Pengamat : Megawati SP Harus Menjadi Lokomotif Pengusutan Kejahatan Pilpres 2024 Melalui Hak Angket DPR RI

NasionalPos.com, Jakarta-  Ganjar Pranowo, dalam rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Jakarta, menegaskan pentingnya penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024,

Sontak saja usulan Ganjar tersebut mengundang respon dari masyarakat, terutama dari kalangan politisi maupun kalangan aktivis pro demokrasi, salah seorang diantaranya adalah Agus Yohanes seorang aktivis pro demokrasi .

Kepada awak media yang menghubunginya, ia mengatakan bahwa hak angket merupakan jalan terbaik mengungkap dugaan kecurangan Pemilu ketimbang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena, di MK ada paman Gibran Rakabuming Raka, yakni Anwar Usman, sehingga sangat tidak mungkin kejahatan pemilihan presiden yang terindikasi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif ini di bawa ke ranah Mahkamah Konstitusi.

“Ini bukan sengketa pemilu, tapi sudah mengarah pada terjadinya kejahatan pemilu, sehingga juga nggak layak dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi di bawa ke DPR sebagai representasi rakyat yang punya hak pengawasan terhadap berbagai hal yang berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara.”ungkap Agus Yohanes yang juga Pengamat Sosial Politik.

Menurut Agus Yohanes, kejahatan pilpres 2024 ini nampaknya terstruktur artinya pelaku berada dalam struktur yang melakukan kejahatan, misalnya adanya dugaan cawe-cawe Jokowi dalam memenangkan salah satu pasalon secara terselubung melalui politisasi bansos, Kemudian kejahatan pilpres sistematis artinya keluar dalam bentuk kebijakan, misalnya adanya pembiaran pejabat negara yang melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sedangkan kejahatan pilpres ini berlangsung massif,

indikasinya jelas yakni dengan adanya kejahatan mark-up suara sampai ratusan dan melebihi jumlah pemilih pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang menguntungkan pasalon 02 di aplikasi si Rekap oleh KPU, dan ini tidak hanya pada satu TPS saja melainkan ribuan TPS.

“Selain itu, saya juga mendapatkan informasi dari Imparsial yang menemukan sebanyak 121 kasus kecurangan pemilu selama penetapan capres-cawapres 13 November-5 Februari 2024, sejumlah 121 masalah kecurangan pemilu ini dilakukan dengan 31 kategori tindakan penyimpangan aparatur negara di berbagai level dan tingkatan, ini semua bukan lagi kecurangan tapi sudah mengarah pada kejahatan pilpres 2024.”tukas Agus Yohanes.

Oleh karena itu, lanjut Agus Yohanes, yang bisa membongkar dan mengusut tuntas kejahatan pilpres tersebut, hanya melalui Hak Angket DPR RI, atau Pansus Hak Angket DPR RI, sebab jika hak Angket efektif berjalan, maka DPR RI bisa memanggil Presiden sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pilpres 2024 dan juga KPU sebagai Pelaksana, Bawaslu sebagai wasit, semua itu dapat di usut mengenai mengapa terjadi kejahatan Pilpres, kondisi inilah, yang kemudian membuat pihak Istana gentar dan panik,

Sehingga mereka membuat framing opini bahkan terkesan meng intimidasi masyarakat maupun ke kalangan politisi, mereka selalu melontarkan bahwa temuan ini adalah sengketa pilpres, dan hanya membicarakan soal suara semata saja, padahal sejatinya persoalan yang ditemukan di Pilpres 2024 adalah sebuah kejahatan pilpres yang terstruktur, sistematis dan massif.

“Saya sangat berharap dan mendesak Ibu Megawati Soekarnoputri Ketum DPP PDI-Perjuangan, sebagai Partai pemenang Pemilu 2019 lalu dan menguasai parlemen, hendaknya bersikap tegas dan lugas, serta berani menyatakan bahwa ini bukan soal sengketa Pilpres, tapi ini masalah kejahatan pilpres yang berdampak luas bagi kehidupan bangsa & negara, kalau ini dibiarkan maka dampaknya akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Megawati SP harus berani menjadi lokomotif  perlawanan ini demi menyelamatkan Demokrasi di Indonesia.”pungkas Agus Yohanes.