Home » Headline » Pengamat : Dukung Kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bongkar Trotoar & Jalur Sepeda Penyebab Kemacetan Lalin di Jakarta

Pengamat : Dukung Kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bongkar Trotoar & Jalur Sepeda Penyebab Kemacetan Lalin di Jakarta

dito 17 Apr 2023 137

NasionalPos.com, Jakarta- Pemprov DKI Jakarta menutup putaran balik (u-turn) dan membongkar trotoar atau jalur pedestrian dan jalur sepeda di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan tersebut, Kebijakan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tersebut, mendapat tanggapan dari berbagai kalangan warga Jakarta, salah seorang diantaranya adalah Pengamat Sosial dan Perkotaan  Drs. Primus Wawo, MSi.

Saat ditemui wartawan, ia mengatakan sangat mengapresiasi kebijakan Pj Gubernur Heru Budi Hartono tersebut, pasalnya keberadaan  jalur pedestrian atau trotoar serta lajur sepeda di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan tersebut, justru menyebabkan semakin parahnya kemacetan arus lalu lintas di Kawasan tersebut, selian itu, dirinya juga mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk membuat  desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya. Sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus,

Baca Juga :  Puncak Acara HKB 2023, Kepala BNPB : Simulasi dan Latihan Jadi Upaya Seumur Hidup dalam Penanggulangan Bencana

“Bukan seperti sekarang ini, Trotoar dan lajur sepeda telah menyerobot jalan mobil dan motor, wajar dibongkar. “ungkap Primus kepada NasionalPos.com, Senin 17/4/2023 di Jakarta.

Menurut Primus, dari hasil pengamatannya bahwa pembangunan jalur pedestrian dan sepeda di era Gubernur Anies Baswedan, diduga tidak melalui kajian yang matang, sehingga bukan hanya memunculkan permasalahan baru yakni semakin bertambahnya kemacetan arus lalu lintas, melainkan juga bukan merupakan kebutuhan prioritas warga Jakarta, sehingga terkesan pemborosan penggunaan dana APBD dikarenakan minim manfaatnya,

“Harusnya ada pembuatan konsep bahwa pembuatan trotoar bisa efektif dan tidak membuat macet, agar tidak memboroskan anggaran atau menghamburkan uang rakyat, mestinya program itu terarah dan terukur.” kata Primus.

Baca Juga :  Soal Eksploitasi Driver Online, Jokowi dan PDI-P jangan Lari Dari Tanggung jawab Sejarah

Primus pun mengkritik kebijakan pembuatan jalur sepeda tersebut, mestinya juga dilihat berapa banyak orang Jakarta yang menggunakan sepeda, kalau warga Jakarta minim sekali yang pake sepeda, buat dibuatkan jalur khusus, yang justru mempersempit jalur lalu lintas yang banyak dilalui pengguna moda transportasi lainnya.

“Saya sangat setuju, dan mendukung kebijakan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut, yang bukan hanya di Kawasan tersebut, tapi semua Kawasan di Jakarta ini, agar Jakarta terbebaskan dari kemacetan arus lalulintas.”pungkas Primus.

 

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Dewas KPK Diminta Selidiki dan Klarifikasi Tudingan Terhadap Faisal Assegaf

Dhio Justice Law

18 Apr 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Barang bukti disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan aktivis Faisal Assegaf terkait kasus dugaan korupsi di Direktorat Jendral Bea Cukai terus menuai polemik. Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof, TB Massa Djafar mengungkapkan kekawatirannya terhadap KPK yang dicurigai publik telah diintervensi kekuatan politik untuk membungkam kelompok sipil …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Pengamanan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Libatkan Komunitas Lintas Agama

Hery

21 Mar 2026

Bekasi,NasionalPos — Pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Izzatul Islam, kawasan Grand Wisata, berlangsung khidmat dan aman berkat dukungan pengamanan dari komunitas lintas agama yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata (FPKUB GWS). Sejak pagi hari, ratusan jamaah telah memadati area masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Ied. Di …

FK REPNUS Dukung Gerakan Pilah Sampah Jakarta, Dorong Peran Strategis Pasar Jaya dalam Pengolahan Sampah Terpadu

dito

17 Mar 2026

Nasional pos.com, Jakarta- Ketua Umum Forum Kekeluargaan Relawan Pemuda Nusantara (FK REPNUS), Faisal Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah secara mendasar. Hal ini merespons ajakan Gubernur DKI Jakarta yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan memilah sampah dari sumbernya. Faisal Nasution menegaskan bahwa persoalan sampah …

Di duga RHS Bidak Untuk Degradasikan Perlawanan Roy Suryo dkk

dito

17 Mar 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan pemberitaan tentang pertemuan Rismon Haloloan Sianipar dengan Joko Widodo mantan Presiden ke 7 di Solo dan juga bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian di lanjutkan dengan pernyataan Rismon memohon maaf berkaitan dengan keterlibatan diri nya atas kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi tersebut . Tentunya informasi tersebut mengundang …

x
x