Home » Headline » Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022 Digelar Komisi D DPRD DKI

Rapat Pembahasan LKPJ Gubernur 2022 Digelar Komisi D DPRD DKI

dito 03 Apr 2023 62

NasionalPos.com, Jakarta– Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama mitra kerja eksekutif guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022.

Rapat membahas pemaparan program kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2022.

Usai rapat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah berharap, program kerja yang telah disusun dan direalisasikan oleh OPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup selama tahun 2022 sesuai kebutuhan warga Jakarta.

“Pembangunan yang telah dilaksanakan  sesuai kebutuhan warga, alokasi anggaran tepat sasaran serta semua OPD yang bekerja secara maksimal dan sesuai jalur,” ujar Ida Mahmudah, di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (3/4).

Baca Juga :  Sebanyak 330 Pejabat Fungsional Dilantik Sekdaprov DKI Jakarta

Ia juga mengapresiasi realisasi anggaran pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung yang ditangani Dinas Sumber Daya Air DKI pada tahun 2022 yang terserap 100 persen.

Dikatakan Ida, dewan juga meminta pembangunan waduk, embung dan sungai yang telah dibangun menggunakan anggaran tahun 2022 selesai dengan tuntas sesuai dengan konsep.

“Misalkan, waduk yang dibangun disertai fasilitas taman yang juga prioritas harus diselesaikan. Ada kemauan dari masing masing Organisasi Perangkat daerah terkait untuk mengembangkan tugas masing masing dengan tidak bergantung kepada APBD, tapi bisa juga  menggunakan anggaran CSR atau KLB,” ungkapnya.

Baca Juga :  Presiden Paparkan Hilirisasi Industri dan Ekonomi Hijau Di Hannover Messe

Komisi D, lanjut Ida, juga meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk mengecek kembali satu lokasi rumah susun yang telah rampung dibangun pada tahun 2022, namun kondisinya saat ini  mengalami kebocoran.

“Saya minta jajaran turun ke lapangan mengecek kebocoran di rusun yang baru selesai dibangun karrna itu masih dalam  masa pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab pelaksana proyek untuk memperbaikinya. Jangan perbaikannya  dibebankan di tahun anggaran mendatang,” tandasnya. (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

Marwah Daud: Saatnya Gerakan Ekonomi Rakyat Rontokkan Oligarki

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Mantan asisten peneliti Unesco dan World Bank, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyerukan Rakyat Indonesia untuk bangkit dan melawan oligarki melalui Gerakan Ekonomi Rakyat. Seruan itu dilontarkan Marwah Daud saat menjadi nara sumber Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI …

TB Massa: Indonesia Gagal Bangun Demokrasi

Dhio Justice Law

01 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Prof. (assoc) TB. Massa Djafar menganggap Indonesia telah gagal membangun kehidupan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan TB Massa sebagai nara sumber dalam sesi dialog Seminar Kebangsaan bertema Mengokohkan Pilar Kebangsaan dan Perdamaian Dunia Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Geopolitik yang digelar dalam rangkaian Musyawarah KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa …

x
x