NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Mnteri yang suka impor barang akan dicopot .
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Awalnya, Jokowi geram karena masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan impor dari luar negeri. Saking jengkelnya, Jokowi bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Dirut yang masih melakukan impor.
“BUMN sampaikan ke Menteri BUMN dah ganti dirutnya. Ganti ngapain kita,” ujar Jokowi. Hal senada juga dikatakan Jokowi untuk menteri kabinetnya. Bahkan dirinya tidak segan-segan untuk mereshuffle menteri yang masih melakukan impor pengadaan barang. “Kementrian ya sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle udah saya itu,” tegas Jokowi.
Jokowi mengungkapkan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa begitu besar tahun ini. Rinciannya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan badan usaha milik negara (BUMN) Rp420 triliun.
“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.
Seharusnya, kata Jokowi, kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena, ekonomi RI akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya.
Dirinya mengaku heran karena masih terdapat kementerian atau BUMN yang membeli CCTV secara impor. Padahal, banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.
“Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujarnya.
Setelah itu, Jokowi menyentil seragam hingga sepatu tentara dan polisi yang juga beli dari luar negeri. Belum lagi pulpen hingga buku tulis yang juga masih berasal dari luar negeri.
“Jangan ini diteruskan, setop. Kalau semua beli produk dalam negeri maka lompat ekonomi kita,” katanya.
Tak sampai disitu, Jokowi juga menyoroti impor tempat tidur di rumah sakit dan alat kesehatan. Berkaitan dengan impor alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit ini, kejengkelan langsung ia arahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
“Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel,” katanya.
Begitupun, impor alat pertanian. Saat Jokowi menanam jagung di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dirinya menemukan traktor yang sebenarnya tidak berteknologi tinggi dibeli dari luar negeri.
“Alat mesin pertanian, traktor tak berteknologi tinggi saja impor, jengkel saya,” katanya.
Karena itu, ia menilai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah memang bodoh karena tak mau memakai produk dalam negeri dan UMKM.
“Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak tahu barang yang dibeli itu barang impor,” katanya.
“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang-kadang gimana toh? Aduh. Saya detilkan lagi, gregetan saya,” lanjutnya.
Bertolak dari itu, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung agar mengawasi produk impor yang masuk ke Indonesia.
“Saya minta Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri,” katanya.
Jokowi pun meminta Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, untuk mengikuti, mengawal, dan mengawasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia secara serius. (*)
