Home » Nasional » daerah » Pemprov DKI Raih Penghargaan Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemprov DKI Raih Penghargaan Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dito 12 Des 2023 169

NasionalPos.com, Jakarta-  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Pemprov DKI Jakarta memperolah nilai 97 dan salah satu yang diapresiasi yakni upaya pengamanan aset melalui pensertifikatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah sebanyak 2.355 bidang pada enam wilayah.

“Itu menandakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah ada di zona tertinggi dan semua yang menggunakan aplikasi pada zona-zona tertentu sudah baik. Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD kita teruskan. Kalau sudah 97 tinggal tiga persen, dipertahankan sudah cukup bagus,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, usai menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa  12/12/2023.

Baca Juga :  Aksi Unras Forum P3SRS Nasional Di Balaikota, Ditolak Warga Apartemen Puri Kemayoran, Lantaran Diduga Memanipulasi Fakta dan Tendensius

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar peringatan Hakordia Tahun 2023 bertema ‘Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju’ di Istora Senayan pada 12-13 Desember. Serangkaian acara Hakordia Tahun 2023 dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Jokowi menyampaikan, sinergi semua pilar dalam pemberantasan korupsi perlu terus dibangun. Dia menilai, perbaikan sistem tata kelola dan pelayanan publik yang lebih baik harus segara diterapkan untuk mencegah terjadinya korupsi dan deteksi dini pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum (APH) maupun Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (KLPD).

“Cegah oknum-oknum agar tidak merusak dengan perbuatannya yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok, namun menghancurkan lembaga dan keadilan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, mari proaktif melaporkan kalau mengetahui adanya perbuatan korupsi atau mendapat ajakan untuk terlibat dalam perbuatan korupsi,” ungkap Jokowi.

Baca Juga :  Komitmen Transportasi Ramah Perempuan dan Anak Dicanangkan LRT Jakarta

Jokowi menegaskan komitmennya untuk penguatan KPK agar harapan masyarakat untuk Indonesia Emas 2045 dapat tercapai melalui sinergi dengan seluruh pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, akademisi dan penggiat anti korupsi.

Dia juga mengingatkan, strategi pemberantasan korupsi perlu dipertajam agar target-target pemberantasan korupsi dapat dicapai lebih cepat melalui penguatan regulasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Teknologi perlu digunakan secara lebih masif di seluruh sektor untuk memastikan pelayanan publik yang lebih cepat. Pemanfaatan teknologi informasi modern dalam pemberantasan korupsi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan menutup celah korupsi,” tegas Jokowi.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Primadoni,SH

09 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ,kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan reformasi hukum. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Pesisir Selatan memperoleh nilai 98,80 dengan predikat AA (Istimewa). Hasil penilaian tersebut menjadi gambaran atas pelaksanaan reformasi hukum yang berlangsung …

x
x