Home » Nasional » daerah » Diduga Warga Pemegang Surat Ijo, Jadi Tumbal Pendapatan Siluman Pemkot Surabaya

Diduga Warga Pemegang Surat Ijo, Jadi Tumbal Pendapatan Siluman Pemkot Surabaya

dito 05 Agu 2023 295

NasionalPos.com, Surabaya-   Dari hasil pengamatan dan penelusuran, hIngga saat ini sudah ditemukan telah mencapai 47.200 persil dan 39 ribu diantaranya telah menjadi  hunian warga, serta telah menjadi korban kebijakan dari Pemkot Surabaya, sedangkan sengkarut permasalahan surat ijo tersebut, dari tahun ke tahun belum juga ada penyelesaian, bahkan terkesan diabaikan begitu saja oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan kemudian justru di duga di manipulasi untuk dijadikan asset Pemkot Surabaya,

Sehingga hal tersebut mengakibatkan warga yang dijadikan tumbal oleh Pemkot Surabaya agar bisa memperoleh sumber pendapatan siluman, yang menyalahi prosedur, peraturan maupun kaidah sosial kemanusiaan, serta nilai-nilai Pancasila,  demikian disampaikan  Purwomatomo warga Surabaya salah seorang korban Surat Ijo kepada awak media, Sabtu, 5 Agustus 2023 di Surabaya.

Baca Juga :  Libur Imlek, Satpol PP Kepulauan Seribu Tingkatkan Pengawasan Prokes

“ Ya, sinyalemen itu nampak, ketika persoalan surat ijo menjadi sesuatu yang misterius, berlarut-larut nggak ada penyelesaiannya, dan terkesan Pemkot Surabaya tetap menunjukkan arogansinya, bahwa Pemkot Surabaya yang benar, padahal jelas Mahkamah Agung melalui putusan incrahnya memutuskan bahwa Pemkot Surabaya harus membatalkan surat ijo itu.”ungkap Purwomatomo.

Bukan hanya itu, sambung Purwomatomo, dari informasi yang diperolehnya menyebutkan bahwa Pendapatan anggaran daerah (PAD) pos anggaran IPT (Surat Ijo) yang lebih dikenal surat ijo tidak pernah ada pos anggaran bahkan IPT kode rekening dan yalidasi masalah pembayaran retribusi surat ijo BPHTB dan masih banyak lagi jenisnya dan berapa total dianggap pemkot surabaya sudah merugikan negara , pendapatan anggaran daerah pos anggaran surat ijo di duga disembunyikan oleh oknum tertentu yang ada di pemerintah Surabaya dan itu sudah mencapai 1.000.000 triliun.

Baca Juga :  Kodim 1016 Palangka Raya Tanamkan Kedisiplinan Prajurit Dengan Latihan PBB

“Lho ini kan sesuatu yang bukan hanya merugikan warga Surabaya tapi juga merugikan negara, ini sungguh aneh tapi nyata, Pemerintah Kota Surabaya diduga menjadikan warganya sebagai tumbal untuk mendapatkan anggaran siluman, negara aja ngak berani melakukannya, dan hanya melalui PBB saja memungut pajak untuk rakyat, lha ini kok justru  pemkot surabaya berani merampas tanah rumah bahkan tempat ibadah diambil kemudian di pungut resttribusinya, ini bukti bahwa pemkot surabaya dianggap sudah melakukan penindasan warga pemegang surat ijo.”pungkasnya. (*Budianto)

 

 

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Momentum Peringatan Hari Santri Nasional, Jadikan Santri Berani dan punya Kemampuan Hadapi Tantangan Zaman

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gagasan awal mengenai Hari Santri diusulkan oleh kalangan pesantren, yang kemudian diperkuat usulannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang kemudian di resmikan oleh Presiden Jokowi, bahwa tanggal 22 Oktober di tetapkan sebagai Hari Santri Nasional  melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 guna mengenang jasa para ulama dan santri.   Terkait dengan situasi …

Perkuat Kualitas Penegakan Hukum, Polres Pesisir Barat Jalani Supervisi Semester II Ditreskrimum Polda Lampung

Taufik Hidayat

21 Okt 2026

Pesisir Barat – Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan Supervisi Semester II TA 2026 dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung pada hari Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Polres Pesisir Barat. Kegiatan supervisi tersebut diikuti oleh seluruh personel Reskrim dari Polres Pesisir Barat dan Polres Lampung Barat yang dipusatkan di …

Raport Merah Penegakan Hukum selama 2 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran”

dito

21 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masyarakat Indonesia merasakan mengenai upaya penegakan hukum, maka terkait dengan hal itu Ralian Jawalsen, S.H seorang praktisi hukum. kepada wartawan, Rabu, 21/10/2026, di Jakarta.   Ia mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo- Gibran selama dua tahun ini telah terjadi kemunduran dalam penegakan hukum.   …

Sentuhan Perubahan Irwan Hakim: Membangun Gunung Kemala Melalui Musyawarah dan Transparansi

Taufik Hidayat

20 Okt 2026

Pesisir Barat — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Peratin (PilPeratin) Kabupaten Pesisir Barat yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, suasana demokrasi mulai terasa di tengah masyarakat kabupaten Pesisir Barat, termasuk di Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Selasa (20-10-2026). Salah satu sosok yang menjadi perhatian dalam kontestasi tersebut adalah Irwan Hakim, calon …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Beri Motivasi dan Edukasi, Waka Polres Pesisir Barat Pimpin Upacara Bendera di MAN 1 Pesisir Tengah

Taufik Hidayat

19 Okt 2026

Pesisir Barat – Dalam rangka pembinaan generasi muda dan pencegahan kenakalan remaja, Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan menjadi Pembina Upacara di MAN 1 Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Senin (19/10/2026) Pukul 07.30 WIB. Kegiatan upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Waka Polres Pesisir Barat *Kompol Sugeng Sumanto, S.E., M.H.* sebagai Pembina Upacara, didampingi …

x
x