Home » Ekonomi » Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

Tambahan Pagu Indikatif Kemenparekraf Di Dukung Legislator

dito 10 Jun 2022 158

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat menyampaikan dukungan penuh terhadap usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf. Mengingat, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia sejauh ini telah terbukti menjadi ikon andalan dari pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting untuk terus dilakukan berbagai upaya tambahan pagu indikatif anggaran Kemenparekraf, demikian disampaikan Mujib saat menghadiri Rapat Gabungan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali beserta jajaran yang digelar secara fisik dan virtual, di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

“Yakinlah, Pimpinan maupun Anggota DPR RI memberikan dukungan kepada Kemenparekraf Karena, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara obyektif dinilai telah menunjukkan prestasi dan menjadi salah satu icon andalan pengembangan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, saya kira menjadi penting untuk kita terus melakukan upaya-upaya usulan tambahan pagu indikatif yang akan kita berikan dukungan,” ujar Mujib.

Baca Juga :  Fera Maishara dan Jeffry Samuhara : Dari Padang Panjang ke Jakarta, Perjalanan Mahasiswa ISI Menembus Dunia Digital Marketing

Selain itu dalam kesimpulan rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian  menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.316.208.395.000. Tak hanya itu, Hetifah mengungkapkan Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 sebesar Rp952.096.897.000.

“Komisi X DPR RI akan menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023 dan usulan tambahannya kepada Badan Anggaran DPR RI. Komisi X DPR RI juga menekankan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjadikan pandangan dan masukan Anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan pendahuluan pagu indikatif RAPBN TA 2023 sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2023,” pungkas Hetifah.

Baca Juga :  Soal Kekerasan Israel di Huwara Nablus, BKSAP Desak DK PBB Gelar Sidang Darurat

 

Sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Uno saat rapat memaparkan program-program prioritas yang didukung dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah pengelolan terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan reformasi pendidikan keterampilan dan transformasi digital. Adapun dukungan utama kementerian tersebut ialah Major Project Destinasi Super Prioritas (DSP). “ 1 juta lapangan kerja hilang karena pandemi. Tahun ini mudah-mudahan kita dalam momentum menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif,” tutur Menparekraf.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Pemerintah Percepat Penertiban 4.046 Perlintasan Sebidang di Seluruh Indonesia

ardi

01 Mei 2026

Jakarta,NasionalPos – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penertiban menyeluruh perlintasan sebidang di seluruh Indonesia guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mempercepat penertiban perlintasan sebidang dengan skala prioritas. “Sebagaimana …

Negara di Era Perang Narasi; Polarisasi Agama: Retak yang Dipelihara (3 – End)

Dhio Justice Law

29 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Polarisasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya. Sering kali, ia dibentuk—lalu dipelihara. Dalam lanskap politik kontemporer, konflik jarang lahir dari ruang hampa. Ia dirancang melalui narasi, diperkuat oleh repetisi, lalu dilegitimasi oleh emosi kolektif. Di titik inilah agama menjadi variabel yang paling sensitif sekaligus …

Lomba Baca Puisi Tingkat SD dan Talk show Sastra Di Gelar Jaker Kudus

dito

29 Apr 2026

NasionalPos.com, Kudus- Jaringan Kebudayaan Rakyat (JAKER) Kabupaten Kudus menggelar diskusi/talkshow sastra bertajuk “Sastra Untuk Negeri” dalam rangka memperingati Bulan Puisi 2026, Sabtu (25/4/2026), di Sidji Coffee, Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kudus.   Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB ini mengangkat Tema Sastra (Puisi) Untuk Negeri Sub tema “Menemukan Makna Dalam Setiap Karya”   Serta …

Tragedi Little Aresha Yogyakarta, Catatan Penting Bagi Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah

dito

29 Apr 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Waspada,S. Ag, MM Dosen PG PAUD UNUSIA & Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bogor. Tragedi memilukan yang dilakukan oleh pengelola Daycare dan pekerjanya seperti di Daycare Little Aresha Yogjakarta, sesungguhnya bukan yang pertama kali. Sebelumnya telah terjadi hal serupa dibeberapa daerah, akan tetapi hal tersebut tidak membuat jera oleh oknum pengelola …

Negara di Era Perang Narasi: Disinformasi: Senjata Tak Kasat Mata Yang Melumpuhkan (2)

Dhio Justice Law

28 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Perang modern tidak selalu dimulai dengan serangan fisik. Ia sering kali dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: informasi yang dipelintir. Di era digital, peluru pertama bukanlah rudal—melainkan narasi. Dan yang ditembak bukan tubuh, tetapi persepsi. Disinformasi bekerja tanpa suara, tanpa jejak yang kasat …

Negara di Era Perang Narasi: Negara Kalah karena Kehilangan Narasi (1)

Dhio Justice Law

26 Apr 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia- LAKI)   NasionalPos. Com, Jakarta – Negara jarang runtuh karena kekurangan kekuatan. Ia runtuh ketika kehilangan kendali atas makna. Hari ini, kekuasaan tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menguasai wilayah, sumber daya, atau aparat keamanan. Kekuasaan semakin ditentukan oleh siapa yang mampu mengendalikan persepsi publik—siapa yang dipercaya, …

x
x