Home » Headline » Masyarakat Dihimbau Kenali Gejala Awal Gangguan Ginjal Akut

Masyarakat Dihimbau Kenali Gejala Awal Gangguan Ginjal Akut

dito 09 Feb 2023 131

NasionalPos.com, Jakarta- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tengah meningkatkan kewaspadaan dan melakukan penyelidikan epidemiologi dalam kasus terduga Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPAPA) sejak Agustus 2022, hingga saat ini.

Setelah hampir tiga bulan tidak ditemukan kasus baru (terakhir kasus GGAPAPA dilaporkan 31 Oktober 2022), Dinas Kesehatan Provinsi DKI kembali menemukan dua kasus baru GGAPAPA, yaitu anak perempuan 13 bulan di Jakarta Timur pada 25 Januari 2023 dan anak perempuan 7 tahun di Jakarta Barat pada 26 Januari 2023.

Gangguan ginjal akut dapat terjadi akibat beberapa faktor, antara lain kondisi syok karena kekurangan cairan yang berat, kerusakan ginjal akibat infeksi, toksin, dan methanol, serta sumbatan saluran kemih pada tumor.

Saat ini Dinkes DKI Jakarta bersama lintas instansi dan para ahli masih mencari sumber penyebab GGAPAPA dalam kedua kasus tersebut. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan lebih waspada, dengan menjaga kesehatan keluarga sebagai upaya pertama pencegahan agar anak tidak terserang penyakit.

Baca Juga :  TPPU Hasbi Hasan, KPK Dalami Pembelian Rumah Mewah

“Orang tua diharapkan lebih disiplin utuk memakaikan masker kepada anak, menghindari orang sakit, menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Jika menemukan anak (terutama balita) demam, sebelum memberikan obat penurun panas, pahami tatalaksana (cara mengatasi) demam pada anak yang dapat dilakukan di rumah tanpa obat,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti di Jakarta, kepada awak media, Kamis 9/2/2023 di Jakarta.

Langkah awal yang bisa dilakukan orang tua jika anak demam adalah mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Dikatakan demam jika suhu tubuh mencapai 38°C atau lebih.

Jika anak mengalami demam, maka terlebih dahulu lakukan kompres dengan air hangat, hindari pemakaian baju berbahan tebal, penuhi kebutuhan cairan dengan memberikan cukup minum, terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan lengkap dengan gizi seimbang, dan hindari konsumsi obat-obatan golongan obat keras terbatas tanpa resep dokter.

Baca Juga :  Droupadi Murmu Presiden India Terpilih Wanita Pertama dari Komunitas Suku India

Selain itu, deteksi dini GGAPAPA dapat dilakukan dengan memantau jumlah dan frekuensi buang air kecil anak yang sedang sakit. Jangan abai jika anak tidak buang air kecil seperti biasanya.

Jika terjadi penurunan jumlah air seni dalam 24 jam atau bahkan sama sekali tidak buang air kecil (anuria) dalam 12 jam, segera datang ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Jangan tunggu sampai anak mengalami kondisi darurat seperti badan bengkak, kesadaran menurun, serta sesak nafas.

“Masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam melaporkan masalah-masalah kesehatan di lingkungannya yang memerlukan perhatian khusus dari petugas kesehatan Pemprov DKI Jakarta dengan melaporkannya melalui kader kesehatan, petugas puskesmas setempat atau kanal-kanal aduan yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta,” tandas Widyastuti.

Adapun untuk pertanyaan atau keluhan seputar gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak dapat disampaikan melalui nomor 0822 1388 8006 atau CRM Pemprov DKI Jakarta.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x