Home » Headline » Kunjungi Kelurahan Pekojan, Pj. Gubernur Heru Berkomitmen Selesaikan Stunting di Jakarta

Kunjungi Kelurahan Pekojan, Pj. Gubernur Heru Berkomitmen Selesaikan Stunting di Jakarta

dito 11 Okt 2023 129

NasionalPos.com, Jakarta- Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi Kantor Lurah Pekojan dan menyaksikan kegiatan pemberian makanan untuk balita di Puskesmas Pembantu Pekojan 1, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu 11/10/2023.

Dalam kunjungannya tersebut, Pj. Gubernur Heru menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan permasalahan stunting di Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta terus mencari anak-anak yang terkena stunting. Kita akan segera menyelesaikannya,” kata Pj. Gubernur Heru.

Saat meninjau ke Puskesmas Pembantu Pekojan 1, Pj. Gubernur Heru mengatakan, dari sembilan anak yang mengalami stunting, lima di antaranya sudah lulus stunting. Dengan kata lain, mereka telah mendapatkan gizi yang baik. Sedangkan, empat anak lain dipastikan segera menyusul akan lulus stunting dengan penanganan pemberian gizi yang tepat.

Baca Juga :  Ikuti Mayoritas Bursa Saham Global, IHSG Ditutup Melemah Tipis

“Kita terus berikan intervensi agar bisa lulus stunting. Salah satunya, seminggu dua kali kita intervensi dengan memberikan makanan yang bergizi dan susu,” ujar Pj. Gubernur Heru.

Pj. Gubernur Heru memaparkan, dari total kasus stunting di seluruh wilayah Jakarta yang berjumlah 22.000 kasus, 9.000 kasus di antaranya sudah dituntaskan.

“Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23.000 kasus, dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13.000 kasus,” terang Pj. Gubernur Heru.

Baca Juga :  Susilo (Biru Voice): Peringatan Hari Air Sedunia 2025, Momentum Membangun Kesadaran Menjaga & Melestarikan Sumber Daya Air

Terkait dengan penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Pj. Gubernur Heru menerangkan, Pemprov DKI Jakarta terus bersinergi melalui program Jakarta Beraksi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting.

Pj. Gubernur Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga telah memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting.

Selain itu, dilakukan pula penguatan fungsi posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui Puskesmas dan Kelurahan kepada ibu hamil dan balita.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x