Home » Headline » KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi

KPK Tegaskan Predikat WTP Bukan Berarti Bersih Korupsi

dito 10 Jul 2024 223

NasionalPos.com, Jakarta-  KPK menegaskan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada sebuat instansi bukan berarti bersih dari korupsi. Hal itu dikatakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

“Jadi gini nih kalau WTP itu ya itu enggak ada urusan dengan korupsi. Artinya dia bukan mengukur korupsi gitu,” kata Pahala kepada wartawan di Jakarta,  Rabu (10/7/2024).

Pahala menerangkan, WTP didapatkan instansi jika instansi tersebut bisa mempertanggung jawabkan anggaran yang diberikan. Namun, korupsi masih bisa terjadi apabila proses lelang dan spesifikasi barang tersebut tidak sesuai dengan nominalnya.

“Misal 100 barang ada, nah ada dokumen oke berarti ini wajar 100. Tapi, apakah 100 ini ada suap atau underspek misalnya? itu bukan diperiksa sama BPK,” kata Pahala.

Baca Juga :  Jakarta Butuh 70 Ribu Titik CCTV, Antisipasi Tindak Kriminalitas

Pahala menegaskan, WTP hanya memastikan angka dalam anggaran tersebut wajar atau tidak. “Tapi wajar itu tidak menunjukkan bahwa ini bersih dari korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat WTP dari BPK RI. Presiden menegaskan WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan APBN yang baik dan transparan.

“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Cenderawasih, Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Baca Juga :  Buka Policy Fest 2023, Pemprov DKI Buka Peluang Kerja Sama Berbagai Pihak untuk Tangani Isu Perkotaan

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas kontribusinya yang signifikan dalam menjaga profesionalisme terkait pemeriksaan keuangan negara. Presiden turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global.

Mulai dari perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata. Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dengan inflasi yang tetap terjaga.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

PTUN Padang Nyatakan Gugatan Pilwana Kapuh Utara Tidak Diterima, Penggugat Dinilai Tak Memiliki Legal Standing

Primadoni,SH

30 Jul 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 17/G/2026/PTUN.PDG yang berkaitan dengan sengketa Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Putusan tersebut ditayangkan dilaman Informasi PTUN Padang, pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan informasi putusan yang dipublikasikan PTUN Padang, …

PMKRI CABANG JAKARTA PUSAT DIPERCAYA MENJADI TUAN RUMAH KONGRES XXXV DAN MPA XXXIV PMKRI TAHUN 2028

dito

29 Jul 2026

Nasionalpos.com, Ruteng-   Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat Sanctus Robertus Bellarminus resmi dipercaya menjadi tuan rumah Kongres XXXV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIV PMKRI Tahun 2028. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang dipimpin oleh Mandataris Terpilih Cristian A. D. Rettob, setelah forum memberikan kesempatan kepada …

x
x