Home » Ekonomi » Politisi PKS Desak Pemerintah Selamatkan Nelayan Kecil, Saat harga BBM Meroket

Politisi PKS Desak Pemerintah Selamatkan Nelayan Kecil, Saat harga BBM Meroket

dito 02 Agu 2022 216

Nasionalpos.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti tingginya harga BBM, terutama solar yang mencapai 23 ribu rupiah per liter. Menurutnya, kondisi ini membawa efek domino bagi masyarakat nelayan yang semakin terpuruk hingga pemenuhan konsumsi produk perikanan semakin jatuh, jika dibiarkan akan sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Akmal menambahkan, bukan saja situasi perekonomian negara yang terguncang akibat tingginya harga BBM untuk nelayan, namun juga mempengaruhi kualitas SDM kita yang semakin mengecil konsumsi protein yang jika berlarut akan mengancam naiknya angka stunting di negara ini.

“Saya meminta pemerintah tidak hanya berkomentar terkait naiknya harga BBM untuk nelayan ini yang telah membuat mangkrak 2000 lebih kapal nelayan dan mengancam jutaan nelayan menganggur. Mesti ada aksi nyata bagi pemerintah untuk memberikan solusi seperti 69 persen nelayan yang kesulitan membeli solar subsidi mesti dipermudah. Begitu juga 78 persen nelayan terutama nelayan kecil yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi mendapat solar subsidi mesti ada kemudahan,” ucap Kamal kepada awak media, Selasa 2/8/2022 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta .

Baca Juga :  Soal Dugaan Kasus Korupsi Anak Perusahaan, Petinggi Waskita Karya di Periksa Kejagung

Politisi dari F-PKS ini mengaku, telah mendapat ratusan aspirasi dari masyarakat yang ada di daerah pemilihannya yang sebagian besar masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan, agar tingginya harga solar ada kebijakan dari pemerintah untuk nelayan kecil untuk sekedar menyambung hidup. Menurutnya, Nelayan Kecil dengan kapal sekitar 5GT hingga 30 GT ini mengambil ikan hanya seperlunya saja. Tidak ada eksploitasi merusak lingkungan, namun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitar.

Baca Juga :  Hari Kedua Idul Adha, Pushidrosal Masih Laksanakan Penyembelihan Hewan Qurban

Akmal mengkritisi tindakan pemerintah yang relatif lambat dalam setiap kebijakan pro kerakyatan, Sehingga ketika sudah kejadian seperti tingginya berbagai komoditas strategis seperti BBM ini, lantas menjadi panik tak punya solusi. Ia menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat mesti memberi solusi untuk menyelamatkan nelayan kecil ini akibat harga BBM yang meroket.

“Kenaikan BBM yang sangat tinggi ini telah mengguncang industri perikanan tangkap kita mulai dari nelayan kecil hingga perusahaan besar penangkapan ikan. Solusi perikanan Budidaya saat ini belum dapat mengimbangi penyediaan perikanan tangkap yang juga menjadi evaluasi bersama. Semoga ada solusi cepat dari pemerintah, karena rakyat kecil masyarakat nelayan kini telah menganggur tidak dapat berlayar”, tutupnya

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
40 Perusahaan China Jangan Ditutupi Pergantian Menteri

Dhio Justice Law

19 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – LAKI) NasionalPos.com, Jakarta – isu 40 perusahaan asal China diduga tidak mematuhii kewajiban pajak tidak boleh berakhir sebagai pernyataan pejabat yang kemudian tenggelam dalam pergantian kekuasaan.Pemerintah tidak boleh diam. Jika dugaan tersebut memiliki dasar pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik. Bukan …

Akademisi dan Aktivis Ajak Bersatu Lawan Impunitas Di Acara Aksi Kamisan ke 925

dito

18 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Pada aksi massa kamisan ke 925 , di depan istana Negara Jakarta, Kamis, 17 September 2026 kemarin. Selain di hadiri oleh ratusan orang dari kalangan aktivis Hak Azasi Manusia, mahasiswa, akademisi, para pencari keadilan Hak Azasi Manusia, hadir juga seorang dosen senior Paulus Januar, yang menyampaikan kuliah jalanan. Dalam orasinya, Paulus Januar menyampaikan …

KPK Didesak Klarifikasi Status Hukum Jaksa Syahrul

Dhio Justice Law

15 Sep 2026

NasionalPos.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk terbuka soal status hukum Jaksa Syahrul dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid. “Kami baru saja menyerahkan surat perihal Permintaan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm. Surat ini juga kami tembuskan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda …

PERISTIWA POLITIK DAN PENGARUH GEOPOLITIK GLOBAL.

dito

14 Sep 2026

Di tulis dan di sampaikan oleh Dr Kristiya Kartika        Salah satu Pengamat Politik dan Mantan Pejabat Pemerintah Moch. Said Didu menganalisis secara terbuka bahwa dalam gejolak politik akhir-akhir ini, peran tokoh politik dan mantan Penguasa yang didukung Oligarki domestik dan asing cukup strategis.   Jaringan aktivitas pergerakan regional dan domestik menurutnya juga …

Saat Akademisi Tak Berjarak dengan Kekuasaan

Dhio Justice Law

13 Sep 2026

Oleh: Ridwan Umar (Direktur Lentera Keadilan Indonesia – laki)   NasionalPos.com, Jakarta – Dulu, kampus adalah tempat yang paling sering digunakan untuk mempertanyakan kekuasaan. Di ruang dan forum akademik, kebijakan penguasa dibedah, angka diuji, narasi resmi dicurigai, dan keputusan politik diperdebatkan dan ditantang dengan argumen ilmiah Ironis, kini kampus justru semakin sering diminta berjalan searah …

Di Momentum Hari Udara Bersih International, Biru Voice Desak Pemerintah Menjaga Udara Bersih Yang Sudah Semakin Polutif

dito

07 Sep 2026

National pos.com. Jakarta- Mengingat sifat polusi udara yang lintas batas, semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk melindungi atmosfer bumi dan memastikan udara yang sehat bagi semua orang.     Bekerja bersama, melintasi batas dan batas, antar sektor dan melampaui silo, akan membantu mengurangi polusi udara, meningkatkan keuangan dan investasi untuk langkah-langkah dan solusi kualitas …

x
x