baik keluarga maupun korporasi bisnis, rendah. Jalan keluar alternatif yang nampaknya tidak bisa dihindarkan adalah menambah hutang Luar Negeri. sehingga Kabinet mutlak harus bekerja keras dengan melakukan program peningkatan produktivitas masyarakat (keluarga maupun korporasi bisnis), dengan menciptakan kebijakan2 strategis yg terkait dengan mengkaitkan program pertanian agar terjadi swasembada pangan dll.”tukas Dr Kristiya Kartika yang juga mantan Ketua Presidium Pusat GMNI selama dua periode di Era Orde Baru.

Serta, sambung Dr Kristiya Kartika,  juga harus mengkaitkan dengan intensifikasi aspek industrialisasi yang harus mengoptimalkan upaya,  guna menghasilkan nilai tambah dan nilai lebih dari  kekayaan alam baik diatas maupun dibawah permukaan alam. agar mampu mengurangi hutang LN. Meski aspek tersebut. mutlak harus disertai program perlindungan lingkungan alam dan lingkungan hidup, antara lain penghijauan.

Selain itu, menurut Dr Kristiya Kartika, di sektor Sosial-Politik, untuk mengantisipasi permasalahaan-2 ekonomi tersebut, maka aspek politik juga harus berdamai dengan masalah ekonomi dan perlindungan alam dan lingkungan hidup yg membutuhkan dana sangat besar dan membebani APBN. Misalnya, program politik yang membutuhkan pembiayaan sangat besar seperti Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pengendalian hasilnya, Rutinitas program politik untuk pengamanan yang tidak terkait dengan kepentingan Masyarakat. Program itu harus dikaji lagi aspek aplikasinya bagi kepentingan masyarakat luas, baik dari perspektif sangat besarnya biaya, bisa melahirkan konflik-konflik sosial serta keadilan sosial.

“Dampak hal lain yang telah terjadi sejak beberapa waktu lalu, disamping bangsa ini melalui Pemerintah/Kabinet masih  harus diatasi dalam jumlah yang beribu-ribu Trilyun Rupiah, juga menanggung beban sosio-kultural dengan telah terjadinya konflik-konflik yang merupakan akibat konflik-konflik kepentingan elite dalam Pemerintahan dan Kabinet.”kata Dr Kristiya Kartika.

Oleh karena itu, imbuh Dr Kristiya Kartika, keberadaan Kabinet Merah Putih memang harus kerja keras untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga dari sudut beratnya beban ekonomi, politik, sosial dan kultural nampaknya Kabinet sekarang memang harus cukup besar jumlah penanggungjawabnya. Disisi lain ada resiko ekonomi yang makin membengkak akibat membengkaknya kebutuhan-kebutuhan baik rutin maupun program2 Kabinet.

Dr Kristiya juga mengatakan bahwa kalau saat ini pemerintah memilih alternatif pembengkakan jumlah personil Kabinet, harus tetap dihargai dalam batas-batas tertentu. Kualitas profesionalitas dan leadership Personal dalam Kabinet, harus menjadi kriteria pertama dan utama. Meski disadari sebagai proses politik, personal Kabinet sengaja dipilih dengan pertimbangan utama akomodasi kepentingan berbagai komunitas strategis. Dalam bahasa yang populer, ada pula kepentingan akomodasi kepentingan politik yang dilandasi kebersamaan Koalisi.

IDEOLOGI, SOSIAL- KULTURAL.

“ Apabila di amati, perkembangan situasi kekinian, maka terdapat fenomena adanya Isu perbedaan yang  bukan mustahil bisa dianggap sebagai kondisi awal terjadinya perpecahan bangsa, adalah kenyataan  sebab makin besarnya/dominan pengaruh ideologi negara/bangsa lain, yang ditandai dengan banyaknya modal asing yg menguasai proses produksi sebagai sub-sistem dari penguasaan politik, ekonomi dan budaya asing, sehingga Ini semua menjadi tanggungjawab utama  bagi Pemerintah melalui Kabinet.” Tandas Dr Kristiya Kartika.

Ditambahkan oleh Dr Kristiya Kartika, maka tugas berat yang membutuhkan strategis lain dari Kabinet Merah Putih adalah meningkatkan produktivitas nasional disegala bidang dengan merubah pelaksanaan strategi nasional pendidikan yang utamakan aspek teknologi-ekonomi dengan tetap berlandaskan paradigma ideologi bangsa Pancasila.

Adapun Langkah kongkrit yg harus dilakukan,  menurut Dr Kartika, harus membatasi dan bahkan mesti di akhiri import bahan-bahan pangan, industri dan lainnya. Optimalkan manfaat tanah dan kekayaan alam Nusantara demi masyarakat yang berdimensi keluarga atau personal maupun komunitas bisnis nasional, serta di masa mendatang juga membatasi dan kalau mengakhiri ketergantungan terhadap modal asing, khususnya disektor produktif.

“Jangan obral import dari luar kebutuhan-kebutuhan bangsa ini. Utamakan penggunaan produksi yang dikerjakan oleh Rakyat dan usaha-usaha komunitas korporasi Indonesia sendiri, bahkan yang tidak boleh dilupakan, kita harus kembali kepada UUD 1945, dan  apabila perlu penyempurnaan harus langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat langsung, sehingga terbatas penyempurnaanya. “tegas Dr Kristiya Kartika

Adapun Konsekuensi logisnya, imbuh Dr Kristiya Kartika, maka harus ditinjau dan di rubah atau bahkan  ditiadakan prinsip “One Man One Vote” sebagai manifestasi prinsip demokrasi. Sehingga keberadaan Pilkada, Pemilu, Pilpres seperti yg diadakan selama ini, dikoreksi atau dihapuskan. Karena sesungguhnya ideologi Pancasila dalam demokrasi memilih prinsip “demokrasi perwakilan” bukan “demokrasi langsung” (One Man One Vote) yg selama ini telah dilaksanakan di bumi Nusantara, Demokrasi langsung adalah produk Ideologi Liberal dari negara atau bangsa-bangsa Barat, kemudian Dimanfaatkan oleh elite Warga Bangsa yang  berubah wajah menjadi Penganut Liberalisme serta yg kembali menyuburkan Feodalisme.

“ Muara semuanya terutama pada tercapainya kepentingan finansial dan keluarga besar dari oligarki kekuasaan, Jika Indonesia ingin menggapai Indonesia Emas di tahun 2045, maka semua itu harus dihentikan, jika masih ada dan bahkan tumbuh subur, maka yang terjadi adalah Indonesia cemas di tahun 2045 mendatang, dari apa yang sampaikan kepada anda, maka saya bisa simpulkan Kabinet Gemuk Bakal Hadapi Tantangan Tranformasi Menuju Indonesia Emas Atau Cemas?? Silahkan untuk di renungkan, Terima kasih” Pungkas Dr Kristiya Kartika, MSi