Sudah Saatnya PJ Gubernur Segera Lakukan Evaluasi & Pembenahan BUMD Secara TSM

NasionalPos.com, Jakarta- Beberapa hari ini, persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perbincangan hangat warga Jakarta, pasca mencuatnya wacana atau issue mengenai adanya perombakan direksi di kalangan BUMD Milik Pemprov DKI Jakarta, bahkan menjadi polemic yang direspon oleh berbagai kalangan, kondisi ini pun tak luput dari pengamatan dari kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, salah seorang diantaranya adalah Dedy Iskandar, SE, MH Ketua Matra Jakarta.

Saat ditemui wartawan, Dedy Iskandar, SE, MH mengatakan bahwa pada hakekatnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memiliki cerita bahwa UU 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah yang baru dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

“Yang mesti dipahami oleh siapapun, bahwa BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”ungkap Dedy Iskandar kepada wartawan, Kamis, 3 November 2022 di Jakarta.

Menurut Dedy, minimnya informasi terkait dengan bentuk maupun jenis bisnis yang di laksanakan suatu BUMD, maupun modalnya yang diperoleh dari APBD, sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui apa saja bisnis yang dilakukan dan capaian kinerja apa saja yang telah dicapainya, karena itu perlu adanya pembenahan system informasi yang menyediakan penyampaian informasi terkait jenis bidang usaha BUMD beserta struktur maupun capaian kinerjanya.

“Ya, bagaimanapun BUMD juga merupakan asset public, sehingga apapun yang dilakukan oleh BUMD, masyarakat pun harus mengetahuinya, sehingga dengan mengetahuinya, masyarakat juga merasa memiliki dengan berpartisipasi menciptakan BUMD yang sehat, tangguh, Liquid,  kredibel  dan akuntabel ”tukas Dedy.

Oleh karena itu, lanjut Dedy, apabila BUMD di Provinsi DKI Jakarta memiliki managemen maupun kinerja yang sehat, Tangguh serta  menjadikan BUMD wadah berhimpunnya orang-orang Profesional, berdedikasi tinggi, berkarya,  memahami bisnis, berinovasi, kreatif, dan memiliki karakter yang mandiri, pekerja keras, cerdas, serta iklas, selain itu, tentunya diperlukan pengawasan yang terstruktur (dari tingkat direksi, komisaris hingga karyawan), sistematis (menciptakan system yang kredibel, akuntabel, sehat dan Liquid) dan massif (dilaksanakan secara menyeluruh), sehingga mendorong terciptanya suasana kerja yang kredibel dan akuntabel, serta dapat memajukan performance BUMD yang menguntungkan bagi penghasilan daerah.

“Sudah saatnya Pj Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD, sumber daya manusia, dan sekaligus melakukan pembenahan secara Terstuktur Sistematis dan Massif (TSM), ya, ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan asset daerah, mencegah terjadinya pemborosan, dan paling penting mengoptimalkan keberadaan BUMD sebagai salah satu sumber kontribusi Penghasilan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai teori ekonomi bisnis”pungkas Dedy