Home » Ekonomi » IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

dito 17 Jun 2022 128

NasionalPos.com, Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu, 15 Juni 2022. Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulklifi Hasan atau Zulhas yang menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, ternyata juga mendapatkan respon dari masyarakat, bahkan cenderung menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, salah diantaranya yang merespon kebijakan tersebut, adalah  Direktur Program IPW (Indonesia Procurement Watch) Hayie Muhammad, saat di hubungi awak media, Jum’at, (17/ 06/2022).

Ia mengatakan Zulkifli akan kesulitan memegang amanat sebagai Menteri Perdagangan, karena  tidak  memiliki  kompetensi di bidang perdagangan, sehingga dapat diprediksi, selama 1 thn pertama dia baru belajar menjadi menteri, bertanya kiri-kanan.

“Ya, pada akhirnya dia akan diarahkan oleh staf-stafnya nya yang disinyalir sudah dikuasai oleh kartel, misalnya saja yang kami cermati mengenai carut marut Migor, nah kami menemukan indikasi adanya Matarantai Migor yang sudah dikuasai kartel, dengan demikian rasanya tidak akan mampu dia memperbaiki apalagi menyelesaikan masalah ini”ungkap Hayie Muhammad.

Baca Juga :  Pelayanan Air Bersih di Jakarta, Diminta Heru Agar Lebih Maksimal

Sementara itu, ketika di minta pendapatnya mengenai sistem Procurement di Indonesia,  yang terkait erat dengan sektor perdagangan di Republik Indonesia ini, Hayie Muhammad mengatakan dari hasil pengamatan Program IPW (Indonesia Procurement Watch), bahwa Sistem procurement di negeri ini, sudah sedemikian kental dengan KKN, sehingga pembenahan apapun rasanya sulit untuk mencegah terjadi KKN, seedangkan upaya yang dilakukan pembenahan tidak menyentuh hal mendasar penyebab KKN, tetapi hanya sebatas prosedural, nah kalau ingin ada pembenahan, maka harus ada respon keras terhadap proses perencanaan sampai eksekusinya, seperti misalnya pada setiap paket PBJ, sudah septutnya harus diawasi secara ketat baik ditingkat internal maupun terlebih pada tingkat eksternal misalnya BPK., serta tentunya hal tersebut harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalukan pengawasan, adapun perubahan sistem Procurement ini dapat di lakukan oleh pemerintah, terutama di sektor perdagangan, bisa di lakukan oleh Menteri Perdagangan, namun terkait dengan Menteri Perdangangan yang baru, rasanya Rekam jejak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, tidak satupun mendukung dia dapat mengubah sistem, apalagi sistem proc pemerintah.

Baca Juga :  Semangat Gotong Royong Anggota Satgas Dan Warga Kerjakan Sasaran TMMD Reguler Ke-116 Kodim 1012/Buntok

“Jadi dia hanya akan menjalankan jabatan menteri sebagai hasil kesepakatan politik bukan krn dia punya kemampuan, jadi masyarakat jangan berharaplah terhadap Menteri Perdagangan sekarang ini”pungkas Hayie Muhammad (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Makan Anggaran Rp1,4 Miliar, Proyek Jalan di Pesisir Barat Malah Diduga Caplok Lahan Mantan Bupati

Taufik Hidayat

12 Okt 2026

Pesisir Barat — Pembangunan proyek jalan menuju rumah sakit di Kabupaten Pesisir Barat yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 senilai Rp1,4 miliar tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut diduga dibangun di atas lahan pribadi milik mantan Bupati Pesisir Barat, H. Agus Istiqlal, tanpa izin. Protes Langsung di Lokasi Proyek Pemilik lahan, H. …

Team PPI Siap Tegakkan Hukum Dukung Kapolri dan Polri Bersama Masyarakat

dito

07 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Terkait dengan adanya dugaan penyebaran berita hoax cenderung fitnah bahkan terkesan pembunuhan karakter terhadap pribadi Jendral Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Baru, maka Presidium Pemuda Indonesia telah membentuk team untuk menelusuri nya, demikian di katakan Rudy Darmawanto SH Ketua Presidium Pemuda Indonesia kepada wartawan, Rabu, 7/10/2026 di Jakarta.   “Kami sangat concern …

Umi Calon Kades Nomor Urut Satu Ingin Menjadikan Desa Padaasih Lebih Maju dan Kuat

ardi

07 Okt 2026

NasionalPos.com,Subang — Calon Kades Sumiati Agus SKM,MEM atau lebih akrabnya disapa sehari hari oleh warga masyarakat Padaasih Umi indung Lembur Padaasih mengikuti pengundian nomor urut Calon Kades desa Padaasih di Sekretariat Pilkades Desa Padaasih Subang Jawa Barat .Selasa (06/10/26). Dalam pengundian nomor urut calon kepala desa Padaasih Umi mendapatkan nomor urut Satu (1) dan disambut …

PPI Siap Tempuh Jalur Hukum Terhadap pihak pihak yang Fitnah Kapolri Baru

dito

06 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Rudy Darmawanto SH Ketua Umum Presidium Pemuda Indonesia (PPI) saat di hubungi wartawan, Selasa, 6/10/2026 di Jakarta, ia mengatakan pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto merupakan langkah yang mengejutkan semua pihak yang di lakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebab di laksanakan dalam waktu singkat …

Poros Rawamangun siap Mengawal Tugas Amanah Kapolri Baru, Polri Bersama Rakyat

dito

05 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Keberlanjutan kepemimpinan di Korps Bhayangkara resmi bergulir usai Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026) lalu, menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak 2021. Momen pergantian pucuk pimpinan ini disambut oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk …

Nasabah klaim dirugikan dalam kredit BPR Arto moro,ketua KANNI semarang soroti dugaan ketidakberesan,nasabah ns berjuang mencari keadilan

Indri Kalteng

05 Okt 2026

    SEMARANG, JAWA TENGAH — http://Nasionalpos.com// Persoalan kredit antara seorang nasabah berinisial NS, perempuan berusia 62 tahun, dengan BPR Arto Moro Semarang mendapat sorotan dari Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kota Semarang, Johanes Krisnantoro (JK). NS, warga Perumahan Wanamukti, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mengaku mengalami persoalan berkepanjangan terkait fasilitas kredit yang diperolehnya …

x
x