Home » Politik » Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Maesyal-Intan Janjikan Pembebasan Pajak Untuk Warga Kurang Mampu

Syamsul Bahri 11 Okt 2024 88

 

Nasionalpos.com ll Tangerang – Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang nomor urut 02, Moch. Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah janjikan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal masyarakat miskin. Hal tersebut, masuk kedalam program sosial peningkatan ekonomi kerakyatan dan daerah (PROSPEK).

Calon Bupati Tangerang nomor urut 02, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, untuk menciptakan Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Pihaknya memiliki gagasan yang bernama program sosial peningkatan ekonomi kerakyatan dan daerah, atau disingkat menjadi Prospek.

Didalam program tersebut, terdapat point dimana kedepan. Apabila dirinya bersama Intan Nurul Hikmah diberikan amanah untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, maka akan diberlakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal masyarakat kategori tidak mampu atau miskin.

“Selain pembebasan PBB. Kita juga akan tingkatkan insentif RT dan RW diseluruh Kabupaten Tangerang, ” kata Calon Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid kepada awak media, Jumat 11-10-2024.

Pembebasan PBB itu akan langsung dilakukan dalam 100 hari kerja, ketika Maesyal-Intan menjabat jadi Bupati dan Wakil Bupati Tangerang. Dengan dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang dinyatakan kurang mampu, dan dilihat berdasarkan NJOP wilayah tersebut.

Baca Juga :  Ahmad Sahroni Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR RI

“Jadi nanti kita lihat datanya terlebih dahulu, di Dinas Sosial. Mana saja yang layak dibebaskan pajak dan mana saja yang wajib pajak, ” katanya.

Lanjut pria yang biasa disapa akrab, Rudi Maesyal. Pembebasan PBB terhadap masyarakat miskin ini, sama saja halnya Pemerintah Daerah memberikan subsidi pajak, terhadap masyarakat. Sehingga, peningkatan PAD pun sangat diperlukan untuk melakukan subsidi pajak atau pembebasan pajak terhadap masyarakat miskin.

Maka dari itu, Maesyal-Intan juga akan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berorientasi kepada pertumbuhan investasi melalui optimalisasi penataan ruang.

Pasalnya, ketika pendapatan daerah tinggi, maka akan lebih mudah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Salah satunya, pembebasan pajak dan peningkatan insentif RT/RW di Kabupaten Tangerang.

“Kita pastikan. Kedepan juga pendapatan daerah akan kita tingkatkan, karena potensi pendapatan daerah di Kabupaten Tangerang cukup tinggi, ” katanya.

Baca Juga :  Cegah Lahirnya Koruptor, Mari Dukung Himbauan KPK, Hajar Serangan Fajar di Pemilu 2024

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menambahkan, dalam PROSPEK juga terdapat program bantuan sosial tunai untuk masyarakat yang dikategorikan kurang mampu atau miskin. Kata Intan, bantuan tersebut rencananya akan diberikan setiap bulan.

“Kita siapkan bantuan sosial tunai, untuk 5.000 KK kategori kurang mampu atau miskin di Kabupaten Tangerang,” tukasnya.

Intan juga mengatakan, pihaknya akan berusaha keras untuk mendorong UMKM di Kabupaten Tangerang, agar ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang lebih meningkat. Bahkan, kata Intan apabila dirinya dan Maesyal Rasyid menjadi Bupati-Wakil Bupati Tangerang, dipastikan produk-produk UMKM di Kabupaten Tangerang akan mendapatkan spot disetiap minimarket seperti Alfamart ataupun Indomart.

“Akan kita dukung penuh UMKM di Kabupaten Tangerang. Bahkan, bagi yang memiliki potensi wiraswasta, tetapi terbentur modal. Akan difasilitasi, sehingga ekonomi kerakyatan dapat berjalan, ” tukasnya.

Red/S.Bahri

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

TB.Massa Djafar: Ada Resiko Konflik Dibalik Jalan Soft Prabowo

Dhio Justice Law

04 Okt 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet dengan pendekatan politik lunak (soft approach). Langkah penataan ulang konfigurasi kekuasaan itu merupakan upaya menghindari konfrontasi terbuka menghadapi dinamika politik yang melibatkan figur-figur yang diasosiasikan dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan sebutan “Geng Solo”. Pengamat politik yang juga Ketua Program Studi …

40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x