Home » Headline » Rakor Pascabencana Siklon Tropis Seroja NTT : Kepala BNPB Serukan Percepatan Perbaikan Rumah

Rakor Pascabencana Siklon Tropis Seroja NTT : Kepala BNPB Serukan Percepatan Perbaikan Rumah

dito 13 Mei 2022 137

NasionalPos.com, Kupang — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi percepatan pelaksanaan bantuan stimulan BNPB dalam perbaikan rumah pascabencana siklon tropis seroja di Aula Kantor Gubernur, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (12/5) kemaren.

Adapun kunjungan ini guna memastikan percepatan penanganan yang sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendampingi para pemerintah daerah setempat apabila mengalami kesulitan teknis. Kehadiran kepala BNPB juga sekaligus menjadi wujud perhatian pemerintah pusat dalam rangka pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor siklon tropis seroja di NTT pada Minggu (3/4) tahun lalu.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, terdapat 16 Kabupaten akan diberikan dana stimulan untuk perbaikan dan pembangunan rumah yakni Kabupaten Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Kupang, Sabu Raijua, Sumba Barat, Ende, Belu, Malaka, Flores Timur, Alor, Ngada, Lembata dan Manggarai Barat. Progres per 10 Mei 2022, bahwa perbaikan dan pembangunan masih rendah, walaupun Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Kabupaten Rote Ndao telah berproses melakukan perbaikan dan pembangunan rumah rusak. Hal ini tidak terlepas dari kelengkapan administrasi yang perlu dilengkapi guna percepatan penanganan.

Baca Juga :  Hingga Sore Ini, Gunungapi Lewotobi Laki-laki Lima Kali Erupsi

“Nampaknya masih ada daerah yang berproses terkait administrasi seperti menetapkan juknis, melakukan verifikasi, validasi, dan sosialisasi. Situasi ini harus terus dipacu terutama percepatan perbaikan dan pembangunan rumah.” Kata Suharyanto.

Suharyanto juga menekankan untuk melakukan percepatan perbaikan rumah serta pemanfaatan dana stimulan bagi para masyarakat terdampak. Terlebih fase rehabilitasi dan rekonstruksi akan berakhir pada 31 Mei 2022 dan akan diperpanjang hingga 31 Agustus 2022.

“Percepatan ini diperlukan agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian dan di sisi lain pemanfaatan dana stimulan dapat mendukung pemulihan ekonomi dari dampak covid-19.” Kata Suharyanto.

Disamping itu, imbuh Suharyanto, peran aktif pemerintah daerah dinilai perlu untuk mempercepat penanganan. Salah satunya dengan melibatkan unsur pentahelix lainnya dengan melakukan swakelola bagi rumah dengan kategori rusak sedang (RS) dan rusak ringan (RR), percepatan sangat mungkin dilakukan utamanya swakelola untuk RS dan RR, dirinya juga berharap kegiatan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemui di tingkat pemerintah daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian pemanfaatan dana stimulan.

Baca Juga :  Murka Anggota Parlemen Israel Sikapi Insiden Huwara

“Kami hadir disini bukan menghakimi, melainkan untuk mendampingi, dengan harapan pada forum ini, masalah yang ditemukan dapat diselesaikan serta pemerintah daerah dapat berkomitmen untuk menyelesaikan pemanfaatan dana stimulan bagi masyarakat terdampak.” Tutup Suharyanto.

 

Turut hadir dalam rapat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Deputi Penanganan Darurat BNPB Fajar Setyawan, Irtama BNPB Tetty Saragih, Kalaksa BPBD Provinsi NTT Ambrosius Kodo, unsur TNI-Polri, jajaran Forkopimda dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

Sekda Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau

Andi Ledi Lubuk Linggau

17 Sep 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU-Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah, H Trisko Defriyansa memimpin rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau Tahun 2026, di Op Room Dayang Torek, Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (17/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mematangkan berbagai persiapan rangkaian kegiatan HUT ke-25 Kota Lubuk Linggau …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

x
x