Home » Headline » Pengaduan KMCPN di respon Komisi III DPR RI

Pengaduan KMCPN di respon Komisi III DPR RI

dito 11 Okt 2023 224

NasionalPos.com, Jakarta Adanya dugaan keterlibatan sdr Kamal Bhojwani berkebangsaan India yang merupakan suami dari Karenina Maria Anderson tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis Ganja tersebut, disinyalir yang bersangkutan diduga melanggar pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi hingga saat ini, si Kamal Bhogjwani belum tersentuh hukum oleh aparat hukum,

Karena itulah, maka  Koalisi Masyarakat Cegah Penyalahgunaan Narkoba (KMCPN) mengadukan permasalahan tersebut ke  Komisi III DPR RI, kemudian gayung bersambutan pengaduan tersebut direspon oleh Komisi III DPR RI, demikian disampaikan Fatimah Shanza Koordinator Gerakan Mahasiswa Berantas  Narkoba yang juga tergabung di KMCPN kepada wartawan usai di terima Komisi III DPR RI, Rabu, 11/10/2023 di Ruang Rapat Komisi III DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta.

“Ya, baru saja kami di terima oleh Komisi III DPR RI, kami sampaikan terkait dengan kinerja pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut.”ungkap Fatimah Shanza

Menurut Fatimah Shanza, dugaan keterlibatan Si Kamal Bhogjawi suami Karenina Maria Anderson tersebut, yang diduga melanggar Pasal 131 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah menjadi perbincangan di kalangan Masyarakat, oleh karena itu kami terdorong untuk mengadukan permasalahan tersebut ke pihak Polres Metro Jakarta Selatan, yang menangani perkara Karenina Maria Anderson tersangka penyalahgunaan narkoba, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun dari Polres Metro Jakarta Selatan,

Baca Juga :  Terima Pin Emas, Kasad Ajak Insan Pers Tangkal Berita Hoaks

Begitu pula kami juga sudah melaporkan ke ditresnarkoba Polda Metro Jaya, dan bahkan ke Mabes Polri, namun sampai sekarang tidak ada tindaklanjut dari institusi Polri tersebut, sehingga pihaknya mengadukan permasalahan tersebut Komisi III DPR RI, dan ternyata sambutan dari komisi III DPR RI, sangat antusias menerima pengaduan dari pihak mereka, meskipun bukan pimpinan Komisi III DPR RI, dan hanya beberapa anggota dari komisi III DPR RI, tapi pihaknya sangat senang pengaduannya cepat di respon oleh pihak Komisi III DPR RI.

“ Ya, dari pertemuan tadi, dari komisi III DPR RI akan menindaklanjuti dengan mengkonfirmasikan langsung kepada Kapolri di saat nanti ada pertemuan dengan Kapolri, namun sebelum itu, mereka akan mengadakan rapat internal dan akan membentuk team untuk menelusuri masalah ini untuk croscek ke polres Jakarta Selatan dan juga ke Polda Metro Jaya.”tukas Fatimah.

Baca Juga :  Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Nah, lanjut Fatimah, untuk mengetahui sejauhmana perkembangan tindaklanjuti dari pengaduan tersebut, pihak Biro hukum dan pengaduan masyarakat DPR RI, yang hadir dipertemuan tersebut, memberikan saran agar dirinya bersama rekan-rekan KMCPN memantaunya dengan menggunakan aplikasi baru “Sidumas” yang dapat dipergunakan secara online, sehingga mempermudah unit terkait untuk memproses dan memantau progress dari aduan Masyarakat.

“Ya, intinya, pihak Komisi III DPR RI menerima pengaduan kami, dan bakal menindaklanjutinya karena menurut mereka, masalah yang kami adukan tersebut bukan hanya terkait dengan masalah kinerja Polri melainkan juga yang penting dari itu adalah mengenai penegakkan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang patut di tegakkan oleh aparat hukum.”pungkas Fatimah.

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
RUU Perampasan Aset Di Sorot Praktisi Hukum, Tekankan Kejelasan Kewenangan dan Pencegahan Penyalahgunaan

dito

01 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana kembali menjadi perhatian publik.   Kali ini, masalah tersebut di respon Praktisi hukum publik Andi Darwin R. Ranreng, yang kemudian kepada wartawan, ia mengatakan bahwa regulasi tersebut perlu dirumuskan secara komprehensif agar benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. …

Hasil Musyawarah AHWA Pilih KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin) sebagai Ketum PBNU masa khidmat 2026-2031, Muktamar NU Di Tutup Presiden Prabowo Subianto

dito

31 Agu 2026

NasionalPos.com, Jombang- Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima calon kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).   Kelima kandidat akan diajukan ke Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar untuk mendapatkan izin tertulis dan selanjutnya diputuskan ke Ahlul Halli Wal Aqdi, Senin (31/8/2026).   Kelima nama tersebut sesuai dengan …

Investasi Masa Depan Jadi Lebih Mudah, Aman, dan Terjangkau, BRI Dorong Nasabah Manfaatkan Fitur Emas di Qita.

- Banyuwangi

30 Agu 2026

Banyuwangi, Nasionalpos.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Melalui aplikasi super (super apps) Qita, BRI dengan aplikasinya Qita mempermudah nasabah dalam mengelola keuangan serta investasi jangka panjang, salah satunya dengan cara layanan investasi emas digital yang praktis, mudah, aman, dan terjangkau. …

Harapan Warga Nahdliyyin, Muktamar ke-35 NU dan Kesiapan NU Songsong Indonesia Emas 2045

dito

29 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- NU adalah organisasi yg didirikan oleh Para Ulama kharismatik diantara Muassis yg waro adalah Hadrotusy Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, setiap diadakan Muktamar pasti banyak manfaat yg dihasilkan, disamping mengevaluasi masa khidmat 5 th terakhir, membuat Program strategis 5 th kedepan, dan Rekomendasi unt semua yg terkait dengan keumatan,   Sedangkan manfaat utama Muktamar …

Ratusan Buruh FPE KSBSI Gelar Aksi Unras di Kantor Pusat PT. NNI, Tolak PHK Sepihak dan Union Busting

dito

28 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Ratusan orang Massa pekerja/buruh dari Federasi Pertambangan Dan Energi filiasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI), menggelar aksi demo di Kantor PT. Nadesico Nickel Industry (NNI), di Gedung Noble House, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat , 28/8/2026.   Aksi demo tersebut dilatar belakangi, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, yang dilakukan …

Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Rakernas JKPI XII di Ternate

Andi Ledi Lubuk Linggau

28 Agu 2026

NASIONALPOS.COM – Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) XII di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (28/8/2026). Rakernas yang mengusung tema “Penyusunan Kebijakan dan Memperkuat Kolaborasi Dalam Pelestarian Kota Pusaka Secara Berkelanjutan” tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos. Baca Juga :  …

x
x