Home » Headline » Sosialisasi Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Digelar Pemkot Adm Jakarta Pusat

Sosialisasi Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Digelar Pemkot Adm Jakarta Pusat

dito 02 Feb 2023 98

NasionalPos.com, Jakarta-Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggelar kegiatan sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Tahun 2023, kegiatan yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat ini dihadiri seluruh camat, lurah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Adapun mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi dimulai pada 14 Februari 2023 dan berlangsung selama 14 hari, demikian disampaikan Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma, saat menyampaikan sambutannya di hadapan peserta kegiatan Sosialisasi tersebut, Kamis, 2/2/2023 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Baca Juga :  Dalam Perencanaan Anggaran, Perlunya Sinergitas Masyarakat dan Pemerintah

“Pertama itu Sidang Pleno I yang dibuka di kecamatan untuk memberikan arahan dalam sidang kelompok di kelurahan. Hasil sidang kelompok di kelurahan akan disepakati secara internal kemudian ditetapkan untuk ke Sidang Pleno II,”ucapnya

Dhany melanjutkan, usulan dari hasil Sidang Pleno II yang telah disepakati selanjutnya akan dibahas di tingkat kota, adapun Sistem penganggaran berada di tingkat kota, adapun Musrenbang Kecamatan Terintegrasi bertujuan menyampaikan arahan prioritas pembangunan Jakarta Tahun 2024 dan informasi rancangan rencana kerja kecamatan dan kelurahan, Setelah itu akan dilaksanakan survei teknis, verifikasi, pembahasan dan validasi terhadap usulan dari Rembuk RW Tahun 2023 yang sudah ada melalui sistem e-musrenbang.

Baca Juga :  Dukung Program Pemerintah; TNI AD Optimalkan Program Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Air

“Pelaksanaan kegiatan musrenbang tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan Rembuk RW yang kemudian dilanjutkan ke musrenbang kelurahan, semoga apa yang menjadi usulan prioritas warga terkawal hingga ke musrenbang,”pungkasnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

x
x