Home » Ekonomi » Komisi VIII Terima Kunjungan Menteri Perdagangan Selandia Baru

Komisi VIII Terima Kunjungan Menteri Perdagangan Selandia Baru

dito 24 Agu 2023 197

NasionalPos.com, Jakarta-   Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, menyambut baik kunjungan balasan dari Menteri Perdagangan dan Pertanian New Zealand atau Selandia Baru ke DPR RI. Terutama terkait jaminan halal dari pemerintah Selandia Baru terhadap daging sapi impor yang didatangkan dari Negara tersebut ke Indonesia.

“Beberapa waktu yang lalu tim audit dari BPJPH (Badan penyelenggara jaminan produk halal) berkunjung ke New Zealand untuk melakukan audit terkait kehalalan daging impor dari Negara tersebut. Tapi sampai hari ini hasil auditnya itu belum dikeluarkan, (juga dari BPJPH Indonesia) terhadap lembaga yang melakukan serifikat halal di Indonesia itu belum keluar,” ungkap Ashabul Kahfi usai menerima kunjungan Menteri Perdagangan Selandia Baru Rino Tirikatene ke DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis ,24/8/2023.

Baca Juga :  Semua Pihak Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Dalam kesempatan itu, Politisi Fraksi PAN ini sejatinya telah melihat langsung proses pemotongan hewan ternak di Selandia Baru yang diekspor ke Indonesia. Mereka mendapati bahwa proses pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Namun pihaknya, butuh kepastian jaminan kehalalan tersebut untuk masyarakat Indonesia. Karena sebagaimana diketahui sebagian daging di Indonesia berasal dari Selandia Baru. Dengan kata lain Selandia Baru sebagai salah satu negara pengekspor daging ke Indonesia.

Baca Juga :  Raperda Hak Penyandang Disabilitas,Rampungkan Pembahasaan 110 Pasal dari 149 Pasal

Sesuai dengan fungsi utamanya BPJPH pada tahun 2017 silam dimana untuk memberikan jaminan kepastiann hokum kepada sebagian besar WNI yang sebagian besar muslim sehingga dalam mengkonsumsi produk-produk, termasuk impor dapat memberi jaminan kehalalannya.

Dalam kesempatan itu hadir juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan Marwan Dasopang dan Anggota Komisi VIII DPR RI Husni.

Komisi VIII DPR juga meminta agar ke depan tidak hanya sekedar mengekspor produk-produk hasil pertenakan mereka, harapan kita mereka juga mengimpor hasil-hasil produk pertanian dari Indonesia. Seperti kopi, mawar, coklat, kita kan banyak di Indonesia.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Kantor Hukum Layangkan Pemberitahuan Aksi, Kepastian Hukum di Polresta Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

20 Okt 2026

BANYUWANGI, NASIONALIS. COM – Gelombang penyampaian aspirasi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi diperkirakan bakal menjadi sorotan. Kantor Hukum Rifki Pria Hartawan Usman, S.H. & Rekan secara resmi menyampaikan pemberitahuan aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, di depan Kantor Polresta Banyuwangi. Dalam surat pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi, …

Transisi Energi Berkeadilan Sosial di Indonesia, Kebutuhan Mendesak Agar Diterapkan Secara Kolaboratif

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta-  Transisi energi menjadi isu global yang mendesak karena meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim.   Beberapa negara telah mempraktikkan transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dengan baik, seperti Swedia, Jerman dan Selandia Baru, demikian di ungkapkan oleh narasumber tunggal: Dr Natalis Situmorang pada Webinar bertajuk Bedah Buku Transisi Energi di Indonesia, Sabtu, …

Dugaan Penggelapan hingga Dokumen Tanah Perusahaan, Empat Laporan di Banyuwangi Jadi Perhatian

- Banyuwangi

19 Okt 2026

Banyuwangi, Nasionalis.com – Penanganan empat laporan polisi di Polresta Banyuwangi menjadi perhatian tim kuasa hukum yang mendampingi pelapor berinisial DPS dan IBP. Mereka meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang mencakup dugaan tindak pidana terkait urusan keluarga, keuangan, dokumen hak atas tanah perusahaan, hingga penerimaan dana yang dipersoalkan. Sebagai tindak lanjut, tim kuasa hukum menyatakan …

Ahli Waris Tegaskan Lahan Bersejarah Jl. Ince Nurdin dan Jejak Aset Lainnya, Sah Miliknya, Berdasarkan Data Eigendom Verponding yang Diakui UUPA

dito

19 Okt 2026

NasionalPos.com, Makassar- Sengketa lahan di Jalan Ince Nurdin No. 37, Kelurahan Baru, Kota Makassar yang mencuat ke publik menjadi titik awal penelusuran lebih luas atas aset tanah peninggalan Pangeran Cornelis Demunic. Demikian disampaikan oleh Kuasa hukum ahli waris, A. Darwin R. Ranreng, kepada wartawan, Senin, 19/10/2026 di Makassar   “Hari Senin ini, kami tegaskan bahwa …

PUTUSAN MK: PRAJURIT TNI PIDANA UMUM WAJIB DIADILI DI PENGADILAN UMUM,Langkah Bersejarah Menuju Kesetaraan di Hadapan Hukum ,

dito

17 Okt 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi sorotan penting dalam peta reformasi hukum nasional.   Putusan yang menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum ini dinilai sebagai tonggak konstitusional yang menegaskan prinsip negara hukum: tidak ada satu pun …

Blunder Politik Gibran Buah Konspirasi Ketum Partai

Dhio Justice Law

15 Okt 2026

NasionalPos. com – Jakarta — Pengamat kebijakan publik Chazali H. Situmorang (CHS) menilai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diarahkan kepada para ketua umum partai politik, bukan semata-mata kepada fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, para ketua umum memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap politik partai sehingga harus bertanggung jawab atas keputusan maupun sikap …

x
x