Home » Headline » Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022 Digelar Komisi D DPRD DKI

Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022 Digelar Komisi D DPRD DKI

dito 03 Apr 2023 84

NasionalPos.com, Jakarta– Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama mitra kerja eksekutif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022.

Rapat membahas pemaparan program kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2022.

Usai rapat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah berharap, program kerja yang telah disusun dan direalisasikan oleh OPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup selama tahun 2022 sesuai kebutuhan warga Jakarta.

“Pembangunan yang telah dilaksanakan  sesuai kebutuhan warga, alokasi anggaran tepat sasaran serta semua OPD yang bekerja secara maksimal dan sesuai jalur,” ujar Ida Mahmudah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4).

Baca Juga :  Politisi Gerindra Desak Pengawasan Terhadap Pengaturan Haji Khusus Perlu Ditingkatkan

Ia juga mengapresiasi realisasi anggaran pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang ditangani Dinas Sumber Daya Air DKI pada tahun 2022 yang terserap 100 persen.

Dikatakan Ida, dewan juga meminta pembangunan waduk, embung dan sungai yang telah dibangun menggunakan anggaran tahun 2022 selesai dengan tuntas sesuai dengan konsep.

“Misalkan, waduk yang dibangun disertai fasilitas taman yang juga prioritas harus diselesaikan. Ada kemauan dari masing masing Organisasi Perangkat daerah terkait untuk mengembangkan tugas masing masing dengan tidak bergantung kepada APBD, tapi bisa juga  menggunakan anggaran CSR atau KLB,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hentikan Polemik, PP PPM Ajak Masyarakat Dukung Pemerintah & DPR, Segera Selesaikan RUU Perampasan Aset

Komisi D, lanjut Ida, juga meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk mengecek kembali satu lokasi rumah susun yang telah rampung dibangun pada tahun 2022, namun kondisinya saat ini  mengalami kebocoran.

“Saya minta jajaran turun ke lapangan mengecek kebocoran di rusun yang baru selesai dibangun karrna itu masih dalam  masa pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab pelaksana proyek untuk memperbaikinya. Jangan perbaikannya  dibebankan di tahun anggaran mendatang,” tandasnya. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x