PP-ISKA Sikapi Dinamika Politik Pilkada 2024 Beserta Solusinya

NasionalPos.com, Jakarta-  Mencermati perkembangan dinamika politik yang terjadi pasca keluarnya Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang memberikan panduan baru terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, maka sebagai insan cendekiawan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) perlu menyikapi kondisi tersebut, dengan menyampaikan sikap keprihatinan sekaligus penegasan sikap, demikian pernyataan sikap PP ISKA, yang ditandatangani pada Senin (26/08/2024) oleh Sekretaris Jenderal PP ISKA, Ch. Arie Sulistiono, dan Presidium Bidang Politik dan Pemerintahan PP ISKA, Daniel Tonapa di Jakarta, namun di terima oleh redaksi nasionalpos.com, Rabu, 28/8/2024

Lebih lanjut dalam pernyataan ini disebutkan , bahwa saat ini telah terjadinya krisis demokrasi dan konstitusi, akibat tindakan politik yang saling mengabaikan peran dan tanggungjawab lembaga-lembaga tinggi negara dan mengabaikan Keputusan yang menjadi kewenangannya.

Dalam situasi tersebut, ISKA menekankan pentingnya taat dan menjunjung pada ketentuan konstitusi berbangsa dan bernegara, berikutnya, ISKA menentang keras adanya upaya memanfaatkan dan menunggangi lembaga-lembaga tinggi negara dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan hukum yang mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan sesaat yang mengabaikan aspirasi publik.

Untuk itu diperlukan konsistensi dari setiap lembaga dan pejabat negara sehingga setiap keputusan yang diambil tidak terkesan sebagai upaya menyelamatkan kawan atau pihak tertentu.

“Untuk itulah ISKA Mendukung Gerakan moral yang dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat sipil mulai dari mahasiswa, buruh, dan para akademisi untuk menegakkan kehidupan demokrasi yang menjunjung konstitusi dan penyampaian aspirasi masyarakat dengan suasana damai dan tertib.”tegas PP ISKA.

Ditegaskan pada pernyataan tertulis tersebut bahwa ISKA menentang keras adanya upaya pemanfaatan dan penunggangan lembaga-lembaga tinggi negara dalam mengeluarkan kebijakan dan keputusan hukum yang mengatur tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan sesaat yang mengabaikan aspirasi publik. Untuk itu diperlukan konsistensi dari setiap lembaga dan pejabat negara sehingga setiap keputusan yang diambil tidak terkesan sebagai upaya menyelamatkan kawan atau pihak tertentu,

Selain itu, ISKA juga melihat keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk para akademisi dan organisasi non-pemerintah, dalam proses politik sebagai sesuatu yang penting. Hal ini menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, bukan hanya elite politik.

Tidak hanya itu, Merujuk pada masa transisi pemerintahan, PP ISKA berharap proses ini dapat berjalan baik agar masyarakat dapat terus merasakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

PP ISKA juga menegaskan pentingnya pendidikan politik yang lebih baik dan luas bagi masyarakat supaya mereka dapat memahami hak-hak mereka dan fungsi konstitusi dalam menjaga demokrasi sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proses politik.

“Mari kita jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dengan mengedepankan asas kejujuran dan keadilan. ISKA mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2024. Sehingga rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terbaik para calon pemimpin daerah yang akan dipilihnya,” di akhir pernyataan sikap tertulis dari PP-ISKA.