Home » Ekonomi » 40.210 UMKM Binaan Telah Terapkan Transaksi Pembayaran QRIS

40.210 UMKM Binaan Telah Terapkan Transaksi Pembayaran QRIS

dito 17 Jul 2024 235

NasionalPos.com, Jakarta– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) terus mendorong transaksi pembayaran digital melalui QRIS pada pelaku UMKM binaan atau Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur)

Berdasarkan data pada Sistem Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) hingga 16 Juli 2024, tercatat 40.210 atau sekitar 10,52 persen dari seluruh pelaku UMKM binaan di Jakarta telah memiliki dan menerapkan sistem pembayaran QRIS.

Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, metode pembayaran atau transaksi pembelian dengan QRIS mampu meningkatkan efisiensi dan perluasan pemasaran, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM secara keseluruhan.

Baca Juga :  Netralitas Polri Penting untuk Hadapi Isu Sensitif di Pemilu 2024

Menurut Ratu, digitalisasi menjadi langkah positif bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

“Ini menandakan bahwa pelaku UMKM Jakarta terus mengalami peningkatan dan pengembangan diri dalam mengadopsi teknologi dan meningkatkan kualitas produk UMKM,” ungkap Ratu, Rabu (17/7).

Ratu menilai, langkah digitalisasi ini memberikan manfaat signifikan bagi ekonomi Jakarta secara keseluruhan serta membuka peluang baru usaha dan menciptakan lapangan kerja. Termasuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga :  Disinyalir Masuk Lewat Batam dan Palembang, Beras Selundupan dari Vietnam

Ia mengaku, adanya keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan atau mengakses teknologi digital oleh masyarakat menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan digitalisasi pada pelaku UMKM.

Namun, ungkap Ratu, pihaknya terus berupaya dan menyusun strategi dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengadakan pelatihan teknik digitalisasi pemasaran agar dapat menjaring konsumen lebih luas.

“Strategi lain yakni menerapkan sistem pembayaran yang berbasis digital melalui QRIS Jakarta Entrepreneur, hingga pada fasilitasi pemasaran berbasis digital seperti Jum’at Beli Lokal (JBL), e-Order dan platform digital lainnya,” beber Ratu.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

Di Momentum Hari Musium Nasional, H. Waspada SAg MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Himbau Musium Bisa Jadi Ajang Edukasi Anak

dito

13 Okt 2026

NasionalPos.com, Bogor- Pada setiap tanggal 12 Oktober, di peringati sebagai peringatan Hari Musium kemarin, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, kepada wartawan, H. Waspada MK, S.Ag, MM Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Dosen PG PAUD UNUSIA Jakarta., Selasa, 13/10/2026 di Bogor, ia mengatakan bahwa tentu musium sangat bermanfaat dan sangat penting bagi anak …

Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

x
x