Home » Headline » Presiden Jokowi Dinilai Layak mendapatkan Nobel Perdamaian 2022

Presiden Jokowi Dinilai Layak mendapatkan Nobel Perdamaian 2022

dito 05 Jul 2022 165

NasionalPos.com, Jakarta– Kerja keras, kerja cerdas dan kerja iklas Presiden Jokowi menemui Presiden Zelensky dan Presiden Putin dapat dilihat sebagai sebuah ikhtiar. usaha konkret untuk meredam konflik dan mendamaikan ketegangan di antara kedua negara bertetanggaan tersebut. Tentunya Presiden Jokowi membawa pesan perdamaian agar kedua negara dapat segera menghentikan peperangan, bukan hanya dari masyarakat international saja, melainkan juga masyarakat Indonesia, adapun hal ini merupakan wujud nyata komitmen perdamaian yang sangat serius ditunjukkan Presiden Jokowi sebagai upaya nyata yang telah dilakukan dapat dijadikan pemantik terciptanya perdamaian, demikian disampaikan RM Mustadjab Latip.pengamat politik sekaligus anggota MPO Pemuda Pancasila, saat ditemui nasionalpos.com, Selasa, (5/7/2022) di Jakarta.

“Langkah tersebut tentunya bisa menjadi sebuah inspirasi khususnya bagi semua kepala negara-negara di dunia. Karena itu, Jokowi layak mendapatkan Nobel Perdamaian dunia”ucap Mustadjab Latip.

Baca Juga :  Serunya Turnamen Sepak Bola di Banyuwangi Perebutkan Piala Bupati

Menurut Mustadjab Latip, Indonesia bisa menjadi bagian dari dunia yang mendorong terjadinya perdamaian tersebut. Sehingga atas usahanya inilah Presiden Jokowi layak mendapatkan Nobel Perdamaian, Nobel Perdamaian sejatinya diperuntukkan bagi individu maupun lembaga yang telah membantu menjaga persaudaraan antar bangsa. Serta mampu membantu menghapus penggunaan senjata sebagai kampanye kongres perdamaian.

“Presiden Jokowi sudah masuk dalam kriteria. Atas usahanya sebagai Kepala Negara menjadi Katalisator Perdamaian di antara dua negara yang sedang berkonflik tersebut, dan sudah menunjukkan hasil yang menjurus adanya upaya gencatan senjata dari kedua negara tersebut”tukasnya.

Terlebih lagi, lanjut Mustadjab Latip, konflik antara Rusia dan Ukraina telah banyak menimbulkan korban akibat perang berkepanjangan. Korban yang tidak hanya dari tentara namun juga masyarakat sipil biasa. Perjalanan Presiden Jokowi, bukanlah tanpa alasan. Ketika peperangan membuat dunia semakin tidak stabil akibat pandemi ditambah lagi dengan adanya perang.

Baca Juga :  Layar Tancep sebagai Literasi dan Membangun Keakraban Sosial, Luminesa Hadirkan Film untuk Menghibur dan Mendidik Masyarakat

“Oleh karena itu, sudah sangat layak apabila langkah berani dan bijaksana Presiden Jokowi yang juga merupakan perwujudan dari tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Preambule UUD45 yakni ikut dalam upaya penertiban dunia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, patut di apresiasi bukan hanya oleh seluruh rakyat Indonesia, melainkan juga oleh masyarakat Internasional dengan mengganjarnya memberikan hadiah Nobel Perdamaian untuk Presiden Jokowi.”pungkas Mustadjab Latip (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Muscab PKB Kota Bandung 2026 Lancar, Target 10 Kursi DPRD 2029

Suryana Korwil Jabar

13 Apr 2026

Kota Bandung, NasionalPos.com – Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung yang di gelar pada Minggu (12/4/2026) berlangsung mulus tanpa gejolak. Forum konsolidasi internal partai ini tak hanya menjadi ajang regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memunculkan arah baru PKB Kota Bandung menghadapi kontestasi politik 2029. Ketua DPC PKB Kota Bandung, Erwin, menegaskan seluruh rangkaian Muscab …

Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka

Dewi Apriatin

11 Apr 2026

*Dua Tahun Tanpa Keadilan: Skandal Mandeknya Kasus Pengeroyokan Jurnalis Ivan Afriandi di Polres Majalengka*   Majalengka – Sebuah potret buram penegakan hukum kembali tersaji di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Ivan Afriandi, seorang jurnalis dari media Jurnal Investigasi, hingga kini (11 April 2026) masih terkatung-katung dalam ketidakpastian hukum. Lebih dari dua tahun sejak laporan resmi dilayangkan …

DPRD Boyolali Dukung HKPS 2026 dan Munas SWI

Dewi Apriatin

10 Apr 2026

Boyolali — Ketua DPRD Boyolali Susetya Kusuma DH.SH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Hari Kebebasan Pers Sedunia (HKPS) 2026 dan Musyawarah Nasional Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (Munas SWI) 2026. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari panitia penyelenggara di Kantor DPRD Boyolali, pada kamis (09/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Boyolali menyambut baik agenda …

Hampir Setahun Jalan di Tempat, Laporan Dhofir di Banyuwangi Disorot Publik

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI,  NASIONALPOS.COM – Mandeknya Penegakkan hukum kembali mencuat. Kali ini datang dari penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ancaman melalui media sosial yang dilaporkan oleh Dhofir, pemilik akun TikTok Pasopati Jatim. Hampir satu tahun berjalan, laporan tersebut disebut tak kunjung bergerak signifikan. Dalam keterangannya kepada awak media, Dhofir secara blak-blakan menilai kinerja penyidik Subdit …

Diduga Ilegal!!  Penebangan di Sempadan Sungai Kedaleman Rogojampi Disorot.

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAPOS.COM – Aktivitas penebangan pohon di tepi sungai Jalan Abu Hasan, Desa Kedaleman, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, memicu sorotan tajam. Kegiatan tersebut Diduga kuat melanggar aturan sempadan sungai dan terindikasi berlangsung tanpa izin resmi, Selasa (07/04/2026). Awak media yang turun langsung ke lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah melakukan Penebangan dan Pemotongan batang pohon menggunakan mesin …

SE Pemkab Banyuwangi Disorot Tajam : LDKS PIJAR Tantang DPRD Bertindak, Satpol PP Dituding Tumpul!!!

- Banyuwangi

07 Apr 2026

BANYUWANGI, NASIONAL POS.COM – Kebijakan Surat Edaran (SE) Pemkab Banyuwangi Nomor: 00.8.3/442/429.107/2029 yang mengatur jam operasional dan kepatuhan regulasi pelaku usaha kini memantik gelombang kritik keras. Lembaga Diskusi Kajian Sosial (LDKS) Pilar Jaringan Aspirasi Rakyat (PIJAR) mendesak DPRD Banyuwangi tidak setengah hati dalam mengevaluasi kebijakan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ketua Umum LDKS …

x
x