Pengamat :Wacana Pemakzulan Jokowi Jangan Hanya Gertak Politik

NasionalPos.com, Jakarta- Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi semakin bergulir kencang, hal tersebut muncul lantaran dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, contohnya adalah nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi, intervensi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, maupun dugaan adanya cawe-cawe Jokowi terhadap pasalon tertentu, yang berindikasi berimplikasi terciptanya sikap tidak netralnya penyelenggara negara, ASN dan TNI, sehingga apa yang dilakukan oleh Jokowi tersebut  dianggap berindikasi melanggar sumpah jabatan Presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, demikian disampaikan Damuri Fikri Aktivis NU kepada awak media, Sabtu, 20/1/2024 di Jakarta.

“ Jika dicermati dengan seksama, adanya wacana pemakzulan Jokowi itu, dipicu oleh meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap Jokowi, jadi ini realitasnya, bukan seperti yang dikatakan beberapa Lembaga survey yang memanipulasi tingkat kepuasaan Masyarakat terhadap Jokowi yang di katakan masih tinggi.”ungkap Damuri Fikri yang juga pengamat sosial politik.

Bukan hanya itu, lanjut Damuri, ketidak puasan Masyarakat terhadap Jokowi tersebut, nampaknya seperti snow ball, terus meningkat karena di picu oleh semakin meningkatnya upaya-upaya ketidaknetralan pemerintah dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan berbagai cara, tentunya fenomena tersebut terindikasi adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan bahkan menafikan nila-nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila maupun UUD1945.

“Kalau fenomena tersebut dibiarkan, maka bukan hanya membahayakan demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia, tapi bahkan bisa mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, .bisa saja terjadi chaos politik maupun sosial, korbannya adalah rakyat.”Tukas Damuri.

Lebih lanjut Damuri mengatakan mencermati fenomena yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan di kembalikan ke era Otoritarian ala Orde baru, yang sudah nampak jelas tatkala pemerintah Jokowi kerap menggunakan pendekatan-pendekatan represif terhadap kebebasan mengemukakan pendapat, maka sudah sepatutnya para elit politik terutama yang ada di Partai Politik maupun para legislator di DPR dan DPD,

Tidak mendiamkan atau bahkan membiarkan fenomena tersebut berlangsung karena tersandera oleh ancaman intimidatif Jokowi beserta kroni-kroninya, dan mestinya mereka berani melawan ancaman intimidasi tersebut, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara dengan mendukung aspirasi wacana yang disampaikan para tokoh bangsa yang tergabung di petisi 100 tersebut, dengan langkah mengkonkritkan wacana tersebut melalui prosedur maupun mekanisme konstitusional di Lembaga Parlemen..

Sementara itu, Di sisi lain, Damuri juga memberikan apresiasi terhadap adanya sikap berani membela supremasi demokrasi, hukum dan Hak Kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh para praktisi hukum salah seorang diantaranya adalah Petrus Selestinus, SH telah menggugat Keputusan MK nomor 90 yang cacat etis, dan juga menggugat KPU.

“ Apa yang telah di lakukan para praktisi hukum tersebut, sepatutnya Para elit politik dan para anggota DPR yang masih berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, mengikuti jejak para praktisi hukum tersebut melalui ranah politik, dan lebih baik jangan hanya bicara di publik saja, namun lebih baik jalan kan saja proses di DPR itu adalah yang harus di lakukan seharusnya, kalau soal bicara ke publik itu ranahnya pengamat, dengan demikian demi selamatkan kedaulatan rakyat, wacana Pemakzulan Jokowi jangan hanya Gertak Sambal Politik doank, tapi mesti dikonkritkan, jika tidak, Rakyat akan menjadi korbannya”pungkas Damuri