Home » Headline » Pengamat : Dukung Kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bongkar Trotoar & Jalur Sepeda Penyebab Kemacetan Lalin di Jakarta

Pengamat : Dukung Kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bongkar Trotoar & Jalur Sepeda Penyebab Kemacetan Lalin di Jakarta

dito 17 Apr 2023 208

NasionalPos.com, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta menutup putaran balik (u-turn) dan membongkar trotoar atau jalur pedestrian dan jalur sepeda di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, Kebijakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tersebut, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan warga Jakarta, salah seorang diantaranya adalah Pengamat Sosial dan Perkotaan  Drs. Primus Wawo, MSi.

Saat ditemui wartawan, ia mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tersebut, pasalnya keberadaan  jalur pedestrian atau trotoar serta lajur sepeda di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan tersebut, justru menyebabkan semakin parahnya kemacetan arus lalu lintas di Kawasan tersebut, selian itu, dirinya juga mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk membuat  desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya. Sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus,

Baca Juga :  Di India Open 2024, PBSI Targetkan Team Indonesia Raih Prestasi Lebih Baik

“Bukan seperti sekarang ini, Trotoar dan lajur sepeda telah menyerobot jalan mobil dan motor, wajar dibongkar. “ungkap Primus kepada NasionalPos.com, Senin 17/4/2023 di Jakarta.

Menurut Primus, dari hasil pengamatannya bahwa pembangunan jalur pedestrian dan sepeda di era Gubernur Anies Baswedan, diduga tidak melalui kajian yang matang, sehingga bukan hanya memunculkan permasalahan baru yakni semakin bertambahnya kemacetan arus lalu lintas, melainkan juga bukan merupakan kebutuhan prioritas warga Jakarta, sehingga terkesan pemborosan penggunaan dana APBD dikarenakan minim manfaatnya,

“Harusnya ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet, agar tidak memboroskan anggaran atau menghamburkan uang rakyat, mestinya program itu terarah dan terukur.” kata Primus.

Baca Juga :  Dukung Penangkapan ASN Diduga Teroris, Sekjen Kemenag Tekankan Azas Praduga Tak Bersalah

Primus pun mengkritik kebijakan pembuatan jalur sepeda tersebut, mestinya juga dilihat berapa banyak orang Jakarta yang menggunakan sepeda, kalau warga Jakarta minim sekali yang pake sepeda, buat dibuatkan jalur khusus, yang justru mempersempit jalur lalu lintas yang banyak dilalui pengguna moda transportasi lainnya.

“Saya sangat setuju, dan mendukung kebijakan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut, yang bukan hanya di Kawasan tersebut, tapi semua Kawasan di Jakarta ini, agar Jakarta terbebaskan dari kemacetan arus lalulintas.”pungkas Primus.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x