Home » Ekonomi » IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

IPW : Masyarakat Jangan Terlalu Berharap, Menteri Perdagangan Zulhas Lakukan Pembenahan

dito 17 Jun 2022 104

NasionalPos.com, JakartaPresiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu, 15 Juni 2022. Jokowi mengangkat Ketua Umum PAN Zulklifi Hasan atau Zulhas yang menduduki posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi, keputusan Presiden Joko Widodo tersebut, ternyata juga mendapatkan respon dari masyarakat, bahkan cenderung menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, salah diantaranya yang merespon kebijakan tersebut, adalah  Direktur Program IPW (Indonesia Procurement Watch) Hayie Muhammad, saat di hubungi awak media, Jum’at, (17/ 06/2022).

Ia mengatakan Zulkifli akan kesulitan memegang amanat sebagai Menteri Perdagangan, karena  tidak  memiliki  kompetensi di bidang perdagangan, sehingga dapat diprediksi, selama 1 thn pertama dia baru belajar menjadi menteri, bertanya kiri-kanan.

“Ya, pada akhirnya dia akan diarahkan oleh staf-stafnya nya yang disinyalir sudah dikuasai oleh kartel, misalnya saja yang kami cermati mengenai carut marut Migor, nah kami menemukan indikasi adanya Matarantai Migor yang sudah dikuasai kartel, dengan demikian rasanya tidak akan mampu dia memperbaiki apalagi menyelesaikan masalah ini”ungkap Hayie Muhammad.

Baca Juga :  Apa Itu Smart Home? Sistem Rumah Pintar dengan Beragam Fitur

Sementara itu, ketika di minta pendapatnya mengenai sistem Procurement di Indonesia,  yang terkait erat dengan sektor perdagangan di Republik Indonesia ini, Hayie Muhammad mengatakan dari hasil pengamatan Program IPW (Indonesia Procurement Watch), bahwa Sistem procurement di negeri ini, sudah sedemikian kental dengan KKN, sehingga pembenahan apapun rasanya sulit untuk mencegah terjadi KKN, seedangkan upaya yang dilakukan pembenahan tidak menyentuh hal mendasar penyebab KKN, tetapi hanya sebatas prosedural, nah kalau ingin ada pembenahan, maka harus ada respon keras terhadap proses perencanaan sampai eksekusinya, seperti misalnya pada setiap paket PBJ, sudah septutnya harus diawasi secara ketat baik ditingkat internal maupun terlebih pada tingkat eksternal misalnya BPK., serta tentunya hal tersebut harus membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif melalukan pengawasan, adapun perubahan sistem Procurement ini dapat di lakukan oleh pemerintah, terutama di sektor perdagangan, bisa di lakukan oleh Menteri Perdagangan, namun terkait dengan Menteri Perdangangan yang baru, rasanya Rekam jejak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, tidak satupun mendukung dia dapat mengubah sistem, apalagi sistem proc pemerintah.

Baca Juga :  Dharma Jaya Bakal Bangun Ecopark di Cakung

“Jadi dia hanya akan menjalankan jabatan menteri sebagai hasil kesepakatan politik bukan krn dia punya kemampuan, jadi masyarakat jangan berharaplah terhadap Menteri Perdagangan sekarang ini”pungkas Hayie Muhammad (*dit)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
PRJ 2026 Tak Berpihak ke Warga Jakarta, Poros Rawamangun Desak Pemprov DKJ Evaluasi PRJ 2026

dito

15 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta Fair 2026 atau Pekan Raya Jakarta sudah di buka oleh Gubernur Pramono Anung pada tgl 12 Juni 2026 merupakan Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1968 silam, dan untuk tahun 2026 ini, merupakan pelaksanaannya ke 57 kalinya.   Adapun untuk tahun ini, harga tiket masuk ajang pameran tahunan ini dibanderol mulai dari …

PPM – LVRI Gandeng Pemerintah Turki Jalin Kerjasama Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Dunia Usaha

dito

14 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PP PPM – LVRI) menggandeng pemerintah Turki dalam rangka menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan kebudayaan antar kedua negara sebagai bagian dari upaya PPM – LVRI menjawab peluang dan kebutuhan dalam masyarakat.   Jalinan kerjasama tersebut ditandai dengan pertemuan silaturahmi yang dihadiri oleh Ketua Umum PP PPM – …

‘Mas Bahlil Ganteng’ dan Transformasi Politik Golkar

Dhio Justice Law

12 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia-LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia saat ini, seorang politikus tidak harus terlihat negarawan untuk menjadi populer. Cukup viral. Fenomena lagu “Mas Bahlil Ganteng” memperlihatkan bagaimana politik perlahan bergeser dari arena gagasan menuju arena hiburan digital. Yang bekerja bukan lagi kedalaman visi, melainkan kekuatan algoritma. Bukan seberapa kuat argumentasi seorang …

MBG dan Pesta Babi Kekuasaan

Dhio Justice Law

11 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI)  NasionalPos.com, Jakarta – Program makan bergizi gratis (MBG) awalnya dijual sebagai wajah belas kasih negara. Sebuah janji tentang kepedulian terhadap rakyat kecil, tentang anak-anak yang harus diselamatkan dari lapar dan ketimpangan. Tetapi di tengah munculnya dugaan keterlibatan keluarga sejumlah pejabat tinggi dalam pusaran proyek MBG, publik …

Di perlukan Langkah cepat, tepat dan Kolaboratif Untuk Tanggulangi Jakarta Darurat Sampah

dito

06 Jun 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Jakarta kini berada dalam kondisi darurat sampah dengan produksi harian mencapai lebih dari 9.000 ton, di mana sekitar 7.500 ton di antaranya dibuang ke TPST Bantargebang. Kapasitas penampungan di Bantargebang telah berada di ambang batas kritis, demikian di sampaikan oleh Suryo Susilo Ketua LSM Biru Voice kepada wartawan, Sabtu, 6 Juni 2026 di …

Sawah, Kandang dan Laut: Ancaman Nyata bagi Oligarki

Dhio Justice Law

02 Jun 2026

Oleh: Ridwan Umar (Sekjen Garda Bumiputera) NasionalPos.com, Jakarta – Indonesia terlalu lama diajarkan bahwa kekuasaan hanya lahir dari partai politik, parlemen, dan istana. Padahal dalam sejarah bangsa mana pun, kekuasaan sejati selalu berdiri di atas penguasaan ekonomi. Dan hari ini, ekonomi Indonesia terlalu banyak dikuasai segelintir elite. Oligarki tidak selalu tampil dengan wajah menakutkan. Kadang …

x
x