Home » Nasional » Lapas Kelas IIA Jember Laksanakan Skrining Napza Secara Serentak Di Seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Jatim

Lapas Kelas IIA Jember Laksanakan Skrining Napza Secara Serentak Di Seluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan Di Jatim

Eni 04 Jan 2025 138

 

 

JEMBER – nasionalpos.com ll Skrining Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) akan dilaksanakan secara serentak diseluruh Satuan Kerja Pemasyarakatan di Jawa Timur, termasuk Lapas Kelas IIA Jember. Untuk mempersiapkannya, pada Jumat (03/01/2025), Direktur Perawatan Keseharan dan Rehabilitasi, dr. Adhayani Lubis membuka secara resmi bimbingan teknis (Bimtek) bagaimana teknis pelaksanaannya. Dokter Gigi Madya, drg. Diana Firdaus mewakili Lapas Jember dalam bimtek tersebut.

Baca Juga :  Saatnya Pilih Rakyat Atau Benalu

“Dalam bimtek ini disampaikan perihal teknis pelaksanaan skrining Napza yang menggunakan instrumen ASIST (Alcohol, Smoking, dan Substance Involvement Screening Test), khususnya bagaimana kami di kesehatan memberikan skor atau nilai pada skrining” ungkap drg. Diana. Skrining tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari. “Masih belum ada kejelasan mengenai jumlah warga binaan yang akan diskrining, tapi skrining akan kami laksanakan di klinik” lanjut Diana.

Baca Juga :  BP Yayasan Trisakti Sampai kan Alasan Tolak Rencana Pemerintah Jadikan Usakti Berstatus PTN – BH

Agenda tersebut dilaksanakan sebagai langkah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dalam mencegah pelanggaran keamanan dan ketertiban khususnya penggunaan Napza. Selain itu, dibutuhkan pula komitmen dari petugas untuk tetap bekerja dengan berpedoman dengan aturan yang berlaku.(Humas)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

x
x