Rakor Pascabencana Siklon Tropis Seroja NTT : Kepala BNPB Serukan Percepatan Perbaikan Rumah

- Editor

Jumat, 13 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NasionalPos.com, Kupang — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan bantuan stimulan BNPB dalam perbaikan rumah pascabencana siklon tropis seroja di Aula Kantor Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/5) kemaren.

Adapun kunjungan ini guna memastikan percepatan penanganan yang sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendampingi para pemerintah daerah setempat apabila mengalami kesulitan teknis. Kehadiran kepala BNPB juga sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor siklon tropis seroja di NTT pada Minggu (3/4) tahun lalu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, terdapat 16 Kabupaten akan diberikan dana stimulan untuk perbaikan dan pembangunan rumah yakni Kabupaten Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, Ende, Belu, Malaka, Flores Timur, Alor, Ngada, Lembata dan Manggarai Barat. Progres per 10 Mei 2022, bahwa perbaikan dan pembangunan masih rendah, walaupun Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Rote Ndao telah berproses melakukan perbaikan dan pembangunan rumah rusak. Hal ini tidak terlepas dari kelengkapan administrasi yang perlu dilengkapi guna percepatan penanganan.

“Nampaknya masih ada daerah yang berproses terkait administrasi seperti menetapkan juknis, melakukan verifikasi, validasi, dan sosialisasi. Situasi ini harus terus dipacu terutama percepatan perbaikan dan pembangunan rumah.” Kata Suharyanto.

Suharyanto juga menekankan untuk melakukan percepatan perbaikan rumah serta pemanfaatan dana stimulan bagi para masyarakat terdampak. Terlebih fase rehabilitasi dan rekonstruksi akan berakhir pada 31 Mei 2022 dan akan diperpanjang hingga 31 Agustus 2022.

“Percepatan ini diperlukan agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian dan di sisi lain pemanfaatan dana stimulan dapat mendukung pemulihan ekonomi dari dampak covid-19.” Kata Suharyanto.

Disamping itu, imbuh Suharyanto, peran aktif pemerintah daerah dinilai perlu untuk mempercepat penanganan. Salah satunya dengan melibatkan unsur pentahelix lainnya dengan melakukan swakelola bagi rumah dengan kategori rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR), percepatan sangat mungkin dilakukan utamanya swakelola untuk RS dan RR, dirinya juga berharap kegiatan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui di tingkat pemerintah daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian pemanfaatan dana stimulan.

Baca Juga :   Kemenhub Serahkan Dokumen Basic Engineering Design kepada Pemprov DKI Jakarta

“Kami hadir disini bukan menghakimi, melainkan untuk mendampingi, dengan harapan pada forum ini, masalah yang ditemukan dapat diselesaikan serta pemerintah daerah dapat berkomitmen untuk menyelesaikan pemanfaatan dana stimulan bagi masyarakat terdampak.” Tutup Suharyanto.

 

Turut hadir dalam rapat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Deputi Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Irtama BNPB Tetty Saragih, Kalaksa BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo, unsur TNI-Polri, jajaran Forkopimda dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. (*dit)

Berita Terkait

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI
Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir
Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR
Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman
Sidang Perdana Sengketa Pilpres di MK Bakal Dihadiri Abah Anies & Cak Imin
Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk
Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024
Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran
Berita ini 127 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:12 WIB

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:32 WIB

Kecepatan Surut Bukan Indikator Kesuksesan Penanganan Banjir

Rabu, 27 Maret 2024 - 20:17 WIB

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Maret 2024 - 11:24 WIB

Di Sidang Perdana PHPU 2024 DI MK, Anies Sebut Demokrasi Dalam Ancaman

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:26 WIB

Anis Byarwati: Rasio Pajak Melempem Akibatkan Utang Kian Menumpuk

Selasa, 26 Maret 2024 - 20:11 WIB

Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Jadi Pengumpul ZIS Terbanyak Tahun 2024

Senin, 25 Maret 2024 - 16:32 WIB

Pemdes Sindangsari genjot Perbaikan jalan Lingkungan jelang mudik lebaran

Senin, 25 Maret 2024 - 14:16 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi Wacana Berakhirnya Insentif HGBT 7 Industri

Berita Terbaru

Headline

Resolusi DK PBB untuk Gaza Di dukung Komisi I DPR RI

Rabu, 27 Mar 2024 - 21:12 WIB

Ekonomi

Pemprov DKI Buka Posko Konsultasi dan Pengaduan THR

Rabu, 27 Mar 2024 - 20:17 WIB