Home » Politik » Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Syamsul Bahri 11 Okt 2024 61

 

Nasionalpos.com ll Tangerang – Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang nomor urut 02, Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah janjikan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal masyarakat miskin. Hal tersebut, masuk kedalam program sosial peningkatan ekonomi kerakyatan dan daerah (PROSPEK).

Calon Bupati Tangerang nomor urut 02, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, untuk menciptakan Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Pihaknya memiliki gagasan yang bernama program sosial peningkatan ekonomi kerakyatan dan daerah, atau disingkat menjadi Prospek.

Didalam program tersebut, terdapat point dimana kedepan. Apabila dirinya bersama Intan Nurul Hikmah diberikan amanah untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, maka akan diberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal masyarakat kategori tidak mampu atau miskin.

“Selain pembebasan PBB. Kita juga akan tingkatkan insentif RT dan RW diseluruh Kabupaten Tangerang, ” kata Calon Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid kepada awak media, Jumat 11-10-2024.

Pembebasan PBB itu akan langsung dilakukan dalam 100 hari kerja, ketika Maesyal-Intan menjabat jadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Dengan dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang dinyatakan kurang mampu, dan dilihat berdasarkan NJOP wilayah tersebut.

Baca Juga :  48 Menteri dan 5 Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Resmi Dilantik Presiden Prabowo

“Jadi nanti kita lihat datanya terlebih dahulu, di Dinas Sosial. Mana saja yang layak dibebaskan pajak dan mana saja yang wajib pajak, ” katanya.

Lanjut pria yang biasa disapa akrab, Rudi Maesyal. Pembebasan PBB terhadap masyarakat miskin ini, sama saja halnya Pemerintah Daerah memberikan subsidi pajak, terhadap masyarakat. Sehingga, peningkatan PAD pun sangat diperlukan untuk melakukan subsidi pajak atau pembebasan pajak terhadap masyarakat miskin.

Maka dari itu, Maesyal-Intan juga akan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi kepada pertumbuhan investasi melalui optimalisasi penataan ruang.

Pasalnya, ketika pendapatan daerah tinggi, maka akan lebih mudah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Salah satunya, pembebasan pajak dan peningkatan insentif RT/RW di Kabupaten Tangerang.

“Kita pastikan. Kedepan juga pendapatan daerah akan kita tingkatkan, karena potensi pendapatan daerah di Kabupaten Tangerang cukup tinggi, ” katanya.

Baca Juga :  2.587 Kasus Tanah Adat Jadi Sorotan Mahfud MD Di Debat Cawapres Ke Dua

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menambahkan, dalam PROSPEK juga terdapat program bantuan sosial tunai untuk masyarakat yang dikategorikan kurang mampu atau miskin. Kata Intan, bantuan tersebut rencananya akan diberikan setiap bulan.

“Kita siapkan bantuan sosial tunai, untuk 5.000 KK kategori kurang mampu atau miskin di Kabupaten Tangerang,” tukasnya.

Intan juga mengatakan, pihaknya akan berusaha keras untuk mendorong UMKM di Kabupaten Tangerang, agar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang lebih meningkat. Bahkan, kata Intan apabila dirinya dan Maesyal Rasyid menjadi Bupati-Wakil Bupati Tangerang, dipastikan produk-produk UMKM di Kabupaten Tangerang akan mendapatkan spot disetiap minimarket seperti Alfamart ataupun Indomart.

“Akan kita dukung penuh UMKM di Kabupaten Tangerang. Bahkan, bagi yang memiliki potensi wiraswasta, tetapi terbentur modal. Akan difasilitasi, sehingga ekonomi kerakyatan dapat berjalan, ” tukasnya.

Red/S.Bahri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi; Polarisasi Agama: Retak yang Dipelihara (3 – End)

Dhio Justice Law

29 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Polarisasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Sering kali, ia dibentuk—lalu dipelihara. Dalam lanskap politik kontemporer, konflik jarang lahir dari ruang hampa. Ia dirancang melalui narasi, diperkuat oleh repetisi, lalu dilegitimasi oleh emosi kolektif. Di titik inilah agama menjadi variabel yang paling sensitif sekaligus …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

DPD Partai Hanura Jabar Gelar Musda 2026 di Bandung

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026 di Hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan No. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat Partai Hanura, Ketua DPD …

Partai Hanura Gelar Musda 2026 di Bandung, Fokus pada Regenerasi Kepemimpinan

Suryana Korwil Jabar

28 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026. Yang berlangsung di sebuah hotel Horizon, Jalan Lingkar Selatan, no. 121, Kota Bandung, Selasa (28/4/2026). Kegiatan lima tahunan ini di hadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, S.E., perwakilan pengurus pusat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

x
x