Sebuah Analisa: Misteri Tragedi 1965 Dari Asumsi Melahirkan suatu Gerakan ???

NasionalPos.com, Jakarta- Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 sampai saat ini, masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap.  Salah satunya tentang Jenderal AH Nasution lolos dari pembunuhan & penculikan pasukan G30S yang disinyalir kuat berakibat pada perubahan skenario untuk mengubah imbangan kekuatan dan atau reposisi jabatan di internal TNI-AD (ketika itu), demikian diungkap Setyoko Pengamat Sejarah Independen saat dihubungi wartawan, Rabu, 1/2/2023 di Jakarta.

“Informasi yang saya memperoleh menyebutkan bahwa Saat itu, Pada malam hari (ba’da Maghrib) 30 September 1965 lalu, ada pertemuan segitiga DN Aidit, Syam K dan Mayjen Pranoto R. di kediaman Syam K. Jl. Salemba Tengah, Jak-Pus. Dalam pertemuan tersebut, disepakati adanya penunjukan Mayjen Pranoto R. sebagai Caretaker Menpangad, “ungkap Setyoko.

Rupanya hasil pertemuan tersebut, lanjut Setyoko, didengar yang kemudian diasumsikan oleh Mayjen Soeharto sebagai inkonsistensi Presiden Sukarno, terhadap skenario awal yang sempat dirancang dan sudah disepakati bersama menunjuk Mayjen Soeharto akan menggantikan posisi Letjen A. Yani sebagai Menpangad, sedangkan Mayjend Pranoto R. sebagai Menhan/KSAB, menggantikan posisi Jenderal AH Nasution,

Sementara itu, realitasnya dalam 14 hari ke depan, pasca G-30-S 1965, sejak 3 Oktober 1965 Mayjen Soeharto menjadi Menpangad definitif merangkap Pangkopkamtib, situasi tersebut dapat dimaknai bahwa Mayjen Soeharto marah besar dan protes keras pada Presiden Sukarno karena telah mengangkat Mayjen Pranoto R. sebagai Caretaker Menpangad, kebetulan memang ada faktor penguat bagi Mayjen Soeharto untuk mendesakkan ambisinya selain menagih hutang janji Presiden Sukarno.

“Yang sungguh mengherankan, adalah hal-ikhwal tersebut di atas tidak menjadi bahan riset/penelitian dari para sejarahwan dan atau Ilmuwan Politik Indonesia”tukas Setyoko.

Selain fakta tersebut, imbuh Setyoko, juga terdapat fakta yang didapat dari pengakuan Kolonel A Latif, yang menyebutkan bahwa isu Dewan Jenderal ini sebenarnya sudah lama beredar di kalangan perwira muda. Bahkan Latief mengungkapkan kepada Brigjen Supardjo Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga atau Kolaga yang mengaku punya bukti tentang isu Dewan Jenderal diasumsikan bakal melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965,

Untuk mengantisipasi asumsi itu, dari informasi yang diperolehnya, Setyoko mengungkapkan, bahwa kemudian dibuatlah operasi penangkapan para jenderal ini, selanjutnya disebut dengan Operasi G30S, Namun, apa yang terjadi di lapangan jauh dari apa yang direncanakan. Para jenderal ditembak mati yang mana harusnya dibawa hidup-hidup menghadap Soekarno,

Hal itu semakin dibuktikan, pada peristiwa penangkapan Kolonel A Latif, pada tanggal 10 Oktober 1965 ditemukan sepucuk surat di sakunya yang ditujukan/dialamatkan kepada Mayjen Pranoto Reksosamudro, adapun inti isi surat Kolonel A. Latief itu permohonan perlindungan yang dialamatkan kepada Mayjen Pranoto Reksosamudro.

“Banyak fakta lain yang sudah saatnya dibuka dengan sejujur-jujurnya tentang peristiwa tersebut, terutama di kalangan militer saat menjelang, saat terjadi dan pasca tragedy 1965 tersebut”ucap Setyoko.

Setyoko pun menjelaskan bahwa dari informasi yang didapatnya menyebutkan bahwa ketika itu Langkah-langkah antisipasi serta konsolidasi Pangkostrad Mayjen Soeharto jauh sebelum dan jelang G-30-S 1965  serta pasca G-30-S 1965.

Ada dua fakta intelijen yang sangat signifikan, lanjut Setyoko, yaitu

1. Sebelum jauh terjadinya peristiwa tragedy berdarah 1965, terdapat fakta bahwa Pada akhir Januari 1965 Pangkostrad Mayjen Soeharto panggil pulang Kol. Yoga Sugama dari penugasan diplomatik di Yugoslavia — di mana sesudah Kol. Yoga Sugama tiba di Jakarta segera dilantik oleh Pangkostrad Mayjen Soeharto sebagai Asintel Kostrad — sedangkan Letkol Ali Moertopo sebagai Waasintel Kostrad.
2. Bahwa pada 28 September 1965 (3 hari sebelum Peristiwa G-30-S 1965) Pangkostrad Mayjen Soeharto menginstruksikan Asisten Intelijen Kostrad Kol. Yoga Sugama agar menemui Asisten Intelijen TNI-AD Mayjen Siswondo Parman, penjajakan Kol. Yoga Sugama itu hasilnya sangat ‘mencengangkan’ bahwa Mayjen Siswondo Parman selaku Asintel Menpangad nampaknya tak tahu bahwa dalam 2 atau 3 hari ke depan Kelompok G30S akan melakukan Gerakan penjemputan /penculikan yang tergabung dalam SUAD.
3. Pengetahuan dan atau pemahaman Mayjen Siswondo Parman jelas mewakili pemahaman dan atau pengetahuan Menpangad Letjen Achmad Yani. Nampaknya, Mayjen Soeharto melakukan analisa antisipasi, dengan bersandar pada referensi tiga dokumen intelijen yang sempat beredar di masyarakat (Dokumen 18 September 1963, Dokumen tertulis Djakarta, 23 Desember 1963 yang sempat beredar saat rapat besar di Istana Bogor pada 12 Desember 1964 & Dokumen Gilchrist yang beredar pada 15 Mei 1965). Hingga tanggal 15 Februari 1966 (tiga minggu-an sebelum keluarnya SP 11 Maret 1966) AS/CIA belum dapat memastikan siapa suksesor Presiden Sukarno, apakah Jenderal AH Nasution atau Letjen Soeharto ?
4. Situasi jelang keluarnya SP 11 Maret 1966, ABRI siap bergerak dengan kekuatan 22 Batalyon (dari empat matra), sikap antisipatif dari ABRI dipicu oleh tindakan Presiden Sukarno sendiri yang berniat segera akan mencopot Pangkopkamtib Letjen Soeharto — yang juga merangkap sebagai Menpangad. Rapat tertutup conditioning jelang keluarnya SP 11 Maret 1966 digelar pada 8 – 9 Maret 1966 di MBAD dengan melibatkan sejumlah politisi sipil.

“Nah, informasi yang saya dapat ini tentunya diharapkan adanya upaya menyingkap misteri Tragedi 1965 silam, yang merupakan suatu asumsi yang melahirkan aksi, yang mencatatkan diri sebagai peristiwa kejahatan HAM yang sudah saatnya diselesaikan dan jangan diwariskan dari generasi ke generasi, saya sebagai generasi muda, mengharapkan kejujuran dari berbagai pihak untuk berani mengungkapkan kebenaran dengan jujur atas apa terjadi pada sejarah kelam tragedy 1965 silam tersebut”pungkas Setyoko. (*dit)