Home » Politik » Menteri Yang Suka Impor Barang Terancam Direshuffle

Menteri Yang Suka Impor Barang Terancam Direshuffle

Dhio Justice Law 25 Mar 2022 141

NasionalPos.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Mnteri yang suka impor barang akan dicopot .

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Awalnya, Jokowi geram karena masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan impor dari luar negeri. Saking jengkelnya, Jokowi bahkan dua kali melarang peserta yang hadir di ruangan itu untuk tepuk tangan saat dirinya menyampaikan pengarahan.

Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Dirut yang masih melakukan impor.

“BUMN sampaikan ke Menteri BUMN dah ganti dirutnya. Ganti ngapain kita,” ujar Jokowi. Hal senada juga dikatakan Jokowi untuk menteri kabinetnya. Bahkan dirinya tidak segan-segan untuk mereshuffle menteri yang masih melakukan impor pengadaan barang. “Kementrian ya sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle udah saya itu,” tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru atau made in Indonesia Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.

Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa begitu besar tahun ini. Rinciannya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan badan usaha milik negara (BUMN) Rp420 triliun.

Baca Juga :  Seminar Air Power HUT ke-76 TNI AU, Kasau : TNI AU Perlu Bangun Kekuatan Udara Berbasis Integrasi Data & Konektivitas

“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja (untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri), maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Seharusnya, kata Jokowi, kementerian dan BUMN tak perlu repot-repot mencari investor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Karena, ekonomi RI akan otomatis tumbuh jika seluruh anggaran pengadaan barang dan jasa ikut dirasakan oleh pelaku UMKM.

“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya.

Dirinya mengaku heran karena masih terdapat kementerian atau BUMN yang membeli CCTV secara impor. Padahal, banyak perusahaan lokal yang memproduksi barang tersebut.

“Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” ujarnya.

Setelah itu, Jokowi menyentil seragam hingga sepatu tentara dan polisi yang juga beli dari luar negeri. Belum lagi pulpen hingga buku tulis yang juga masih berasal dari luar negeri.

“Jangan ini diteruskan, setop. Kalau semua beli produk dalam negeri maka lompat ekonomi kita,” katanya.

Tak sampai disitu, Jokowi juga menyoroti impor tempat tidur di rumah sakit dan alat kesehatan. Berkaitan dengan impor alat kesehatan dan tempat tidur rumah sakit ini, kejengkelan langsung ia arahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga :  Di Peringatan 50 Thn Malari & HUT ke 24 Indemo, Muncul Tekad Bersama Last Battle for Democracy, Lawan Politik Dinasti!

“Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel,” katanya.

Begitupun, impor alat pertanian. Saat Jokowi menanam jagung di Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dirinya  menemukan traktor yang sebenarnya tidak berteknologi tinggi dibeli dari luar negeri.

“Alat mesin pertanian, traktor tak berteknologi tinggi saja impor, jengkel saya,” katanya.

Karena  itu, ia menilai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah memang bodoh karena tak mau memakai produk dalam negeri dan UMKM.

“Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti tidak sih? Jangan-jangan kita tidak kerja detail sehingga tidak tahu barang yang dibeli itu barang impor,” katanya.

“Uang-uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu kadang-kadang gimana toh? Aduh. Saya detilkan lagi, gregetan saya,” lanjutnya.

Bertolak dari itu, Jokowi memerintahkan Jaksa Agung agar mengawasi produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Saya minta Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri,” katanya.

Jokowi pun meminta Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, untuk mengikuti, mengawal, dan mengawasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia secara serius. (*)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

Ketika Meritokrasi Dipertanyakan dalam Pengangkatan Komisaris BUMN

Dhio Justice Law

29 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengangkatan komisaris pada perusahaan-perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan publik setelah muncul nama-nama yang memiliki kedekatan dengan figur publik maupun pejabat negara. Misalnya, pengangkatan Barry Tamin sebagai Komisaris Independen di PT Sarinah yang diketahui merupakan adik ipar dari Raffi Ahmad, serta sorotan terhadap pengangkatan Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x