Home » Ekonomi » Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

dito 23 Des 2023 213

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.

“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu 23/12/2023 di Jakarta.

Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan). Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar,

Baca Juga :  Update Data Corona (12/4/2022) Jumlah Pasien Positif 6.035.358 Orang dan Meninggal 155.717 Orang

Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.

“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.

Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut. Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Baca Juga :  Bangun Food Bank, Prabowo: Tak Boleh ada yang Sulit Gizi di Indonesia

“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.

Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024. “Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

Dosen Dipecat Laporkan Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Naim ke Polda Metro Jaya

dito

11 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta –  Berangkat dari persoalan PHK sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon, yang di duga dilakukan oleh pihak Universitas Trisakti dan di dukung oleh Yayasan Trisakti pimpinan Ainun Na’im terhadap seorang dosen senior berinisial NIS, dengan alibi tidak dibayarkannya hak tersebut di karenakan yang bersangkutan masih dikategorikan sebagai calon dosen tetap selama 2015-2025, Serta …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

x
x