Home » Politik » PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

PDIP Ungkap Ada Menteri Punya Kepentingan Pribadi

Dhio Justice Law 13 Apr 2022 115

NasionalPos.com, Jakarta – Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengungkap para menteri di Kabinet Joko Widodo tak ubahnya badut politik dan kerap memiliki kepentingan pribadi dalam agenda nasional.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan perilaku dan pernyataan jajaran menteri yang menggaungkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Saya pikir badut-badut politik banyak memanfaatkan isu tiga periode untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti menteri-menteri yang sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara urusan ini tetapi ikut bicara itu kan ngawur,” ujar Komarudin kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (12/4/2022).

Komarudin juga menyindir menteri yang terlibat dengan proyek-proyek nasional lewat lini bisnisnya masing-masing. Mulai dari penanganan Covid-19 hingga Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Juga :  Bangun Kolaborasi & Sinergisitas Langkah Konkrit Dukung Kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta

“Badut-badut politik itu, mereka ini boncengi isu krisis ekonomi nasional Covid, dan sebagainya, lalu mengusulkan tiga periode dan seterusnya,” bebernya.

Menurutnya, para menteri pun tidak berkata jujur terkait wacana tiga periode. Pasalnya, meski di depan publik berhenti membicarakan wacana ini, namun menteri-menteri itu disebut tetap bermain menggerakkan rencana Jokowi tiga periode.

“Untuk wacana ini ya ini kan kita butuh kejujuran, kejujuran semua piha. Jadi kita sudah ngomong berhenti dengan wacana tiga periode ya harus berhenti. Jangan di depan publik kita ngomong berhenti tetapi di belakang tetap diam-diam manuver untuk agenda tiga periode,” tuturnya.

Untuk itu, Komarudin mengingatkan agar para menteri itu tak menumpangkan kepentingan pribadi pada agenda nasional.

Baca Juga :  DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2023, Bersama Pemerintah Sepakati Besaran Biaya Perjalanan Haji

“Menteri-menteri ini jangan punya agenda-agenda pribadi lalu ikut dibonceng-bonceng ini agenda nasional. Tetapi masih berpura-pura main sana-sini, [seolah] bikin senang presiden,” tegasnya.

“Harusnya serius bantu presiden supaya tidak terjadi seperti saat ini urusan minyak goreng saja jadi masalah serius, harus Presiden yang harus tangan, untuk apa ada menteri?” sambungnya.

Tak sampai disitu, Ia pun mengkritik capaian kerja dan peran para menteri yang gemar menggaungkan wacana tiga periode terhadap persoalan nasional.

“Cek menteri-menteri itu satu-satu gimana capaian target tugas kerja yang berikan oleh Presiden kepada mereka menteri yang ngomong-ngomong (perpanjangan masa jabatan dan tiga periode Jokowi) ini punya prestasinya apa saja,” pungkasnya. (wan)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kabinet Gagal, Reshuffle Menjadi Keharusan

Dhio Justice Law

24 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar Direktur Lentera Keadilan Indonesia (LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Seiring perjalanan, masalah besar dan sulit diabaikan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: semangat perubahan yang dijanjikan belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja kabinetnya. Publik mencatat, Prabowo datang dengan agenda besar  pemberantasan korupsi, kedaulatan ekonomi, efisiensi, penguasaan sumber daya alam, dan keberpihakan kepada rakyat. Namun visi …

TB Massa: Prabowo Pimpin Revolusi Atau Melanjutkan Pola Rezim Lama?

Dhio Justice Law

23 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Saatnya Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk menjawab keraguan rakyat. Saat ini, ada sebagian masyarakat yang menilai Pemerintahan Prabowo hanya kelanjutan dari rezim Jokowi. Pengamat politik sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Assoc. Prof. Dr. TB Massa Djafar, mengatakan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional semakin meningkat. …

Reshuffle Kabinet: Ujian Otoritas Prabowo Di Tengah Ancaman Delegitimasi

Dhio Justice Law

07 Agu 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI)   NasionalPos.com, Jakarta – Setiap pemimpin memiliki momentum untuk menentukan arah sejarahnya. Bagi Presiden Prabowo Subianto, momentum saat ini adalah reshuffle kabinet. Reshuffle bukan sekadar mengganti orang di kursi menteri, tapi sebuah pernyataan politik tentang standar kepemimpinan yang ingin dibangun seorang presiden. Saat itulah publik akan menilai, apakah …

Kongres PMKRI Di Ruteng, Ricuh, Ketua PMKRI Jakpus Di keroyok Hingga Alami Luka Berdarah

dito

25 Jul 2026

NasionalPos.com, Ruteng- Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Pusat mengecam keras aksi kekerasan dan premanisme yang terjadi di arena Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota /MPA PMKRI yang diselenggarakan di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya telah terjadi Aksi tidak terpuji yang telah menimpa Ketua PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Sdr. Yohanes …

Pasal 33 UUD 1945: Pertaruhan Politik Terbesar Prabowo

Dhio Justice Law

13 Jul 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Kemenangan politik jauh lebih mudah diraih daripada kemenangan sejarah. Presiden Prabowo Subianto telah memenangkan kontestasi politik. Namun, untuk memenangkan sejarah, ia harus membuktikan satu hal yang jauh lebih sulit: menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kenyataan, bukan sekadar retorika konstitusi. Di sinilah letak …

Akademisi: Implementasi Pasal 33 UUD 1945, Prabowo Sedang Diuji Melawan Oligarki dan Kapitalisme Global

Dhio Justice Law

09 Jul 2026

NasionalPos. com, Jakarta – Ekonom senior Fuad Bawazier menilai implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga kini belum berjalan secara maksimal. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menghadapi ujian besar untuk membuktikan bahwa pembangunan ekonomi nasional benar-benar berpijak pada amanat konstitusi. Sebagai keynote speaker dalam Seminar “Konflik Geopolitik dan Ancaman Krisis …

x
x