Home » Ekonomi » Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

Pengamat: Implikasi Pengelolaan Keuangan PTDI Bermasalah, Pembayaran Gaji Karyawan Dicicil

dito 23 Des 2023 159

NasionalPos.com, Jakarta- Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menuding ada permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Perusahaan pelat merah itu terpaksa mencicil gaji karyawannya pada November 2023 akibat masalah arus kas (cash flow) perusahaan.

“PTDI mengalami kondisi likuiditas kering. Mungkin ada proyek (alutsista) yang bermasalah karena pengeluaran modal atau capital expenditure (capex) besar dan menghabiskan cash flow,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu 23/12/2023 di Jakarta.

Untuk mengamankan cash flow, PTDI diminta mempercepat proses tagihan ke instansi milik negara terkait belanja alutsista. Lalu, Toto menambahkan, soal piutang jatuh tempo yang belum tertagih, bisa dimintakan fasilitas anjak piutang ke kalangan institusi keuangan (perbankan). Sebagai alternatif untuk menanggulangi proyek dengan capex besar,

Baca Juga :  Di Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2023, Dikerahkan 2450 Personel Gabungan Pengamanan

Toto menyarankan agar PTDI bisa mengundang mitra investor lain untuk bergabung. Syaratnya proyek tersebut harus cukup menarik di mata investor strategis.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyoroti masalah PTDI berkaitan dengan keberpihakan pemerintah terkait penggunaan alutsista dalam negeri. Selama ini, katanya, pemerintah masih asik impor untuk belanja alutsista.

“Keberpihakan pemerintah untuk mendukung ekosistem industri pertahanan dalam negeri yang kita pertanyakan,” ucapnya.

Menurutnya, jika holding BUMN industri pertahanan yakni Defence Industry Indonesia (Defend ID), menjadi pelaku utama dalam ekosistem industri pertahanan nasional, maka permasalahan arus kas perusahaan BUMN tidak berlarut-larut. Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero), PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia.

Baca Juga :  Pangan Murah Keliling di RPTRA Kecapi Di Tinjau PJ Gubernur

“Negara harus menjamin dan mendukung bisnis ini sehingga kedaulatan negara bisa tegak, tidak seperti sekarang yang bergantung pada utang dan alutsista produksi luar negeri,” beber Yunus.

Ia pun mencatat anggaran di Kementerian Pertahanan di 2023 mencapai Rp321,4 triliun dan naik menjadi Rp387,24 triliun di 2024. “Jika 10% saja dari total anggaran tersebut untuk dibelanjakan mendukung industri pertahanan nasional maka tidak akan masalah seperti di PTDI,” tegasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Negara di Era Perang Narasi; Polarisasi Agama: Retak yang Dipelihara (3 – End)

Dhio Justice Law

29 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Polarisasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Sering kali, ia dibentuk—lalu dipelihara. Dalam lanskap politik kontemporer, konflik jarang lahir dari ruang hampa. Ia dirancang melalui narasi, diperkuat oleh repetisi, lalu dilegitimasi oleh emosi kolektif. Di titik inilah agama menjadi variabel yang paling sensitif sekaligus …

Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan Talk show Sastra Di Gelar Jaker Kudus

dito

29 Apr 2026

NasionalPos.com, Kudus- Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) Kabupaten Kudus menggelar diskusi/talkshow sastra bertajuk “Sastra Untuk Negeri” dalam rangka memperingati Bulan Puisi 2026, Sabtu (25/4/2026), di Sidji Coffee, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus.   Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mengangkat Tema Sastra (Puisi) Untuk Negeri Sub tema “Menemukan Makna Dalam Setiap Karya”   Serta …

Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

Tantangan Menteri Pertahanan RI ditengah Isu Agama dan Konflik Papua

Dhio Justice Law

22 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera)   NasionalPos.com, Jakarta – Beberapa hari terakhir, negeri tercinta ini dihadapkan pada isu sensitif soal agama dan masalah konflik Papua . Jika pemerintah salah atau abai dalam menangani hal tersebut, maka kedaulatan NKRI taruhannya. Ironisnya, isu agama dan kondisi Papua mencuat di tengah konflik global akibat perang Iran Vs …

x
x