Home » Headline » Netralitas Polri Penting untuk Hadapi Isu Sensitif di Pemilu 2024

Netralitas Polri Penting untuk Hadapi Isu Sensitif di Pemilu 2024

dito 15 Nov 2023 186

NasionalPos.com, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI Yacobus Jacki Uly menekankan netralitas Polri diperlukan, khususnya dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks di Pemilu 2024. Sebab, ia menyadari perkembangan kejahatan saat ini semakin canggih, seperti penyebaran berita hoaks.

“Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa polisi harus siap menghadapi tantangan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan yang baik dalam menghadapi Pemilu 2024 agar operasi pengamanan dapat berjalan dengan lancar di seluruh wilayah negara,” jelas Jacki di sela-sela Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Fadil Imran, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga :  Predikat AA Istimewa, Pesisir Selatan Raih Nilai 98,80 pada Indeks Reformasi Hukum 2026

Di sisi lain, ia pun menjelaskan beberapa identifikasi ancaman yang mungkin dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah mendapatkan informasi tentang ancaman tersebut, perlu persiapan dilakukan dalam berbagai aspek, seperti personel, money, dan materi.

“Persiapan ini mencakup penyiapan kendaraan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperlukan. Nah kalau kita tidak menyiapkan ini dengan baik operasi tidak akan berjalan dengan baik. Anggota (aparat harus) berjalan 100 kilometer mana mungkin, maka itu harus disiapkan kendaraan dan sebagainya,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Baca Juga :  Pj Gubernur Harus Cepat dan Berani Mereformasi Birokrasi Di Pemprov DKI Jakarta

Ia mengaku dirinya pernah cek langsung ke lapangan, khususnya di Provinsi NTT, ternyata ada kepolisian yang persiapannya belum siap secara bagus, baik orangnya, kendaraan, dan sebagainya.

“Semua terjadi kelelahan karena persiapan yang kurang baik. Misalnya kita kerja siang malam kelelahan, alat yang tidak lengkap, dan sebagainya. Maka buatlah perencanaan yang baik, perencanaan itu disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi. Sehingga tidak terjadi ada yang meninggal dan sebagainya,” ujarnya.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
MBG : Jangan Jadi Karpet Merah Korporasi, Petani Banyuwangi Jangan Jadi Penonton

- Banyuwangi

15 Agu 2026

BANYUWANGI, MASIONALPOS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi peluang ekonomi raksasa bagi petani, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan Banyuwangi. Namun tanpa kebijakan tegas, peluang tersebut justru berpotensi menjadi karpet merah bagi korporasi dan distributor besar dari luar daerah. Pemkab Banyuwangi jangan sampai hanya menjadi penonton ketika uang program pemerintah …

Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Andi Ledi Lubuk Linggau

14 Agu 2026

NASIONALPOS.COM-LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau H. Rachmat Hidayat diwakili Sekretaris Daerah (Sekda),  H Trisko Defriyansa menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, Jumat (14/8/2026). Baca Juga :  Puncak Acara …

Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Usulkan Status Hybrid bagi Ojol dan pembentukan BLU bid Transportasi Online Berbasis Koperasi

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Menanggapi usulan pemerintah agar ojol Berstatus sebagai pelaku UMKM, kepada wartawan, Ign Wibowo ketua umum Perkumpulan Konsumen Transportasi online, Rabu, 12/8/2026 di Jakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju jika ojol di masukkan sebagai pelaku UMKM, pasalnya ojol bukan pelaku usaha mandiri seperti pelaku UMKM yang lain, karena tergantung pada penyedia layanan …

Lagi-Lagi Kabupaten Pesisir Selatan Raih Nilai Terbaik, JDIH Diganjar Predikat AA Istimewa

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meraih nilai 94 dengan predikat AA (Istimewa) berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun …

Viral Isu Minim Bendera di Siguntur, Hasil Cek Lapangan: Warga Justru Semarakkan HUT RI dengan Berbagai Lomba dan Goro

Primadoni,SH

12 Agu 2026

Pesisir Selatan, Nasionalpos.com — Isu minimnya pemasangan Bendera Merah Putih di Kanagarian Siguntur, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, akhirnya diklarifikasi. Kodim 0311 Pessel menurunkan langsung personil kelapangan untuk memastikan hal tersebut, Dari hasil pengecekan langsung ke lapangan pada Senin (10/8/2026) menunjukkan kondisi …

GGBC Jabotabek Tolak Ojol Berstatus UMKM”

dito

12 Agu 2026

NasionalPos.com, Jakarta- Gojek Grab Bikers Comunity (GGBC) Jabotabek menolak status ojek daring atau ojek online (ojol) menjadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rencana peraturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang segera disahkan Pemerintah, demikian di sampaikan Aping Ketua Umum GGBC Jabotabek kepada wartawan, Rabu, 12/8/2026 di …

x
x