Home » Headline » Tak Ingin Bernasib Seperti SMI, Menkeu Purbaya Buru Buru Minta Maaf

Tak Ingin Bernasib Seperti SMI, Menkeu Purbaya Buru Buru Minta Maaf

dito 09 Sep 2025 467

NasionalPos.com, Jakarta-

Baru sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa sudah buat kecewa.

Pernyataannya soal tuntutan 17+8 dinilai menyakiti hati masyarakat.

Ia mengatakan tuntutan 17+8 tersebut hanya suara rakyat kecil.

Karena pernyataan Purbaya itu, Selasa (9/9/2025), mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Dari pantauan awak media di lokasi, massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.

Secara garis besar, mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8, yang mana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September 2025.

Baca Juga :  Analis Politik Senior Ingatkan Pemerintah Soal situasi Keamanan di Papua

“Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji,” ujar Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujan biru kepada awak media di depan Gedung DPR RI.

“Jadi kita datang untuk menagih janji, 17 + 8 Tuntutan Rakyat, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik dari influencer, mahasiswa, dan masyarakat sipil,” lanjutnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa di Depan Gedung DPR RI tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya saat merespons tuntutan demo 17+8 sebagai tuntutan sebagian kecil rakyat.

Baca Juga :  Uskup Agustinus Ajak 46 Anak Panti Natal Bersama di Rumah Retret St. Johanes Paulus Anjungan

“Jadi itu maksudnya saya kemarin, kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9).

Ia pun mengklarifikasi dengan mengatakan jika sudah sampai turun ke jalan menggelar demonstrasi, maka tuntutan itu bukan disuarakan sebagian kecil rakyat, melainkan berasal dari sebagian besar masyarakat.

“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya, mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” tandas Menkeu Purbaya.

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

PRAKTISI HUKUM ANDI DARWIN RANRENG, EKSEKUSI LAHAN 6.900 M² TERANCAM MERAMPAS HAK MILIK PIHAK KETIGA SELUAS 4,5 HEKTAR

dito

06 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Perkembangan sengketa tanah di kawasan Tallo, Makassar, yang kini digunakan sebagai Asrama Polisi (Aspol) Polda Sulsel, nampak menemukan titik terang benderang untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kliennya sebagai pemilik lahan tersebut, yang tidak di pindah tangan kan ke pihak manapun,demikian di sampaikan Andi Darwin R. Ranreng, Pimpinan DRR Associates Legal Consultants yang bertindak …

Kontribusi Pemikiran Anti Penjajahan Sumitro Djojohadikusumo Dalam Undang-Undang Perekonomian Nasional

dito

04 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia karya Agus Rizal dan Dedi Setiadi diluncurkan oleh Nusantara Centre pada tanggal 4 Agustus 2026 di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta.   Acara ini dikemas bersama simposium nasional untuk menggali kedaulatan ekonomi nasional.   Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengangkat kembali pemikiran Prof. …

JDIH Kabupaten Pesisir Selatan Hadirkan Inovasi Layanan Hukum Digital untuk Wujudkan Pemerintahan Transparan

Primadoni,SH

04 Agu 2026

Pessel, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah terus memperkuat pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dengan menghadirkan inovasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Layanan berbasis digital ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat, akurat, dan terpercaya terhadap berbagai dokumen hukum resmi tanpa dipungut …

Viviannne Vernetta Wangsa Memukau Panggung Awarding Banyuwangi Ethno Carnival, Suara Emas Generasi Muda Gaungkan Pesona Budaya Blambangan

- Banyuwangi

03 Agu 2026

BANYUWANGI, NASIONALPOS.COM  – Penampilan penyanyi muda berbakat Viviannne Vernetta Wangsa menjadi salah satu sajian paling memikat dalam malam Awarding Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2026. Dengan membawakan lagu legendaris Banyuwangi “Grajagan Banyuwangi”, Viviannne sukses mencuri perhatian para tamu undangan, pegiat seni, pelaku budaya, serta masyarakat yang memadati lokasi acara. Di bawah sorotan lampu panggung, Viviannne tampil …

A.DARWIN R. RANRENG SH,MH : DUA LEMBAGA NEGARA BERSENGKETA ATAS TANAH YANG BUKAN MILIK MEREKA, TAPI TANAH ITU MILIK WARGA NEGARA YANG TIDAK PERNAH MENJUALNYA

dito

02 Agu 2026

NasionalPos.com, Makassar- Terkait sengketa tanah di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang sedang diperebutkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tersebut.   Kepada wartawan yang menghubungi, Minggu, 2 Agustus 2026 di Makassar, Andi Darwin R. Ranreng SH, MH, selaku Kuasa Hukum dari Hj. Magdalena Demunic / …

x
x